Direktur Eksekutif Indopol: Masyarakat Tidak Termakan Kampanye Hitam atau Black Campaign Tahun 2024

 

Jakarta – Suara indonesia1, Tahun 2022 tinggal menghitung hari. Saat di mana keriuhan dan tensi politik tanah air mulai menghangat, menyusul dimulainya proses  perjalanan menuju pemilu Tahun 2024.

Meski pelaksanaan masih relatif jauh, tanda-tanda mulainya terjadi gesekan perlahan mulai terlihat, itu bisa dibaca dari sejumlah aksi kampanye hitam terhadap sosok yang potensial untuk maju pada kontestasi Pemilu Tahun 2024.

Mengaca kepada fenomena demikian, Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting, Ratno Sulistiyanto berharap, masyarakat bisa mencerna informasi yang masuk dan tidak termakan kampanye hitam atau black campaign.

“Bagi bangsa yang menjunjung tinggi moral, maka kita harus menolak adanya black campaign. Artinya, berpolitik harus santun dan bermoral, tidak menghalalkan segala cara,” ujar Ratno Sulistiyanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jum’at (24/12/2021).

Baca: H. Mochtar Mohamad, Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan : Arah Koalisi Pilpres 2024

 

Menurutnya, masyarakat berhak untuk tahu latar belakang figur-figur yang akan maju tersebut, namun semua menjadi masalah jika informasi yang beredar tak sesuai dengan fakta. “Dalam demokrasi wajar, apalagi di ruang digital. Tetapi, yang menjadi persoalan adalah apakah itu benar dan fakta. Kalo tidak benar dan tidak ada fakta, kategorinya kan sudah fitnah, black campaign,” jelas Ratno.

Baginya, isu perselingkuhan seorang petinggi partai yang menurut beberapa media sebenarnya terjadi pada tahun 2013 tersebut, bisa dikatakan bentuk lain dari  kampanye hitam dalam rangka untuk menggagalkan pencalonan pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, apabila isu itu terus bergulir hingga tiga bulan ke depan, elektabilitas AH dalam survei-survei berpotensi mengalami penurunan secara signifikan.

Dengan demikian, partai pengusung pun akan menimbang ulang pencalonannya sebagai presiden.

Untuk itu, mengedepankan etika sebagai panduan dalam gerak politik di tanah air sudah menjadi keharusan, karena masyarakat berhak mendapatkan calon terbaik, dengan melihat kepada rekam jejak yang telah dilakukan.

Masyarakat berhak mendapat informasi sehat dan mencerahkan, bukan info fitnah yang jauh dari fakta, seperti seperti yang pernah terjadi di kontestasi sebelumnya.

Fitnah dan macam-macam berita bohong, kerap berseliweran di berbagai platform media sosial yang tujuannya untuk menjatuhkan popularitas lawan.

Kampanye model itu sama sekali tidak sehat, dan tidak mencerdaskan, karena calon pemilih lebih banyak disuguhi berita-berita negatif, bukan program yang diajukan. “Yang jelas saagt ini  dinamika politik (tahun 2022) sudah mulai terasa, khususnya terhadap calon-calon pemimpin yang mau bertarung di Pemilu 2024,” kata Ratno Sulistiyanto. (Red).

Must Read

Related News

Kunjungi Serikat Pekerja Bali, Komite II Semangati Sektor Pariwisata

  Bali - Suaraindonesia1, Geliat sektor pariwisata dalam jelang masa transisi pandemi menuju endemi Covid-19 semakin meningkat. Terlebih di Provinsi Bali sebagai destinasi wisata nasional...

LaNyalla Minta Pemerintah Segera Tangani Banjir Rob di Pesisir Utara Jawa

SURABAYA - Suaraindonesia1, Fenomena banjir rob yang menerjang pesisir wilayah utara Pulau Jawa memantik perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia meminta...

LaNyalla Dukung Keris Desa Wisata Aeng Tong-tong Jadi Souvenir KTT G20

  SURABAYA - Suaraindonesia1, Rencana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadikan keris asal Desa Wisata Aeng Tong-tong, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebagai souvenir Konferensi Tingkat...

BAP DPD RI Tindak Lanjut Pengaduan Pekerja Jaringan Irigasi Desa

  JAKARTA-Suaraindonesia1, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang tergabung dalam 26 Tim Merah Putih. Hal tersebut perihal permohonan keadilan atas permasalahan...

Ketidakadilan Penegak Hukum Bagi Masyarakat Kecil.

    Oleh_Siti Melani Kantohe Mahasiswa_Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado Bolmut, Suaraindonesia1- Di dalam suatu kelompok masyarakat, terjadi hubungan – hubungan satu sama lain yang mana...

KPU Dituntut Setarakan Lembaga Tinggi Negara pada Pemilu 2024, Termasuk Penomoran Calon Anggota DPD

  Jakarta - Suaraindonesia1, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menuntut kesetaraan dalam Pemilu serentak yang akan diselenggarapan pada 2024 mendatang. Sebagai lembaga tinggi negara, perlakuannya...

Minta Masyarakat Waspada, Sultan: Banjir Rob Adalah Ancaman Nyata Perubahan Iklim

  Jakarta - Suaraindonesia1, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta masyarakat pesisir Indonesia untuk mewaspadai ancaman banjir rob yang terjadi...

Raker dengan KPU dan Bawaslu, Senator DPD RI Fernando Sinaga Desak Penyusunan PKPU Dipercepat

  Jakarta – Suaraindonesia1, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Raker dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum...

Guna Mengoptimalkan Pembangunan Sumbar, Ketua DPRD dan Gubernur Bertemu Perantau

  PADANG- Suaraindonesia1, Bahas sejumlah isu strategis untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi beserta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah, adakan pertemuan...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.