Bupati Aceh Tamiang Rapat Paripurna Tanggapi Pandangan Umum fraksi Dewan.

87

 

Suaraindonesia1-Aceh Tamiang-Bupati Aceh Tamiang Mursil SH MKn dalam rapat Paripurna atas pandangan umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2021. Kegiatan berlangsung diruang Sidang Utama Gedung DPRK Aceh Tamiang pada Senin (20/06/2022)yang lalu. Mengetahui lebih lanjut terkait Silpa Dinas Kesehatan, para Wartawan menemui bagian Pelayanan Kesehatan Dinas Pendidikan Aceh Tamiang pada kamis (07/07/2022).

Bupati Aceh Tamiang menyampaikan, menanggapi pandangan umum Fraksi Tamiang Sepakat terkait
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(Silpa) Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2021 sebesar Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah Dua Sen,”jelasnya.bupati

Terkait Silpa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang, drg. Irma Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
dan didampingi Ngesti sub koordinator Yankes mengatakan, terjadinya anggaran Silpa, yaitu pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Puskesmas sebesar Rp. 3. 372.764. 017,86.
Kamis (07/07/2022), “ucapnya.

Baca: Tindak Lanjuti PMK Jarwansyah Sampikan Hasil Rapat Koordinasi Rapat

” Ada sekitar 15 Puskesmas di Aceh Tamiang, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) nya membuat salah satunya menjadi silpa, karena Bendaharanya rata-rata dari tenaga Perawat, bukan ahli dibidangnya.

“Mulai 2014 tepatnya pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terdapat silpa sekitar Rp. 6 milyar, selanjutnya berangsur turun menjadi Rp. 3,3 milyar. Silpa terjadi pada belanja modal dan karena tidak terakomodasi, maka akan terus bertambah. Hal itu terjadi karena
Anggaran silpa muncul saat perubahan dan mulai 2018 anggaran Silpa dimasukkan keanggaran murni setelah ada persetujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

“Selanjutnya Silpa mulai April 2022 sudah dialihkan ke BPJS menjadi dana Kapitasi tahun berjalan, yang diatur juga dalam peraturan kemenkes 628/2021, PP 46 dan Permendagri 2021.
Sedangkan langkah untuk mengurangi silpa akan terus dilakukan peningkatan, SDM, Monitoring dan evaluasi penggunaan dana, serta membuat Perencanaan lebih matang sesuai kebutuhan,”ungkap drg. Irma.(edi.s)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.