Jakarta, Suaraindonesia1 – Dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat daerah, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin sore tadi melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Koodinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jend. (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Marves RI Jakarta.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu Sultan menjelaskan kondisi terkini terkait dinamika perkebunan sawit dan fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) di beberapa daerah penghasil sawit.
“Kita bersyukur saat ini harga TBS mulai berangsur membaik meskipun belum sepenuhnya pulih seperti sedia kala. Namun kami sangat mengapresiasi kinerja pemerintah melalui Pak Luhut dalam melakukan perbaikan fundamental terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit saat ini”, ujar Sultan keterangan resminya pada Senin (08/08).
Baca: Bunuh Diri Akibat Rentenir Masih Marak, LaNyalla: Salah Satu Dampak Kemiskinan Struktural
Menurutnya, penyelesaian persoalan tata kelola perkebunan kelapa sawit berikut produk turunannya memiliki tantangan yang luar biasa kompleks. Sehingga membutuhkan figur pemimpin yang kuat dan berpengalaman untuk menemukan solusi permanen dalam industri perkebunan kelapa sawit.
“Oleh karena itu, Kami atas nama masyarakat Bengkulu menyampaikan terima kasih atas inisiatif Pak Luhut dalam mewujudkan kemandirian pangan dan hilirisasi industri sawit dengan membangun pabrik pengolahan CPO di daerah kami Bengkulu. Dengan Hilirisasi sawit diharapkan akan efektif menekan praktek monopoli harga CPO dan meningkatkan harga TBS di tingkat petani”, ucapnya.
Diketahui, Pemerintah, melalui Menko Marves LBP menyatakan bahwa akan membangun pabrik Crude Palm Oil (CPO) dan pabrik minyak goreng di wilayah Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat. Hal itu lakukan guna menstabilkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Bengkulu.
Selanjutnya, Sultan yang didampingi CEO Smeshub, Lutpi Ginanjar, juga meminta dukungan pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM di daerah. Akses UMKM terhadap modal dan teknologi digital dinilai masih sangat terbatas. Hal ini tentu sangat mengganggu Usaha Mikro Kecil di daerah untuk naik kelas.
“Harus kita akui bahwa UMKM dan komoditi strategis kita menjadi faktor reselien bagi struktur ekonomi nasional dalam menghadapi Krisis pandemi dan energi global saat ini. Sehingga atensi terhadap UMK harus ditingkatkan dengan pendekatan digital yang berkelanjutan”, tutupnya.