Lampung – Suaraindonesia1, Gugatan Perdata kepada Rais Aam PBNU yang sempat disesalkan banyak kalangan akhirnya secara resmi dicabut.

Penggugat melalui Kuasa hukumnya dari LPBHNU Provinsi Lampung mencabut gugatan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan register perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor Perkara: 211/Pdt.G/2021/PN.Tjk dalam amar putusannya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomer 211/Pdt.G/2021/PN.TJK,

2. Menyatakan perkara gugatan telah selesai 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Baca: Gagalkan Penyelundupan Ganja Antar Provinsi, Tim Opsnal Satresnarkoba Terima Penghargaan Dari Kapolres Pasaman Barat

Advokat LBH Ansor yang menjadi Kuasa Hukum Rois ‘Aam PBNU KH. Miftakhul Akhyar sebagai Tergugat, pada hari Selasa, 11 Januari 2022 telah menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung.

Menurut Taufik Hidayat, SH.,MH salah satu kuasa hukum Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar, “Pada hari persidangan ini (11/1) telah disampaikan pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat di depan majelis Hakim PN Tanjungkarang.

Dengan pencabutan gugatan tersebut, sengketa hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir. Namun demikian, penyelesaian persoalan-persoalan lainnya yang terkait dengan etika dan disiplin organisasi tentu menjadi kewenangan pimpinan PBNU.

Muhammad Hamzah, SH, yang juga merupakan tim kuasa hukum Rais ‘Aam PBNU menambahkan, “Sebagai kuasa hukum, kami tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi persoalan organisasi. Pimpinan PBNU yang memiliki kewenangan untuk memutuskan mengenai pelanggaran etika dan disiplin organisasi.” (Yongki H)