Informasi Razia Bocor Aparat ke Lokasi Tambang Ilegal di Kawasan IKN, Lahan tambang  Kosong Ditinggalkan

 

SuaraIndonesia1, Balikpapan, Kaltim – Penemuan tambang ilegal di sekitar waduk Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Akhirnya ditindaklanjuti, setelah informasi temuan ini beredar belasan personil pun langsung turun ke lokasi.

Hal itu dilaporkan langsung oleh UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto langsung menerjunkan belasan personel untuk menggelar razia dalam rangka merespons informasi soal temuan aktivitas tambang ilegal di sekitar Waduk Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (23/12/2021) kemarin.

Tambang ilegal

Razia yang berlangsung sekitar pukul 08.00 WITA aparat penegak hukum berangkat dari Kota Samarinda dan berkumpul di pos kilometer 45, poros Samarinda-Balikpapan di Jalan Soekarno- Hatta. Tak lama kemudian petugas langsung mendatangi 2 titik lokasi sekaligus, di antaranya Kilometer 48 dan Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Samboja.

Dari arah Kilometer 48, petugas menemukan alat berat ekskavator berwarna oranye yang ditinggalkan pemiliknya, diduga alat berat tersebut ditingalkan lantaran telah mengetahui akan ada razia yang digelar oleh petugas. Lalu Petugas melepas sejumlah Spare part alat berat untuk diamankan sebagai barang bukti. Setelahnya, belasan petugas menyambangi Kelurahan Margomulyo.

Tamban ilegal
Di sana, akses masuk secara tiba-tiba telah ditutup menggunakan timbunan tanah. Padahal beberapa hari sebelumnya, saat awak media mendatangi lokasi itu, tidak ada timbunan tanah, akses jalan mudah saja.
Petugas menduga wacana razia tersebut telah bocor lebih dulu oleh penambang. Ini dibuktikan dengan tidak adanya alat berat yang terlihat, tak seperti dalam 3 hari terakhir.

Terpisah, Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto, Rusmadi mengatakan, patroli sejatinya sering dilakukan, namun untuk melakukan penindakan perlu kerja sama dari semua pihak, termasuk aparat penegak hukum.

Tambang ilegal

“Jadi harus benar-benar kerja sama melakukan penindakan di sana, baik aparat penegak hukum maupun instansi yang diberi kewenangan mengelola tahura,” Kata Kepala UPTD Tahura Rusmadi, Jumat (24/12/2021).

Lanjutnya, kata dia, kerja sama dengan Universitas Mulawarman, Balai Wilayah Sungai III Kalimantan hingga aparat penegak hukum. Dia mengemukakan, untuk kawasan Waduk Samboja yang turut ditambang, meski masuk Tahura, namun pengelolaannya merupakan wewenang Balai Wilayah Sungai III Kalimantan.

Baca: Ditolak Puskesmas , Ibu Hamil Melahirkan di Dalam Mobil.

 

Ia berpendapat, perlu dipersiapkan tim pengamanan di sekitar waduk untuk menghadang aktivitas pertambangan liar di sana.

Kepala UPTD Tahura Rusmadi menambahkan, aktivitas tambang ilegal di Tahura sendiri terdapat beberapa titik, selain di Margomulyo dan Kilometer 48, juga ada di perbatasan Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU), kawasan tersebut biasa disebut Bukit Tengkorak.

Sebagian kawasan penambangan di Bukit Tengkorak masuk Tahura, sedangkan sebagian lagi masuk Area Penggunaan Lain (APL). Juga masih ada di beberapa titk di daerah Semoi dan Penajam.

Irinisnya aktivitas tambang di Bukit Tengkorak dilakukan secara terang-terangan, dan saat melakukan pengangkutan hasil tamnbang Houling melewati jalan umum. Dari petugas UPTD Tahura sendiri sering melakukan patroli dan peneguran hanya memang tak diindahkan.

Jadi harus benar-benar kerja sama melakukan penindakan di sana. Baik aparat penegak hukum maupun instansi yang diberi kewenangan mengelolah tahura. Termasuk juga Univesitas Mulawarman (Unmul), BSW III Kalimantan hingga Aparat Penegak Hukum (APH).

Kepala UPTD Rusmadi mengatakan untuk kawasan Waduk Samboja yang juga kerap ditambang ,meski masuk Tahurs namun pengelolaannya berada di Balai Wilayah Sungai (BWS) III Kalimantan, sehingga mestinya harus dipersiapkan tim pengamanan disekitar waduk untuk turut menghalau aktivitas tambang ilegal.

Sementara itu, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilaya Kalimantan Eduward Hutapea menjelaskan hingga kini ada dua kasus yang dilaporkan ke pihaknya terkait aktivitas tambang ilegal di wilaya Tahura Bukit Suharto. Salah satunya ada penangan di Polda Kaltim Untuk kasus kedua, pihaknya berkoordinasi dengan dinas Kehutanan Kaltim.

Dalam penanganan kasus seperti ini Balai Gakkum dapat menangani permasalahan dimaksud dalam hal second line. Apabila pihak pemerintah daerah tidak dapat atau tidak melakukan penanganan sesuai ketentuan hukum,” kata Erduward.

Untuk Balai Gakum KLHK masih mendorong penyelesaian dan saat ini dalam perencanaan Dinas Kehutanan /UPT Tahura sebagai tindak lanjut fokus graup discussion (FGD) Permasalahan tahura.

Kepala Balai Gakum Eduward menambahkan terkait tahura pengelolaaannya ada pada Dinas Kehutanan Kaltim melalui UPT Tahura.
“Dalam hal tersebut Balai Gakkum KLHK memberikan bantuan dan dorongan permasalahan yang timbul terkait ancaman kawasan hutan.

Termasuk pelaksanaan FGD Permasalahan Tahura, yang bertujuan memetakan permasalahan dan penyusunan rencana penanganan.
Balai Gakkum KLHK mendukung upaya-upaya pihak pengelola, seperti UPT Tahura dan pemegang izin KJDTK yakni KHDTK Unmul dan Balitek LHK Samboja,” jelasnya (Bbm)

Must Read

Related News

Kunjungi Serikat Pekerja Bali, Komite II Semangati Sektor Pariwisata

  Bali - Suaraindonesia1, Geliat sektor pariwisata dalam jelang masa transisi pandemi menuju endemi Covid-19 semakin meningkat. Terlebih di Provinsi Bali sebagai destinasi wisata nasional...

LaNyalla Minta Pemerintah Segera Tangani Banjir Rob di Pesisir Utara Jawa

SURABAYA - Suaraindonesia1, Fenomena banjir rob yang menerjang pesisir wilayah utara Pulau Jawa memantik perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia meminta...

LaNyalla Dukung Keris Desa Wisata Aeng Tong-tong Jadi Souvenir KTT G20

  SURABAYA - Suaraindonesia1, Rencana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadikan keris asal Desa Wisata Aeng Tong-tong, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebagai souvenir Konferensi Tingkat...

BAP DPD RI Tindak Lanjut Pengaduan Pekerja Jaringan Irigasi Desa

  JAKARTA-Suaraindonesia1, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang tergabung dalam 26 Tim Merah Putih. Hal tersebut perihal permohonan keadilan atas permasalahan...

Ketidakadilan Penegak Hukum Bagi Masyarakat Kecil.

    Oleh_Siti Melani Kantohe Mahasiswa_Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado Bolmut, Suaraindonesia1- Di dalam suatu kelompok masyarakat, terjadi hubungan – hubungan satu sama lain yang mana...

KPU Dituntut Setarakan Lembaga Tinggi Negara pada Pemilu 2024, Termasuk Penomoran Calon Anggota DPD

  Jakarta - Suaraindonesia1, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menuntut kesetaraan dalam Pemilu serentak yang akan diselenggarapan pada 2024 mendatang. Sebagai lembaga tinggi negara, perlakuannya...

Minta Masyarakat Waspada, Sultan: Banjir Rob Adalah Ancaman Nyata Perubahan Iklim

  Jakarta - Suaraindonesia1, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta masyarakat pesisir Indonesia untuk mewaspadai ancaman banjir rob yang terjadi...

Raker dengan KPU dan Bawaslu, Senator DPD RI Fernando Sinaga Desak Penyusunan PKPU Dipercepat

  Jakarta – Suaraindonesia1, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Raker dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum...

Guna Mengoptimalkan Pembangunan Sumbar, Ketua DPRD dan Gubernur Bertemu Perantau

  PADANG- Suaraindonesia1, Bahas sejumlah isu strategis untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi beserta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah, adakan pertemuan...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.