Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional Curhat ke Ketua DPD RI, Keluhkan PP No 5/2021

 

JAKARTA – Suaraindonesia1, Sejumlah pengurus Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional menemui Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kantornya, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Pengurus yang hadir antara lain dari Gapensi Andi Rukman Karumpa, Bambang Rahmadi, Didi Aulia dan Dandung Sri H, M Rizal Sutjipto (AKI), Manahara R. Siahaan (Gapeknas), Peter Frans (INKINDO), Hendrik E. Poernomo (AKTI), M. Suwiryo (AABI) dan S Catur Wibowo (Perkindo).badan

Andi Rukman Karumpa, dari Gapensi, menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 membuat badan usaha jasa konstruksi nasional justru menuju ambang kematian.

Baca: Bertemu Roy Suryo, Ketua DPD RI Singgung UU ITE yang Multi Tafsir

PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat pihaknya kesulitan melakukan sertifikasi badan usaha.

“Peraturan itu menyulitkan kami dalam melakukan sertifikasi badan usaha. Kami ingin ada kemudahan dalam hal ini. Tapi, sejauh ini kami tak punya ruang untuk mengkomunikasikan hal ini dengan Presiden. Maka, kami menemui LaNyalla sebagai Ketua DPD RI agar dapat menyalurkan aspirasi kami,” kata Andi.

Andi berharap diberikan relaksasi, kemudian kemudian secara perlahan diubah perlahan agar semua pihak mendapatkan manfaat.

“Peraturan tersebut terlalu berat bagi kami. Peraturan tersebut berdampak pada terjadinya pengangguran yang semakin meningkat. Sebab dalam implementasinya justru badan usaha yang sebelumnya bisa bekerja, sekarang malah tak bisa kerja,” kata dia.

Alih-alih memperbaiki keadaan, peraturan tersebut justru memperburuk keadaan karena tak membuka lapangan pekerjaan. Imbasnya, kemiskinan semakin meningkat.

“Relaksasi yang kami maksud artinya bukan tak ada syarat, tetapi ada keringanan. Semangat untuk menciptakan lapangan kerja, tapi faktanya justru memperburuk keadaan,” tegas dia.

Dikatakannya, semua itu imbas dari berlakunya UU Ciptaker yang dalam implementasinya justru ditolak oleh banyak elemen masyarakat.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika persoalan kita sesungguhnya terjadi setelah konstitusi mengalami amandemen. “Undang-undangnya semua bermasalah, karena kepentingan oligarki, termasuk Undang-Undang Ciptaker,” tegas LaNyalla.

Sejak awal, Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, DPD RI menolak Undang-Undang Ciptaker. “Karena akan merugikan rakyat. Ternyata bukan hanya rakyat, tetapi ternyata pengusaha juga terkena imbas juga,” kata dia.

Yang pasti, LaNyalla menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi dari Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

“Karena kami, DPD RI, sudah berkomitmen menjadi saluran aspirasi rakyat. Maka, kami akan perjuangkan aspirasi dari asosiasi ini. Setelah masa sidang, saya minta Komite II untuk tindaklanjuti,” tutup LaNyalla.(***)

*BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA*
www.lanyallacenter.id

Must Read

Related News

Rapat Paripurna Bersama DPRD, Bupati Pohuwato Tandatangani Persetujuan KUA PPAS T.A 2022

Suaraindonesia1, Pohuwato - Hadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, tandatangani berita acara persetujuan bersama tentang KUA PPAS Perubahan APBD...

Jaksa Agung RI Prof ST Burhanuddin: Pemidanaan Korporasi Dengan Cara Penutupan Korporasi Jangan Merugikan Orang Yang Tidak Berdosa

  Jawa Barat, suaraindonesia1, Jaksa Agung, Prof ST Burhanuddin menegaskan, pemidanaan terhadap korporasi tidak semata-mata persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial kemasyarakatan. Pemidanaan yang lebih...

Ketua DPD RI: Konflik Lahan di Banyuwangi Tak Boleh Korbankan Siswa

  JAKARTA - SuaraIndonesia1, Konflik lahan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, membuat siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda tak bisa melaksanakan...

Bupati Aceh Tamiang Lepas Peserta Pawai Pakaian Adat dan Sepeda Santai.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang-Bupati Aceh Tamiang Mursil SH MKn, melepas peserta pawai pakaian adat dalam rangka memeriahkan HUT RI ke- 77. Kegiatan dipusatkan di lapangan belakang...

Bupati Membuka Acara Lomba Masak Serba Ikan dan Cipta Menu B2SA

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang-Bupati Aceh Tamiang Mursil SH MKn membuka acara lomba memasak serba ikan dan lomba cipta menu B2SA. Kegiatan berlangsung di lapangan belakang kantor...

Sidang Paripurna DPD RI Putuskan Tamsil Linrung Gantikan Fadel Muhammad  

  JAKARTA - Suaraindonesia1, Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di...

Kukuhkan Paskibraka, Bupati Pohuwato : Laksanakan Tugas Yang Dipercayakan

Suaraindonesia1, Pohuwato - Kukuhkan anggota pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka), Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga langsung menitipkan pesan agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan...

DPD RI Akan Tindaklanjuti Sengketa Harga Ganti Rugi Tanah Pembangunan Blok Masela

  JAKARTA – SuaraIndonesia1, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono beserta Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar,...

Kini Uang Pecahan Baru 2022, Sudah Bisa Didapatkan

  JAKARTA – Suaraindonesia1, Bertepatan pada HUT-77 Kemerdekaan RI. Pemerintah dan Bank Indonesia meluncurkan 7 (tujuh) pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 (Uang TE...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.