Tulisan tentang Helmi Hasan ini sebenarnya sudah lama saya buat, dan bahkan sudah dipublish di berbagai media.
Sekarang kembali saya publish, sekedar untuk mengupas sisi lain dari sosok sosok Helmi Hasan, yang mungkin belum diketahui banyak orang.
Dengan demikian publik memperoleh sisi humanis dari beliau, yang kebetulan pada Pemilihan Serentak 2024 kemarin menjadi Gubernur Provinsi Bengkulu terpilih (walaupun saat ini masih menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU)
Secara pribadi sebagai teman saya cukup mengenal dengan sosok Helmi Hasan. Dimulai dari kebersamaan sebagai sesama aktivis mahasiswa di era 90-an, dan sebagai yunior di organisasi hijau hitam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).
Tulisan ini saya tulis dengan gaya bertutur dengan dukungan data sekunder selanjutnya dinarasikan dalam bentuk opini.
Melalui tulisan diharapkan publik bisa melihat sisi lain dari sosok Helmi Hasan, dan selanjutnya kita dapat memperoleh gambaran apa yang akan dilakukan beliau ketika nanti resmi dilantik sebagai Gubernur Bengkulu untuk 5 tahun ke depan.
Awalnya, tulisan ini dibuat setelah diminta untuk dijadikan penanggap dalam kapasitas saya sebagai seorang akademisi pada acara “Helmi Hasan : Kontroversi”, yang diselenggarakan Dinas Informasi dan Komunikasi yang berkolaborasi dengan para selebgram, youtuber, dan slah satu media televisi, di Ballroom Hotel Santika, Selasa Malam (12/10).
Sosok Walikota Helmi Hasan, memang menarik perhatian publik. Kebijakan dan penampilannya yang sedikit “tidak biasa” dan kontroversi, selain menuai pujian dan decak kagum publik tapi tidak jarang juga melahirkan cibiran dari lawan politiknya.
Tapi beliau sepertinya tak bergeming, berbagai kebijakan pro rakyat terus digeber dan tidak sedikit juga masyarakat tidak mampu yang merasa terbantu.
Namun, namanya juga politik terkadang niat tulus dan kebaikan masih ada juga yang menilainya, bahwa apa yang dilakukan oleh sang walikota itu politis yaitu untuk pencitraan diri dan mengkapitalisasi kebaikan untuk kepentingan politik.
Dalam pengamatan saya, harus diakui bahwa sosok Helmi Hasan memang fenomenal dan sekaligus kontroversi.
Sisi kontroversi beliau bisa dilihat dari program dan kebijakan yang ia buat maupun dari sisi penampilan atau peformancenya.
Dari data yang terungkap di ruang publik, ada beberapa kebijakan Helmi Hasan yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Sebut saja, program Samisake 1 M setiap kelurahan, Sholat berjemaah berhadiah, mobil dinas Alpard untuk masyarakat, HD bersalin, HD oto.
Program santunan 1001 janda, gratis parkir 3 bulan, gratis bayar PDAM selama 1 tahun, 1000 jalan mulus, rasmie terenak di dunia, jemput sakit pulang sehat.
Dan program sedekah 2000 rupiah setiap hari, subuh berjemaah, merdeka ijazah, merdeka sampah, ngantor di masjid, dan berbagai kebijakan lainnya.
Sementara dari sisi penampilan dan performance, pria kelahiran Lampung ini selalu tampil nyentrik.
Ciri khas beliau memelihara jambang dan jenggot, pakai celak alis, sering pakai sandal jepit, jubah gamis, dan terakhir yang semakin membuat beliau tampil beda adalah selalu menggunakan tongkat dalam aktivitas sehari-harinya.
Dalam pengamatan saya sebagai warga Kota Bengkulu, kebijakan “kontroversi” sang Walikota harus diakui secara obyektif dan jujur memang pro wong cilik dan menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Ambil saja contoh 1000 jalan mulus, hampir tidak ada lagi jalan gang di dalam kota yang belum di diaspal hotmix.
Program jalan mulus ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yang selama ini mungkin dianggap mustahil bisa terwujud, namun realitasnya apa yang dianggap tidak mungkin itu kini menjadi kenyataan.
Begitu juga dengan program beliau bantuan sosial rasmie (beras dan mie) terenak di dunia saat pandemi beberapa waktu lalu.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang nyaris kolaps akibat dampak pandemi covid 19, sang Walikota menggelontorkan bantuan beras 10 kg dan mie 2 kardus.
Yang mengundang decak kagum bahwa seluruh warga kota tanpa memandang status kependudukan dan sosialnya mendapat bantuan rasmie ini.
Kejadian langka dan mungkin dalam sejarah Republik ini, baru di Kota Bengkulu ada bantuan sosial di mana seluruh warganya kebagian semua.
Dimasa kepemimpinan beliau juga berdiri RS Harapan dan Doa, yang megah dan mentereng.
Keberadaan RS HD menambah deretan fasilitas infrastruktur dasar bidang kesehatan masyarakat.
Melalui rumah sakit ini juga, program berobat dan bersalin gratis bagi masyarakat tidak mampu diwujudkan.
Bahkan RS HD, saat ini tidak saja dinikmati oleh warga kota tapi juga warga Provinsi Bengkulu. Begitu juga dengan program Walikota lainnya.
Karena program Walikota ini dianggap terlalu maju dan bahkan tidak jarang “menerobos” sekat aturan dan birokrasi yang kaku selama ini.
Sehingga oleh sebagian masyarakat dianggap kontroversi dan tidak jarang melahirkan cibiran.
Dalam pandangan saya, cibiran, cemoohan, dan kritikan sesuatu yang dihalalkan di dalam negara demokrasi.
Toh nanti masyarakat yang akan menilai apakah percaya dengan kerja nyata yang dilakukan Walikota.
Atau sebaliknya lebih percaya dengan cibiran yang disampaikan oleh sebagian masyarakat tersebut.
Soalnya, saya sangat meyakini bahwa masyarakat itu sudah sangat cerdas dan bisa membedakan mana fakta dan mana hanya sekedar cibiran.
Kuncinya, kalau itu kebaikan dan mendatangkan kemanfaatan bagi orang banyak, terus lakukan dengan tetap selalu muhasabah, tabayun, dan terbuka dengan kritikan.
Soalnya, bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik, belum tentu dimata orang lain juga baik.
Sang Walikota nyentrik ini, harus diakui juga bukan tanpa kelemahan dan kekurangan.
Di samping telah melakukan berbagai terobosan dalam membantu masyarakat kurang mampu, masih banyak juga program yang harus menjadi perhatian beliau.
Sebut saja, kondisi pasar yang kembali semrawut, persoalan banjir di berbagai titik, efektivitas program Samisake dalam mengentaskan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
Selain itu bagaimana dengan kontinuitas program-program itu untuk masa yang akan datang.
Kritikan lain untuk Walikota adalah agar memperbaiki komunikasi politik dan hubungan kerja dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Dalam berbagai terobosan program yang dilakukan walikota, tidak jarang menimbulkan “ketersinggungan” pihak lain.
Misalnya saja dalam kasus merdeka ijazah dan gas melon gratis, telah membuat hubungan yang sedikit kurang “harmonis” antara Walikota dengan Gubernur.
Untuk itu ke depan, membangun sinergitas dan koordinasi harus terus ditingkatkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa terusik.***
Oleh : Elfahmi Lubis