Bitung – Suaraindonesia1, Upaya provokasi yang menuduh Appsi Bitung tidak membela pedagang terkait penagihan Perumda pasar, dibantah dengan tegas oleh Direktur Eksekutif Appsi Bitung H. Harsono Muhammad S.sos. Kepada media hari ini 28/1-2022 Harsono menegaskan, wilayah perjuangan Appsi pada tataran akademis dan ilmiah, dengan menggunakan data.
“Tidak boleh kita menolak tanpa memiliki data kemampuan bayar pedagang. Sebab masing pedagang memiliki sirkulasi dan neraca usaha yang berbeda-beda, juga kondisi pasar yang beragam, tegasnya. Harsono yang juga tokoh pedagang Pasar Winenet mengungkapkan, Appsi memiliki departemen penelitian dan pengembangan.
Disanalah dasar penagihan akan dikaji dan dianalisa, pada setiap kemampuan bayar pedagang. “saya yang mendesak DPD APPSI kota bitung mengeluarkan formulir keluhan dan aduan. Disanalah wilayah advokasi dan perlindungan kepada para pedagang yang teranalisa tidak mampu”. Demikian Harsono menjelaskan.
Baca: Tindak Lanjuti Informasi Warga Ilegal Logging, Dandim 0311/ Pessel Turunkan Anggota
Menurut salah satu pengajar ilmu sosial dan politik di Stisipol Merdeka Manado ini, organisasi pedagang harus dibawa kepada wilayah perjuangan yang profesional dan bertanggung-jawab.
“kami bukan organisasi yang mencari panggung dan momentum dibalik kepentingan pedagang. Kami justru berjuang dengan gigih diwilayah pedagang. Karena kami pedagang”. Menurut Harsono jika data kami valid dan sesuai dengan laporan seluruh Komisariat pasar, maka dengan siapapun kami siap berdebat.
Data kami bahkan bisa dijadikan rujukan bagi Perumda untuk dijadikan panduan kebijakan bagi pedagang yang benar2 tidak mampu. “saya percaya perumda akan mengakomodir aspirasi, jika kami memiliki dasar argumentasi penolakan”.
dalam kesempatan itu Harsono mengecam dengan keras sejumlah pihak yang menjalankan dukungan penolakan atas penagihan kepada pedagang dipasar winenet, disertai dukungan kepada oknum yang bukan pedagang untuk menjadi pimpinan organisasi. “ ini kan jelas penipuan kepada pedagang. Mengaku berjuang tetapi kemudian mengambil keuntungan kepada pedagang!!”.
Harsono berharap pedagang tidak terprovokasi dengan kelakuan oknum tersebut dipasar winenet. Karena nanti akan merugikan pedagang. Tegasnya. “Orang ini atau oknum tersebut akan cuci tangan jika Perumda menindak tegas pedagang” kata Harsono.
Sementara Viktor Turambi Direktur Operasional Perumda Pasar Menegaskan, bahwa Perumda akan menindak oknum2 yang menjadi provokator dalam pasar.
“ kami akan menjalankan aturan sesuai perintah regulasi. Kami menyesalkan jika ada pedagang yang terpengaruh oknum2 tertentu, yang menunjukan pembelaan kepada pedagang, tetapi sebenarnya hanya memanfaatkan pedagang untuk kepentingan tertentu.
“kami sudah memperingatkan kepada pedagang untuk ikut aturan, Jika tidak mampu maka ada sarana untuk menyampaikannya keluhan”. Turambi yang tegas dilapangan mengakui , bahwa Perumda sudah memper silahkan menempuh keluhan pada jalur yang benar yaitu Organisasi Appsi.
Ketuanya KH. Hairuddin Bandu. S.Sos Sekertaris Vanny Kaunang sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh pedagang “Jangan terpancing pada oknum2 yang tidak bertanggung jawab” Demikian tegasnya.
Seperti diketahui pada senin lalu beredar dokumen penolakan atas penagihan dipasar winenet atas kebijakan Perumda Pasar, yang justru dilakukan oknum yang bukan pedagang untuk meminta dukungan sebagai pimpinan organisasi.
Padahal oknum berinisial RM tersebut bukan pedagang, dan diketahui diduga sebelumnya justru mendukung para ahli waris melakukan penguasaan atas lahan pasar, yang membebani pedagang dengan penagihan yang memberatkan.
Bahkan menurut pengakuan sejumlah sumber, oknum tersebut biang kerok pemasangan sejumlah penguasaan lahan ahli waris inisial STudus, dibeberapa tempat dikota Bitung.
Termasuk Pasar Winenet. Perumda pasar sendiri telah mencopot papan nama organisasi ilegal dipasar winenet, dimana kiosnya sering dijadikan lokasi pertemuan para pendukung ahli waris inisial S dan A yang tengah berproses hukum melawan pedagang/pemerintah dipengadilan. Oknum organisasi ilegal ini juga sebelumnya diduga melakukan pungutan dan meminta uang kepada pedagang, sebelum kemudian dicabut dan dibekukan kegiatan organisasinya secara internal. ( Aten SK)