Jakarta SuaraIndonesia1, Wakil ketua DPD RI Mahyudin, mengapresiasi rencana kebijakan Pemerintah mencabut aturan Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas crude palm oil (CPO). Menurutnya, kebijakan itu diharapkan bisa memperbaiki nasib petani, dengan meningkatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit, yang selama ini anjlok.

“Sekarang ini total isi tangki CPO di pabrik kelapa sawit dalam negeri masih berlebih. Kalau tangki kosong karena ekspor, maka pabrik akan kembali membeli TBS sawit milik petani. Otomatis permintaan TBS sawit naik, dan pendapatan petani berpotensi membaik,” katanya, dalam keterangannya, Senin (25/7/2022).

Namun Mahyudin meminta, pencabutan DMO harus ditindaklanjuti komitmen dari pengusaha kelapa sawit untuk tetap mengutamakan kebutuhan CPO di dalam negeri.

Baca: Senator Jakarta: Anies Berhasil Hadirkan Ruang Publik yang Meaningful, Fenomena Citayam Fashion Week

“Para pengusaha sawit juga harus komitmen memperhatikan ketersediaan CPO di dalam negeri. Jangan malah hanya memperhatikan CPO untuk kebutuhan ekspor,” katanya.

Senator asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu  menambahkan, bahwa kebijakan pengapusan DMO sebagai salah satu solusi ketika kebijakan pemerintah untuk menaikan harga TBS Sawit yang sebelumnya belum optimal.

“Sebelumnya pemerintah menghapus pungutan ekspor sawit hingga akhir Agustus 2022, dan penambahan jatah ekspor sawit menjadi hampir 1 banding 9. Namun sayang kebijakan itu tidak optimal menaikan harga TBS sawit di berbagai daerah,” katanya.

Sebenarnya, menurut Mahyudin, yang dibutuhkan Indonesia adalah langkah strategis dalam upaya menyeimbangkan antara ketersediaan, kebutuhan dan keterjangkauan minyak goreng, dengan tata kelola perkelapasawitan.

“Langkah strategis itu salah satunya dengan mencabut DMO, karena beban tersebut dianggap sudah tidak efektif lagi pada saat harga TBS sawit anjlok di dalam negeri” pungkasnya.