Kepada Dinas ESDM Provinsi Kaltim Laporkan Tiga Oknom Pegawainya ke Mako Polres Samarinda

SuaraIndonesia1,Samarinda, Kaltim – Kepala Dinas Energi dan Suber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Chirstianus Benny, bersama kuasa hukumnya melaporkan 3 anak buanya yaitu 2 honorer inisial ES dan MHA, dan seorang ASN inisial RO Ke Mako Polres Samarinda, atas dugaan mafia perizinan tambang di Kaltim.

Ketiga oknom pegawai tersebut diduga telah menerima imbalan uang sehingga menghilangkan, mengahancurkan,membakar atau merusak Relas (surat pengadilan) dari PN Samarinda atas gugatan 10 perusahaan tambang batubara yang ditujukan ke Kepala Dinas ESDM.

Baca: Polres Berau Ringkus Dua Pengedar Narkoba

Kepala Dinas ESDM mengaku dirinya sangat dirugikan dalam kasus ini, karena ia sebagai pihak tergugat dan tak perna menerima surat relas dari Pengadilan Samarinda. Dan gugatan tersebut juga salah alamat kerena rekomendasi izin tambang kini ada di pemerintah pusat.Esdm

Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Andika Dharma Sena saat dikonfirmasi terkait laporan tersebut Jumat (26/11/2021) mengatakan telah menerima laporan tersebut. Sena sapaan akrabnya mengatakan jika nantinya laporan ini telah selesai dipelajari, dari pihak pelapor akan dipanggil dimintai keterangan.

“Nanti kalau sudah dipelajari, kami akan panggil dari pihak pelapor untuk dimintai keterangannya,” singkatnya.
Untuk diketahui, kasus ini mencuat saat Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memutuskan sepihak, atas 10 perusahaan tambang yang menggugat Kepala ESDM Kaltim CB yang disebut mengabaikan 10 perusahaan tersebut yang hendak memperpanjang izin mereka, tak ditindaklanjuti oleh ESDM

Keputusan verstek tersebut diambil, karena dari pihak tergugat yakni CB, kerap kali dilayangkan surat panggilan, selalu tidak hadir. Sehingga, perusahaan tersebut pun menggugat CB atas pemintaan izin perusahaan yang ditindaklanjuti tersebut.

Dari penyelidikan internal tersebut ternyata beberapa kali surat panggilan dari pengadilan tersebut tak sampai ke meja CB. Setelah diselidiki, ternyata ini dilakukan oleh tiga pegawainya, dua diantaranya pegawai honorer dan satu berstatus PNS.

Mereka diguga telah menerima suap atau imbalan dari perusahaan-perusahaan tersebut, untuk menghilangkan atau memusnahkan surat panggilan pengadilan.
Sehingga, atas keputusan verstek inilah memudahkan perusahaan untuk mendapatkan izin perpanjangan dari pusat.

Saat ini data perusahaan-perusahaan itu telah masuk di Mineral One Data Indonesai (MODI) Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Jakarta. Ini adalah aplikasi untuk membantu mengelola data perusahaan, tanpa melibatkan  Kaltim.

Saat ini, kedua pegawai honorer tersebut pun telah diberhentikan, sementara yang berstatus PNS dalam proses inspektorat. (spr)*

Must Read

Related News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.