Papua – Suaraindonesia1, Menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat pada Mei 2022, beberapa nama mulai muncul dan mendapat dukungan dari masyarakat dan tokoh adat. Terkait hal itu, Senator Papua Barat Filep Wamafma turut memberikan masukan. Ia berharap pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengangkat seorang karteker yang memenuhi syarat dan kebutuhan di daerah.
“Saya berharap pemerintah mengutamakan karteker yang memenuhi syarat dan berasal dari daerah. Sebagai Senator Papua Barat, saya mengingatkan kepada Menteri Dalam Negeri agar dalam menunjuk karteker di Provinsi Papua Barat perlu memperhatikan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat, tentu dengan menjadikan hukum sebagai rujukan penunjukan karteker,” ujarnya, Kamis (21/4/2022).
Filep berharap, kemunculan sejumlah sosok calon karteker diharapkan benar-benar berasal dari masyarakat dan bukan “by design” oleh pemerintah. Apalagi jika sekedar untuk melihat bagaimana reaksi masyarakat di daerah.
Baca: Kendalikan Inflasi, Sultan Minta Pemda Tingkatkan Kolaborasi Bersama BI
“Kita berharap kemendagri lebih matang mengambil keputusan terkait karteker ini. Keputusan ini juga dalam rangka menguji seberapa baik komunikasi Kemendagri ke daerah.” katanya.
Filep juga menyoroti munculnya sosok mantan Kabaintelkam Polri, Paulus Waterpauw sebagai calon Penjabat Gubernur. Ia menilai sosok Paulus Waterpauw adalah sosok yang memang memiliki karakter, pengalaman dan jaringan di pusat dan daerah yang sangat baik. Namun, Filep mengingatkan bahwa mantan Kabaintelkam tersebut memiliki catatan penting politik yang perlu diperhatikan banyak pihak.
“Menurut saya, sampai saat ini partai pengusung beliau yang mencalonkannya sebagai calon wakil gubernur Provinsi Papua belum pernah menarik pengusulannya.” ungkap Filep.
Oleh sebab itu, ia menduga bahwa Paulus Waterpaw boleh jadi masih memiliki target dengan partai pengusungnya dalam pencalonan sebagai Wakil Gubernur Papua. Hal itu menurutnya dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas ke depan jika ditunjuk sebagai karteker Gubernur Papua Barat.
“Saya apresiasi terhadap kinerja, profesionalitas dan kemampuan Saudara Paulus Waterpauw. Namun, kita juga ingin mengingatkan ada bagian-bagian yang perlu dijelaskan kepada publik termasuk Mendagri yang harus transparan terkait dengan status beliau sebagai calon wakil gubernur yang diusung oleh Partai tertentu, yang sampai saat ini menurut pengamatan kami belum ada pembatalan,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Filep memandang ada sosok yang dinilai mampu, tepat dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjadi Pj Gubernur Papua Barat.
“Untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan memiliki kedekatan sosial, maka sosok yang tepat di Provinsi Papua Barat adalah Dr. Nataliel D. Mandacan. Beliau hari ini menjabat sebagai sekretaris daerah Papua Barat. Menurut saya, ini sosok yang sangat tepat karena beliau sangat memahami tentang pelayanan pemerintahan, kebutuhan birokrasi dan juga dinamika politik lokal di Papua Barat,” ujarnya.
“Kami sangat menghargai siapapun yang akan menjadi karakter daerah adalah karteker yang mampu dan tidak berafiliasi dengan siapapun sehingga pesta demokrasi di Papua Barat dapat berlangsung dengan baik, benar, jujur, adil dan tidak ada muatan politik dari unsur manapun,” tambahnya.
Filep pun berharap, pemerintah melalui Kemendagri lebih mengutamakan aparatur sipil negara (ASN) di daerah yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai karteker gubernur di daerah. Menurutnya, banyak tenaga-tenaga eselon di Papua Barat yang telah memenuhi syarat untuk menjadi karteker di Papua Barat.
“Saya harap Menteri Dalam Negeri dapat arif dan bijaksana menilai orang yang tepat yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun dan yang memegang komitmen untuk melaksanakan konstitusi dan undang-undang,” jelasnya.**