Hot News! Dewan Pers Tuai Perlawanan terkait Pemilihan Pengurus Baru

 

Jakarta – Suaraindonesia1,  Bom waktu terkait eksistensi Dewan Pers (DP) yang bermasalah akhirnya meledak [1]. Salah satu konstituen DP, Serikat Media Siber Indonesia atau lebih dikenal dengan singkatannya SMSI, telah berkirim surat permohonan yang bernada penolakan atas hasil pemilihan kepengurusan DP yang baru akibat tidak terakomodirnya kader-kader organisasi itu di kepengurusan DP periode mendatang. Surat tersebut dikirimkan ke DP dengan tembusan Presiden, DPR-RI, dan berbagai lembaga lainnya.

“Belum diresponnya surat kami tentang permohonan peninjauan statuta Dewan Pers untuk menambah jumlah anggota Dewan Pers, maka kami menilai bahwa keberadaan anggota Dewan Pers yang dipilih tidak memiliki keterwakilan dari tiap-tiap organisasi konstituen. Hal itu berdampak pada hilangnya kesetaraan, kesamaan hak dan keadilan bagi SMSI.” Demikian bunyi surat SMSI pada salah satu poin pernyataannya.

Baca: Presiden Joko Widodo Buat Perpres PLT Kepala Daerah Jelang 2024

 

Dari analisis singkat media ini, pada proses pemilihan pengurus baru DP untuk periode 2022-2025 beberapa organisasi pers konstituen DP tidak terakomodir dalam kepengurusan. SMSI menilai hal itu diduga kuat disebabkan oleh tekanan dari berbagai pihak berkepentingan, antara lain dari konglomerat media massa yang selama ini menguasai lembaga tersebut.

“Pemilihan anggota Dewan Pers yang dilaksanakan BPPA tidak sesuai undangan yang di jadwalkan. Sehingga memastikan semakin kuatnya dugaan kami bahwa pemilihan dengan cara-cara koboy seperti ini melahirkan Dewan Pers di masa akan datang menjadi Dewan Pers yang syarat dengan kepentingan.” Demikian bunyi poin 3 dari surat SMSI yang dilayangkan pada tanggal 3 Januari 2022 lalu.

Organisasi perusahaan pers online (siber) yang konon katanya memiliki anggota sebanyak 1.700 media online itu merasa aneh jika keberadaan mereka tidak dipandang oleh DP. Pasalnya, menurut isi surat SMSI yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderalnya itu, ada organisasi konstituen Dewan Pers, yang hanya perlu 8 (delapan) perusahaan dapat menuhi syarat standar organisasi Perusahaan Pers, bisa menempatkan dua orang perwakilannya sebagai anggota Dewan Pers.

“Sementara SMSI dengan anggota lebih dari 1.700 (seribu tujuh ratus) perusahaan tidak ada wakil yang duduk menjadi anggota Dewan Pers,” tulis pernyataan SMSI itu.

SMSI juga merasa kecewa karena selain tidak adanya keterwakilan SMSI di Dewan Pers, Utusan SMSI yang duduk di Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) merasa ada tekanan berbau ancaman. Ancaman dan ketidak-adanya perwakilan tersebut, SMSI merasa ada dugaan penelantaran.

Dalam suratnya, SMSI juga menyitir perkembangan terakhir terkait adanya gugatan uji materil UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers oleh beberapa aktivis organisasi pers ke MK. “SMSI menilai apa yang dilakukan oleh organisasi yang kehilangan hak konstituen itu sebetulnya diduga dampak dari kesewenangan dan ketidakadilan yang dilakukan Dewan Pers selama ini. Seharusnya Dewan Pers merangkul dan melakukan pembinaan kepada seluruh organisasi pers tersebut sebagai satu-satunya wadah berhimpun organisasi pers,” tulis SMSI.

Pada bagian akhir surat permohonannya, SMSI meminta agar dilakukan penambahan anggota DP dari 9 orang menjadi 15 orang. “Dalam rangka memperkuat Dewan Pers dan kami ingin ikut serta berkonstribusi dengan meminta penambahan jumlah anggota Dewan Pers adalah berdasarkan pertimbangan luas dan tingginya kebutuhan masyarakat pers terhadap Dewan Pers yang tidak memungkinkan untuk ditangani oleh hanya 9 orang anggota, maka perlu adanya perubahan keanggotan dengan menambah jumlah anggota Dewan Pers menjadi 15 orang, dan menunda pengangkatan Anggota Dewan Pers periode 2022 – 2025 dengan terlebih dahulu menyempurnakan berbagai ketentuan yang terkait.”

Selain itu, SMSI juga mendesak DP agar mengakomodir keberadaan semua organisasi pers yang ada untuk menjadi konstituen DP. “Untuk memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan, (kami) meminta kepada Dewan Pers, agar seluruh organisasi Pers didaftar menjadi konstituen (members) dengan tidak ada ketentuan ambang batas, adapun regulasi tentang tatakelola dan ketentuan regulasinya disesuaikan dengan realitas kondisi obyektif saat ini.” (TEAM/Red)

Catatan:

[1] Eksistensi Dewan Pers Menuai Kontroversi; https://www.youtube.com/watch?v=7hKmcPjiyUE

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected] Terima kasih.

Must Read

Related News

Mairizal, SH. Resmi Jadi Ketua PAC Pemuda Pancasila Lubuk Kilangan

  Padang, Suaraindonesia1 - Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumbar Mairizal, SH secara resmi dilantik oleh Majelis Pimpinan Cabang (MPC)...

Resmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, LaNyalla Sebut Negara Krisis Akhlak dan Adab

  LAMONGAN - SuaraIndonesia1, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan negara kekurangan orang beretika dan bermoral. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya Lembaga...

Diduga Perusahaan Pembakaran Logam Timah Tidak Mengantongi Ijin

  Jakarta, suaraindonesia1 - Tepatnya dijalan rawa kompeni kelurahan kamal kecamatan kalideres diduga ada sebuah perusahan Pembakaran Logam Timah tidak mengantongi perijinan. Saat dikonfirmasi dengan awak...

Dandim 1709/Yawa Sampaikan Selamat Hari Bhayangkara Ke-76 Kepada Kapolres Kepulauan Yapen

  Yapen Waropen-Suaraindonesia1. Id. Dandim 1709/Yawa, Letkol Catur Prasetiyo Nugroho,S.IP.,M.I.P di dampingi Danramil,Perwira staf dan anggota Kodim 1709/Yawa mendatangi Mapolres Kepulauan Yapen untuk memberikan ucapan...

Jembatan Darurat Desa Kilong Putus Diterjang Banjir, Ini Langka Cepat PU-PR Pultab

  Taliabu - Suaraindonesia1, Akses jembatan darurat Desa Kilong yang menghubungkan warga Ibu Kota Taliabu dan Taliabu Barat Laut, Lede, Utara terputus setelah dihantam banjir....

Royke Tangkere: Sosok Milenial Optimis dan Bersahaja.

  Bitung- Suaraindonesia1, sosok milenial dan bersahaja ini, adalah merupakan tokoh muda yang cukup terkenal di kota Bitung (Sulut). Banyak prestasi-presti serta ide-ide cemerlang yang...

Senator Aceh Fadhil: Ganja untuk Keperluan Medis Dimungkinkan..!

  JAKARTA- Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, mengatakan sangat memungkinkan jika di Indonesia melakukan pelegalan ganja untuk medis. Hal ini...

Klarifikasi Lengkap Oknum Anggota Polisi Yang Diduga Ikut Lakukan Pengeroyokan

  Boalemo - Suaraindonesia1, Terkait dengan dugaan pengeroyokan yang menyeret nama Oknum Polisi ZI alias DI bertugas di Polda Gorontalo bersama beberapa warga Desa Rejonegoro...

Aspirasi Masyarakat Pulau Bunaken Diserap Komite II DPD RI

  BUNAKEN — Sulut, Suaraindonesia1, Komite II DPD RI menyerap aspirasi masyarakat Pulau Bunaken terkait masalah kepemilikan hak atas tanah warga. Pertemuan ini dihadiri oleh...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.