Exclusive Content:

PT. DDP Bangun 3 Halte Sekolah di Ipuh 

Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Daria Dharma Pratama (PT. DDP)...

Dharma Bhakti TMMD Wujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah

Dengan mengusung Dharma Bhakti  TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di...

Wartawan Luak Limopuluah ” Todong” Wahyudi Thamrin Ikuti Konstetasi Pilwako Payakumbuh 2024- 2029

Wartawan Luak Limopuluah pantas acungkan jempol atas kemunculan Wahyudi...
BerandaNASIONALBNPT Sebut KKB Nikmati DOK, Sultan Minta Pemerintah dan BPK Berikan Penjelasan

BNPT Sebut KKB Nikmati DOK, Sultan Minta Pemerintah dan BPK Berikan Penjelasan

Author

Date

Category

 

Jakarta – Suaraindonesia1, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah dan BPK RI memberikan penjelasan terkait adanya informasi dari BNPT yang menyebutkan adanya indikasi kebocoran Dana Otonomi Khusus Papua yang bocor dan dinikmati oleh KKB selama ini.

Hal ini disampaikan senator Muda asal Bengkulu itu, setelah mendapatkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut bahwa ada indikasi sebagian dana dari anggaran otonomi khusus untuk Papua bocor dan disalahgunakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua.Bnpt

“Jika informasi ini terbukti benar, kami harap pemerintah, baik pusat dan daerah terkait bisa memberikan penjelasan yang cukup kepada masyarakat. Sehingga tidak perlu terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah agresifitas KKB yang seringkali merugikan marwah bangsa Indonesia”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (10/05).

Baca: Silaturahmi ke Ketua DPD RI, Ruslan Buton Prihatin dengan Kondisi Bangsa

Menurutnya, pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan harus terbuka dan bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan oleh kepala BNPT tersebut. Karena berbagai jenis dana transfer Daerah termasuk DOK Papua, belum benar-benar menunjukkan hasil yang berarti bagi masyarakat Papua selama ini.

“Kebocoran DOK yang dinikmati oleh KKB ini harus dinilai sebagai modus penyalahgunaan anggaran yang justru dinikmati oleh kelompok kriminal yang meresahkan masyarakat dan pemerintah. Mengapa sampai demikian, publik berhak mendapatkan penjelasan dari pemerintah”, tegasnya.

Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa pembiayaan terhadap kelompok atau pelaku kekerasan bersenjata tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun. Oleh karena itu peran semua lembaga terkait pengawasan, transaksi dan periksa keuangan juga Lembaga penegakan hukum sangat diharapkan dalam mengusut kasus ini.

“Kami akan mempertimbangkan untuk memanggil dan meminta klarifikasinya kementerian dalam negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan terkait isu ini”, tutupnya.

Diketahui, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar tidak secara lugas mengatakan dana dengan jumlah tertentu yang diterima dan disalahgunakan oleh KKB. Dia terlebih dahulu menjelaskan bahwa bantuan dalam bentuk dana untuk Papua, termasuk dana otonomi khusus (otsus) ataupun dana desa, diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di provinsi itu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments