Bupati : Lembaga Wali Nanggroe Kepemimpinan Adat Pemersatu Masyarakat

71

 

Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Bupati Aceh Tamiang, Mursil, SH, M.Kn sambut kunjungan kerja Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, Teungku Malik Mahmud Al Haytar beserta rombongan di Pendopo Aceh Tamiang. Selanjutnya dilakukan pembukaan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Perangkat Lembaga Wali Nanggroe dalam Persamaan Persepsi terkait Pemberian Gelar Kehormatan dan Anugerah, dilaksanakan di Hotel Grand Arya, Karang Baru pada Kamis (25/8/2022).

Bupati Aceh Tamiang mengatakan, Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi lembaga adat serta adat istiadat dan pemberian gelar pada upacara adat lainnya,” ucapnya.lembaga

“Lembaga Wali Nanggroe mempunyai fungsi dan kewenangan, memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh.
Pemberian gelar-gelar adat Aceh dan mengangkat ciri khas simbol menjadi salah satu upaya pelestarian adat dan Budaya Aceh.

Baca: Kemandirian Budidaya Lele Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Diharapkan rakor ini akan melahirkan acuan dan penyamaan persepsi terkait pemberian gelar dan anugerah.
Dengan adanya kesamaan persepsi, kelak kehidupan adat istiadat di Aceh khususnya Aceh Tamiang terus berkembang dengan perkembangan Keistimewaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Syariat Islam,”ucap Bupati.

Selanjutnya, Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haytar mengatakan, sesuai UUPA dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019, salah satu wewenang Lembaga Wali Nanggroe adalah memberikan serta mencabut gelar dan anugerah yang aturan pelaksananya diatur melalui Reusam Wali Nanggroe,”ucapnya.

“Gelar dan anugerah tersebut diberikan kepada tokoh atau Instansi yang telah berkontribusi dalam perjuangan Aceh, Penegakan Dinul Islam, Perdamaian Aceh, Persatuan, Keadilan dan Kemakmuran Rakyat Aceh.

“Pemberian gelar dan anugerah sebagaimana yang telah pernah dilaksanakan tidaklah dilakukan dengan serta merta melainkan melalui hasil kajian oleh tim peneliti dan pengkaji yang dibentuk di Lembaga Wali Nanggroe,”ungkapnya.

Rapat Koordinasi diikuti para Ketua, Kepala Sekretariat dan Kasubbag yang membidangi adat dan istiadat pada Majelis Adat Aceh di delapan Kabupaten/Kota di Aceh yang terdiri dari (Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa), Majelis Tinggi Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe Aceh serta para Pejabat dan Staf di Iingkungan Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe.

Hadir mengikuti acara pembukaan, Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Imam Asfali, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto, Pasipers Kodim 0117/Aceh Tamiang, Kapten M.Rizal, Wakil Ketua l DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, Kajari Aceh Tamiang, Agung Ardianto, Ketua KPA Aceh Tamiang, M. Nadir, unsur Forkopimcam dan rombongan Wali Nanggroe.(edi.s)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.