Banyak pihak tenggarai kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh, terkait rencana pembangunan Gerbang Selamat Datang oleh Pemerintah Kota, baik di kawasan Ngalau, Kelurahan Balai Panjang, juga tugu Batas Kota Tanjung Anau- Tanjung Pati, dituduh kebijakan blunder.
Konon kebijakan tersebut ide brilian sosok Wakil Walikota, Elzadawarman, konon disebutkan. tanpa melibatkan Stokeholder, akhirnya diprotes masyarakat serta berpotensi memicu konflik horizontal antar warga yang berbatasan.
Setidaknya polemik masyarakat yang berpotensi komplik horizontal itu bagi masyarakat di dua pemerintahan (Kota Payakumbuh-Kabupaten Limapuluh Kota), dituduhkan sikap blunder Wakil Walikota, seperti protes masyarakat Nagari Koto Tuo Kec. Harau, beberapa waktu lalu, juga Nagari Limbukan, Senin 2 Juni 2025.
Hal tersebut terkait pemancangan yang dilakukan, dihadiri oleh Wakil Walikota Elzadaswarman, Plh Kadis PUPR Rajman, Camat Payakumbuh Selatan Resti Desmila, serta tokoh-tokoh adat dan pemerintahan setempat, Jumat, 23 Mei 2025 lalu.
Wakil Walikota, Elzadaswarman menegaskan, pembangunan gerbang ini tidak dimaksudkan sebagai batas administratif, melainkan simbol penyambutan masuk ke Kota Payakumbuh yang dikenal sebagai “The City of Randang.”
Namun, Rajo Nagari Limbukan, Yanuar Ghazali, SE., menyatakan penolakan tegas. Ia menilai pembangunan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman batas wilayah dan berpotensi memicu konflik sosial. Yanuar bahkan menyinggung kesepakatan batas kota yang telah ditetapkan pada 12 November 1970 serta disepakati ulang pada 1 Juli 2021.Batas jalan jurusan Piladang/ Bukit Tinggi, ialah di Aie Taganang atau 6,7 km dari pusat kota.
“Gerbang pasti dimaknai sebagai batas kota. Maka pembangunan ini bisa mencederai kesepakatan adat dan pemerintahan sebelumnya, pemko Payakumbuh jangan Show ,mengejar Program 100 hari halal kan segala cara” tegas Yanuar Ghazali.
Senada dengan itu, Dt. Paduko Saruanso dari Nagari Limbukan mengungkapkan kekhawatirannya akan polemik yang mungkin timbul. Ia menyarankan agar pembangunan dilakukan di lokasi gerbang lama yang telah roboh.
Sebaliknya, suara dukungan datang dari niniak mamak Nagari Balai Panjang, Dt. Rajo nan Sati, yang menyarankan agar gerbang dibangun di dekat Padang Sikali yang secara administratif sudah masuk wilayah Balai Panjang.
Ketua DPRD Payakumbuh, Wirman Putra, menjawab wartawan terkait rencana pembangunan gerbang Selamat Datang diatas, apakah telah disepakati/ persetujuan DPRD Payakumbuh, menjawab tidak ada.
Ketua DPRD Infokan bahwa rencana pembangunan gerbang selamat datang tersebut bakal dibangun pihak ke tiga melalui pihak terkait…
Wirman Putra menjawab apakah rencana pembangunan gerbang tersebut wajib/ harus dimintakan saran/ persetujuan DPRD, “Kalau tapal batas tentu DPRD terlibat”, ungkapnya.
Namun, apa langkah persuasif yang bakal di lakukan DPRD sehubungan polemik yang muncul tersebut, Wirman tidak menjawabnya
Ketua Umum Lembaga Kontrol dan Advokasi ( LKA ) Elang Indonesia, Wisran sepertinya ikut bereaksi atas dugaan kebijakan blunder sosok Wakil Walikota, Elzadaswarman, ” Seyogyanya rencana pembangunan gerbang selamat datang/ tugu batas kota, seharusnya melibatkan semua unsur, sarannya.
Wisran mengkritik kebijakan Pemko, jangan hanya untuk mengisi seratus hari pasca pelantikan pimpin Kota Payakumbuh, asal main pasang aja.
Banyak Khan lagi terobosan serta kebijakan yang harus di lakukan seorang pemimpin, sindir Wisran.
Sarannya, kebijakan yang diambil jangan sampai terjadi perpecahan diantara anak nagari, hanya sebatas mengejar-ngejar pencitraan, ujarnya.
Sementara, Wakil Walikota, Elzadawarman, menjawab wartawan terkait munculnya protes dari rencana pembangunan gerbang selamat datang di dua lokasi, ” Tidak ado warga Limbukan menolak. Hal itu hanya sebatas penyesuaian sajo.
Sedangkan adanya penolakan dari Ninik Mamak, Wakil Walikota bantah hal tersebut dan sebutkan, “malah Ninik mamak mendukung.Tidak ado manolak doh, hanyo penyamaan persepsi sajo”, bantahnya. (Bendang)
