Sidoarjo – Suaraindonesia1, Memasuki Triwulan II pada semester I, semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikumpulkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor) untuk menerima evaluasi dan arahan. Arahan yang utama dari Gus Muhdlor, kepala OPD diminta lari kencang melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa yang masuk dalam proyek strategis 2022.
“Kinerja OPD lebih digenjot lagi. Tahun ini kita dorong semua OPD fokus kerja, kerja, kerja mengoptimalkan penyerapan anggaran di triwulan ke II, agar pekerjaan tidak menumpuk di triwulan IV di akhir tahun,” kata Gus Muhdlor usai memimpin rapat dengan kepala OPD di Ops Room. Senin, (14/3/2022).
Selain karena menekan Silpa, kata Gus Muhdlor, penyerapan anggaran dioptimalkan pada semester I akan berdampak positif terhadap pelayanan publik. Seperti, perbaikan jalan, JPU apabila bisa dikerjakan pada triwulan II, maka manfaatnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.
Baca: 2 Remaja Warga Sepatan Timur Tewas Tenggelam di Kali Cisadane Kota Tangerang
Gus Muhdlor menekankan, pengadaan barang dan jasa terutama yang masuk dalam proyek strategis 2022, oleh Gus Muhdlor diminta segera memasukkan ke SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).
“Pengadaan yang belum diajukan harap segera diajukan, memasukkan ke SIRUP. Khusunya yang masuk dalam program strategis bisa segera dikebut,” ujarnya.
Pengadaan barang dan jasa yang menjadi prioritas Bupati Sidoarjo diantaranya, proyek perbaikan dan peningkatan jalan, pembangunan PJU (Penerangan Jalan Umum), persiapan pembangunan Jalur Perlintasan Langsung (JPL) Kedinding dan Banjarwungu kecamatan Tarik. Serta masalah penangan sampah di kawasan kecamatan.
Untuk penanganan sampah di kawasan, Gus Muhdlor minta kepada para Camat segera koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
“Terutama Dinas PU BM SDA yang terkait perbaikan jalan, frontage dan pembebasan lahan Flyover Aloha. Pada Dinas Perhubungan terkait pembangunan PJU. Targetnya April sudah bisa dimulai tendernya,” jelas Gus Muhdlor.
Bupati alumni Unair Surabaya itu mendorong BPKAD agar segera melakukan pemetaan untuk mempercepat proses pencatatan aset milik pemkab.
SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) juga ditekankan lagi oleh bupati untuk mengawal kinerja pemerintah. “Penguatan SPIP ini penting dilakukan karena sebagai pedoman ketaatan terhadap peraturan dalam mengawal kinerja pembangunan,” pungkasnya. (Yu/Ir/Kominfo)
SUARAINDONESIA1 Online