Exclusive Content:

PT. DDP Bangun 3 Halte Sekolah di Ipuh 

Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Daria Dharma Pratama (PT. DDP)...

Dharma Bhakti TMMD Wujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah

Dengan mengusung Dharma Bhakti  TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di...

Wartawan Luak Limopuluah ” Todong” Wahyudi Thamrin Ikuti Konstetasi Pilwako Payakumbuh 2024- 2029

Wartawan Luak Limopuluah pantas acungkan jempol atas kemunculan Wahyudi...
BerandaNASIONALBahlil Ungkap Penyebab Fatal Pencabutan 2.078 Izin Usaha Pertambangan

Bahlil Ungkap Penyebab Fatal Pencabutan 2.078 Izin Usaha Pertambangan

Author

Date

Category

 

Jakarta-suaraibdonesia1, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap alasan dicabutnya 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Presiden Joko Widodo.

Bahlil menyebut izin usaha IUP yang dicabut tersebut karena sudah diberikan bertahun-tahun, tetapi tidak kunjung beroperasi.

“IUP sudah dikasih, IPPKH dikasih, tapi enggak dieksekusi. RKAB enggak dibuat-buat. Ada juga izin orangnya enggak jelas, yang seperti ini enggak bisa lagi,” jelas Bahlil pada konferensi pers, Jumat (7/1)

Baca: Upaya Penyelundupan narkoba dalam  Lapas  kelas 1 Cipinang Berhasil di Gagalkan 

 

Dia mengatakan dari 2.078 izin usaha pertambang yang dicabut tersebut merupakan 40 persen dari total 5.490 IUP.

Eks Ketua HIPMI itu ingin menjaga kondisi seperti itu diharapkan tidak terjadi lagi.

Pemerintah menginginkan investasi yang berkualitas di mana investor juga menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk masyarakat.

“Negara ingin hadir untuk rasa keadilan terhadap sumber daya alam yang menyatakan sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat,” ujar Bahlil.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebutkan pemerintah tengah memperbaiki tata kelola sumber daya alam untuk pemerataan, transparansi, dan berkeadilan.

Eks Wali Kota Solo itu mengatakan perbaikan tata kelola untuk menghargai, ketidakadilan, dan kerusakan alam.

“Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kami,” tegas presiden, di Istana Kepresidenan Bogor, (01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments