Gugatan PT 20 Persen Mulai Disidangkan, Fahira Idris: Ambang Batas Sudah Disalahpahami

 

 

Suaraindonesia1, Jakarta, 28 Juli 2022—Gugatan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mulai disidangkan. Pada 26 Juli kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Banyak pihak berharap gugatan ambang batas yang diajukan PKS ini tidak kandas seperti gugatan-gugatan sebelumnya.

 

Anggota DPD RI Fahira Idris yang juga sempat mengajukan gugatan ambang batas 20 persen mengungkapkan, saat ini di Indonesia makna presidential threshold sudah disalahpahami atau sengaja disalahpahami. Ini karena presidential threshold yang lazim dipraktikkan negara-negara penganut sistem presidensial di dunia, bukanlah untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam rangka menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan seorang presiden.gugatan

 

“Indonesia menganut sistem presidensial, tetapi pemberlakuan ambang batas dilakukan di depan atau pada saat pencalonan presiden/wakil presiden. Ini kan sebuah keanehan yang nyata. Praktik lazim di negara penganut sistem presidensial adalah pemberlakuan ambang batas itu sebagai syarat minimum bagi keterpilihan presiden dan ini terkonfirmasi dalam konstitusi kita.

Baca: Minta Dukungan Jadi Kabupaten Kepulauan, Pemkab dan DPRD Sumenep Temui Ketua DPD RI

Bagi saya, saat ini presidential threshold sudah disalahpahami atau sengaja disalahpahami. Ambang batas hanya dijadikan rule of game atau alat yang menentukan parpol mana saja yang boleh atau berhak mengusung capres/cawapresnya,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (28/7).

 

Menurut Fahira, pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen yang mengamanatkan, bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, adalah praktik ambang batas yang dikehendaki konstitusi. Artinya, penetapan 20 persen sebagai syarat atau ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden justru tidak mempunyai argumen yang jelas dan kuat dalam sistem presidensial dan di dalam konstitusi.

 

“Saya berharap teman-teman PKS saat persidangan nanti menjadikan argumen ini sebagai salah satu alasan kenapa PT 20 persen harus digugat. Saya juga berharap para Hakim MK memahami keinginan besar rakyat saat ini yaitu lahirnya lebih banyak calon presiden alternatif pada Pemilu 2024. Sangat disayangkan kalau negara demokrasi sebesar Indonesia ini, parameter kualitas calon presidennya hanya ditentukan oleh besar kecilnya dukungan parpol atas calon presiden tersebut,” pungkas Fahira Idris.

 

Sebagai informasi, sebelumnya, PKS secara resmi telah melayangkan gugatan judicial review Pasal 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional (6/7/2022). #


FAHIRA IDRIS, S.E., M.H
Anggota DPD RI DKI Jakarta
Telp: 0818430086/08170877686

Must Read

Related News

Hartono Mohamad Zain, Apresiasi Ketua DPC LPK RI Boalemo

  Suaraindonesia1, Boalemo – Ketua LPK RI (Demisioner) Hartono Mohamad Zain apresiasi atas terlaksananya pengukuhan Ketua DPC LPK RI Boalemo Bapak Yusran Djupura yang baru, Dikatakan...

Sebelum Amandemen, Konsep Public Goods UUD Sesuai dengan Konsep Islam

  JAKARTA - Suaraindonesia1, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika konsepsi pengelolaan public goods Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 naskah asli...

Panitia Fun Bike Satria Kita Pancasila Adakan Rakor, Aldi F Arif: Harus Terukur

  jakarta, suaraindonesia1-Rapat Koordinasi Ketua panitia Fun bike dihadiri oleh Ketua Umum Satria Kita Pancasila ( SKP), Yusdasari, SE dan juga Ketua OKKP Aldi Arif...

Satpolair Polres Yapen Bersama Masyarakat Memasang Bendera Diperahu Nelayan.

Yapen Waropen-Suaraindonesia1, Dalam memeriahkan HUT RI Ke 77 di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, SatpolAir Polres Kepulauan Yapen memberikan 25 Bendera Merah Putih dan...

Akhirnya Dugaan Praktek KKN Yang Terjadi di Pekon Kejayaan dilaporkan ke Kejari.

  SuaraIndonesia1. Tanggamus-Supriyansyah, SH Ketua Bidang Hukum Ormas Pekat IB Tanggamus pada hari Rabu ,10 Agustus 2022 telah melaporkan dugaan Korupsi Dana Desa tahun anggaran...

Meriahkan HUT RI Ke-77, Kodim 1709/Yawa Bersama Pemkab Yapen Gelar Lomba Lari 10 K Dan 5 K.

  Yapen Waropen-Suaraindonesia1 - Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Gelaran Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, Pemkab Yapen bekerjasama dengan Kodim...

Melalui Konfrensi Kerja III PGRI Pohuwato, Bupati Saipul Harap Guru Ciptakan Inovasi

Suaraindonesia1, Pohuwato - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pohuwato menggelar konferensi kerja III PGRI Pohuwato masa bakti 2020-2025, yang dibuka secara langsung oleh...

Bupati Saipul : Pramuka Pohuwato Sudah Banyak Menorehkan Prestasi

Suaraindonesia1, Pohuwato - Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab), mengapresiasi gerakan pramuka yang ada di Pohuwato saat ini. Ini disampaikan Bupati...

Melalui Program Keladi Sagu Binmas Noken Beri Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

  Yapen Waropen-Suaraindonesia1 - Sebagai wujud kepedulian akan kesehatan bagi masyarakat, Bhabinkamtibmas Polres Yapen Bripda Wasti, Amd, Kep melaksanakan program Kesehatan Lambang Diri Sehat Guna...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.