Fernando Sinaga Sebut Pemekaran Daerah dapat Mengikis Ketidakadilan Pembangunan di Kaltara

 

Tarakan – Suaraindonesia1, Sejauh ini Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah mengajukan Calon pemekaran Daerah Otonom Baru (CDOB) yang terdiri dari Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudayan), Kabupaten Krayan, Kabupaten Sebatik, Kabupaten Apau Kayan dan Kota Tanjung Selor.

Bak cinta bertepuk sebelah tangan, upaya pengajuan DOB di Kaltara tak kunjung berbuah hasil lantaran Pemerintah Pusat masih saja tidak bergeming, tetap dengan kebijakannya melakukan moratorium pemekaran daerah.pemekaran

Sementara itu, pembangunan di berbagai wilayah di Kaltara terutama di perbatasan masih terus gencar dilakukan baik oleh Pemprov Kaltara maupun Pemerintah Pusat dalam bentuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca: Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi : BIN Memiliki Kontribusi Besar menjaga Persatuan Dan membuat Bangsa kuat, mandiri dan Indonesia Maju

Sayangnya, pembangunan infrastruktur itu cenderung terkendala banyak hal. Dalam siaran persnya yang dirilis pada Minggu (8/5/2022), Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD R), Fernando Sinaga menyayangkan terkendalanya sejumlah pembangunan infrastruktur sehingga ketidakadilan pembangunan di Kaltara terus saja terjadi.

“Saya saat ini sedang reses, banyak membahas soal pemekaran daerah dengan warga konstituen saya. Mereka mengeluhkan soal sulitnya akses di perbatasan, sehingga butuh pengembangan bandara perintis Long Alangu. Kemudian akses transportasi darat yang tak kunjung selesai pembangunannya membuat harga sembako tidak stabil dan ketergantungan kita terhadap Malaysia semakin tinggi”, ujar Fernando.

Fernando yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kaltara ini menjelaskan, pemekaran daerah di Kaltara diyakini akan mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah–wilayah perbatasan yang selama ini sulit terjangkau.

“Pembentukan Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom baru di Kaltara dapat mendekatkan pelayanan publik pemerintah sehingga percepatan pembangunan infrastruktur bisa terwujud. Saya minta Pemerintah Pusat terutama Kemendagri merubah pola pikirnya. Pemekaran daerah di Kaltara bukan proyek politik, ini adalah kebutuhan riil yang obyektif dari masyarakat”, tegasnya.

Fernando meminta Kemendagri menyadari bahwa banyaknya tuntutan pemekaran daerah sesungguhnya dilatarbelakangi oleh praktek ketidakadilan pembangunan yang selama ini terjadi, termasuk di Provinsi Kaltara.

“Pemekaran daerah itu harus dimaknai sebagai pengembangan wilayah agar warga bisa sejahtera. Pemerintah pusat jangan terlalu melihat dari aspek untung rugi belanja negara saja”, tegas Anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini. (*)

Must Read

Related News

Hartono Mohamad Zain, Apresiasi Ketua DPC LPK RI Boalemo

  Suaraindonesia1, Boalemo – Ketua LPK RI (Demisioner) Hartono Mohamad Zain apresiasi atas terlaksananya pengukuhan Ketua DPC LPK RI Boalemo Bapak Yusran Djupura yang baru, Dikatakan...

Sebelum Amandemen, Konsep Public Goods UUD Sesuai dengan Konsep Islam

  JAKARTA - Suaraindonesia1, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika konsepsi pengelolaan public goods Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 naskah asli...

Panitia Fun Bike Satria Kita Pancasila Adakan Rakor, Aldi F Arif: Harus Terukur

  jakarta, suaraindonesia1-Rapat Koordinasi Ketua panitia Fun bike dihadiri oleh Ketua Umum Satria Kita Pancasila ( SKP), Yusdasari, SE dan juga Ketua OKKP Aldi Arif...

Satpolair Polres Yapen Bersama Masyarakat Memasang Bendera Diperahu Nelayan.

Yapen Waropen-Suaraindonesia1, Dalam memeriahkan HUT RI Ke 77 di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, SatpolAir Polres Kepulauan Yapen memberikan 25 Bendera Merah Putih dan...

Akhirnya Dugaan Praktek KKN Yang Terjadi di Pekon Kejayaan dilaporkan ke Kejari.

  SuaraIndonesia1. Tanggamus-Supriyansyah, SH Ketua Bidang Hukum Ormas Pekat IB Tanggamus pada hari Rabu ,10 Agustus 2022 telah melaporkan dugaan Korupsi Dana Desa tahun anggaran...

Meriahkan HUT RI Ke-77, Kodim 1709/Yawa Bersama Pemkab Yapen Gelar Lomba Lari 10 K Dan 5 K.

  Yapen Waropen-Suaraindonesia1 - Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Gelaran Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, Pemkab Yapen bekerjasama dengan Kodim...

Melalui Konfrensi Kerja III PGRI Pohuwato, Bupati Saipul Harap Guru Ciptakan Inovasi

Suaraindonesia1, Pohuwato - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pohuwato menggelar konferensi kerja III PGRI Pohuwato masa bakti 2020-2025, yang dibuka secara langsung oleh...

Bupati Saipul : Pramuka Pohuwato Sudah Banyak Menorehkan Prestasi

Suaraindonesia1, Pohuwato - Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab), mengapresiasi gerakan pramuka yang ada di Pohuwato saat ini. Ini disampaikan Bupati...

Melalui Program Keladi Sagu Binmas Noken Beri Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

  Yapen Waropen-Suaraindonesia1 - Sebagai wujud kepedulian akan kesehatan bagi masyarakat, Bhabinkamtibmas Polres Yapen Bripda Wasti, Amd, Kep melaksanakan program Kesehatan Lambang Diri Sehat Guna...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.