Darurat Mafia, Koalisi Masyarakat Kalsel Minta DPD RI Dan Komnas HAM Ambil Tindakan Serius

 

SuaraIndonesia1, Jakarta (18/06/2022) — Dugaan bahwa mafia telah masuk ke dalam urat nadi kekuasaan akhirnya diadukan Koalisi Masyarakat Kalsel ke Komnas HAM pada Jumat siang, 17 Juni. Koalisi yang terdiri dari aktivis lingkungan dan HAM, advokat, serta masyarakat ini diterima oleh Hairiansyah, Komisioner dan juga jajaran Komnas HAM.

Denny Indrayana, salah satu bagian dari koalisi, menyatakan bahwa praktik mafioso di Kalsel disinyalir kuat sudah merambah ke sebagian besar oknum aparat penegak hukum dan pemerintahan. “Komnas HAM kami yakini tidak asing dengan banyaknya pelanggaran HAM oleh oknum aparat kepolisian yang ditengarai melibatkan grup usaha milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Isam”, pungkas _Senior Partner_ INTEGRITY _Law Firm_.koalisi

Dalam kesempatan tersebut, di samping menjelaskan kriminalisasi wartawan, pembunuhan advokat, kasus penggelapan pajak, Denny juga menceritakan pengalaman warga Desa Mekarpura, Kotabaru pada 2018 silam. Mereka diteror sepulang dari Komnas HAM dalam advokasi penyerobotan lahan oleh PT Multi Sarana Agro Mandiri (PT MSAM). “Warga diancam agar tidak melakukan aktivitas pertanian atau perkebunan pada siang hari. Malam harinya, untuk memitigasi risiko, warga menginap di rumah keluarga dan kerabatnya di pusat Kotabaru, yang jaraknya sekitar 40 km dari Desa Mekarpura,” tutur Profesor Hukum Tata Negara ini.

Baca: Dukung Perkembangan Batik Pesisir Selatan, LaNyalla: Bisa Bantu Pulihkan Ekonomi

Bukan tanpa tindakan, justru Komnas HAM telah melakukan serangkaian kajian dan telaah atas aduan masyarakat Kotabaru. Komnas HAM menindaklanjutinya melalui upaya mediasi. Peliknya, mediasi ini gagal lantaran PT MSAM tidak bersedia hadir dalam forum perdamaian tersebut.koalisi

Kisworo Dwi Cahyono menyesalkan iktikad buruk PT MSAM yang menolak undangan mediasi Komnas HAM, yang sebenarnya bertujuan mencari jalan tengah atas konflik lahan di Kotabaru. “Tidak sepatutnya upaya perdamaian oleh lembaga negara diacuhkan begitu saja oleh korporasi yang terduga menjadi biang penggusuran di Kotabaru,” ucap Direktur Eksekutif Walhi Kalsel ini.

Selain konflik lahan, perusahaan sawit ini juga telah dilaporkan ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi pengambilalihan hutan yang dikelola perusahaan negara. “Sekitar 8.610 hektar hutan negara menjadi HGU kebun kelapa sawit, tanpa ada status perubahan kawasan dari Menteri LHK. Kami telah serahkan laporan berikut bukti-bukti kepada KPK, namun terkesan tidak ditangani secara serius,” kata Eep Saepulloh, Kepala Departemen Pemberdayaan dan Pelayanan Anggota dan Masyarakat Sawit Watch.

Swary Utami Dewi dari Tim Advokasi JURKANI menyatakan bahwa aktor mafia Kalsel nampaknya telah mulai ditempatkan di tempat-tempat strategis di beberapa lembaga penting, bahkan sampai ke tingkat pusat, untuk memuluskan kepentingan-kepentingan oligarch tersebut. Hal ini sudah menjadi rahasia umum, tidak hanya bagi masyarakat Kalsel, tapi juga publik. “Dapat disangka bahwa kaki tangan Mr. X ini telah menggurita ke mana-mana,” ujar perempuan yang juga berjuang pada Lembaga Pembela Hak Sipil dan Politik, serta beberapa lembaga independen lainnya.

Mendengar penjelasan di atas, Hairiansyah menanggapi bahwa berbagai kasus yang diutarakan koalisi menunjukkan eskalasi pelanggaran HAM yang semakin meningkat. “Karena itu, political will pemerintah akan sangat membantu optimalisasi penanganan dugaan pelanggaran HAM. Saat ini, Komnas HAM memprioritaskan penanganan kasus-kasus kekerasan oknum aparat dan konflik tanah, mengingat aduan yang masuk mengenai hal ini demikian banyaknya. Di sisi lain, Presiden juga wajib memberi atensi bagi tindakan aparat penegak hukum seperti kepolisian agar mencegah kekerasan terhadap warga dalam konflik-konflik horizontal”, kata Komisioner Komnas HAM tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok pembela HAM (_human rights defenders_) di zona rawan konflik. “Dalam kasus lahan dan dugaan kekerasan aparat di Kotabaru, Komnas HAM akan memantau secara intensif para tokoh masyarakat yang melakukan pembelaan atas haknya di sana,” tegas Hairansyah.

Secara terpisah, Ketua Komite I DPD Fachrul Razi yang juga menerima audiensi dari koalisi, mengatakan akan segera mengambil tindakan atas problem mafia di Kalsel. “Dalam beberapa waktu ke depan, Komite I DPD akan membentuk Panja dan melakukan peninjauan di lokasi rawan konflik dan kriminalisasi di Kalsel. Dalam situasi tertentu, Pansus juga dapat menjadi opsi yang patut dipertimbangankan,” tegas Fachrul Razi.

Selama 3 hari di ibukota, aduan ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Kalsel kepada beberapa lembaga negara dan organisasi masyarakat, yaitu LPSK, PBNU, dan PP Muhammadiyah. Melalui audiensi ini, diharapkan publik semakin memahami kondisi darurat mafia di Kalsel dan dapat bersinergi untuk berjuang menghadapinya. (*)

Narahubung:
1. Denny Indrayana (0817726299)
2. Kisworo Dwi Cahyono (081348551100)
3. Achmad Surambo (08128748726)

Must Read

Related News

Hartono Mohamad Zain, Apresiasi Ketua DPC LPK RI Boalemo

  Suaraindonesia1, Boalemo – Ketua LPK RI (Demisioner) Hartono Mohamad Zain apresiasi atas terlaksananya pengukuhan Ketua DPC LPK RI Boalemo Bapak Yusran Djupura yang baru, Dikatakan...

Sebelum Amandemen, Konsep Public Goods UUD Sesuai dengan Konsep Islam

  JAKARTA - Suaraindonesia1, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika konsepsi pengelolaan public goods Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 naskah asli...

Panitia Fun Bike Satria Kita Pancasila Adakan Rakor, Aldi F Arif: Harus Terukur

  jakarta, suaraindonesia1-Rapat Koordinasi Ketua panitia Fun bike dihadiri oleh Ketua Umum Satria Kita Pancasila ( SKP), Yusdasari, SE dan juga Ketua OKKP Aldi Arif...

Satpolair Polres Yapen Bersama Masyarakat Memasang Bendera Diperahu Nelayan.

Yapen Waropen-Suaraindonesia1, Dalam memeriahkan HUT RI Ke 77 di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, SatpolAir Polres Kepulauan Yapen memberikan 25 Bendera Merah Putih dan...

Akhirnya Dugaan Praktek KKN Yang Terjadi di Pekon Kejayaan dilaporkan ke Kejari.

  SuaraIndonesia1. Tanggamus-Supriyansyah, SH Ketua Bidang Hukum Ormas Pekat IB Tanggamus pada hari Rabu ,10 Agustus 2022 telah melaporkan dugaan Korupsi Dana Desa tahun anggaran...

Meriahkan HUT RI Ke-77, Kodim 1709/Yawa Bersama Pemkab Yapen Gelar Lomba Lari 10 K Dan 5 K.

  Yapen Waropen-Suaraindonesia1 - Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Gelaran Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, Pemkab Yapen bekerjasama dengan Kodim...

Melalui Konfrensi Kerja III PGRI Pohuwato, Bupati Saipul Harap Guru Ciptakan Inovasi

Suaraindonesia1, Pohuwato - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pohuwato menggelar konferensi kerja III PGRI Pohuwato masa bakti 2020-2025, yang dibuka secara langsung oleh...

Bupati Saipul : Pramuka Pohuwato Sudah Banyak Menorehkan Prestasi

Suaraindonesia1, Pohuwato - Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab), mengapresiasi gerakan pramuka yang ada di Pohuwato saat ini. Ini disampaikan Bupati...

Melalui Program Keladi Sagu Binmas Noken Beri Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

  Yapen Waropen-Suaraindonesia1 - Sebagai wujud kepedulian akan kesehatan bagi masyarakat, Bhabinkamtibmas Polres Yapen Bripda Wasti, Amd, Kep melaksanakan program Kesehatan Lambang Diri Sehat Guna...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.