Sulut – Suaraindonesia1, Pemerintah pusat didesak untuk mengawasi dengan ketat, mekanisme penyaluran komoditas minyak kelapa subsidi, hingga ke tingkat daerah. Pengawasan ini penting dilakukan, agar penyalurannya tepat sasaran.
Penegasan ini disaampaikan ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia – APPSI Propinsi Sulut Nurasyid Abdurachman SE, menanggapi pernyataan DPP Appsi Nasional, yang meminta pemerintah melibatkan Organisasi Pedagang Pasar dalam penyaluran komoditas minyak kelapa subsidi.
Abdurachman menegaskan, selama kebijakan penyaluran tidak meelibatkan pedagang pasar rakyat, maka kebijakan komoditas subsidi tersebut berpotensi dinikmati kalangan menengah keatas.
“sikap DPW Appsi Sulut sejalan dengan kebijakan Pimpinan Pusat, bahwa penyaluran Subsidi minyak kelapa oleh kementrian perdagangan harus melibatkan pedagang pasar”. Tegasnya.
Baca: Teduhkan Situasi Bersehati, APPSI Sulut Sampaikan 6 Point Pernyataan Sikap Kepada Pemerintah
“Appsi sebagai orgaanisasi terstruktur dari pusat hingga ke daerah2, bahkan ke pasar2 lokal bisa menjangkau pengawasan lebih efektif”.
Abdurachman sendiri menyayangkan sikap kementrian yang hanya melibatkan produsen dilevel Toko Modern dan Swalayan, untuk menyalurkan Komoditas subsidi. “pasar rakyat memiliki pangsa pasar tersendiri yang berhubungan dengan jutaan konsumen menengah kebawah di Indonesia. Jika pengawasan dan penyalurannya melibatkan pasar rakya dan pedagang Appsi, maka efeektivitas penyaluran bisa lebih maksimal dinikmati kalangan menegah kebawah, sesuai sasaran subsidi”. Terangnya.
Seperti diketahui ketua DPP Appsi Sudaryono disela-sela arena Muswil III Appsi Jawa Tengah, menyentil persoalan pengawasan minyak kelapa Subsidi. Appsi mendesak pemerintah dalam hal ini kementrian perdagangan melibatkan Asosiasi Pedagang dalam pengawasan dan penyalurannya hingga ke pasar2 rakyat. Menurut Ketua DPP Appsi, jangan sampai ritel modern yang menyalurkan, lalu pedagang pasar yang disalahkan ketika salah sasaran.
Pemerintah sendiri selama 6 bulan kedepan akan menyalurkan 1,2 milyar liter minyak kelapa kemasan sederhana. Tujuannya, menekan fluktuasi harga minyak yang terdongkrak signifikan, menyusul tingginya harga CPO dilevel internasional. Setiap bulan akan disalurkan 200 juta liter, dengan harga produsen dilevel 14.000 rupiah.
Sayangnya sejumlah pihak pesimis mekanisme penyaluran komoditas subsidi akan efektif tepat sasaran, jika distribusi hanya meengakomodir ritel modern dan pasar swalayan. (Aten SK)