Ketua PWI dan Ketua IJTI Dilaporkan PPWI Sorong Raya Terkait Dugaan Pelanggaran UU ITE

 

Sorong – Suaraindonesia1, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sorong Raya, Wahyudi dan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Wilayah Papua Barat & Maluku, Chanry Andrew Suripatty dilaporkan organisasi PPWI Sorong Raya terkait dugaan pelanggaran Undang- undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)/ UU Nomor 11 tahun 2008. Pelaporan dilakukan Ketua PPWI Sorong Raya dan tim ke Polres Aimas pada Sabtu (23/4/2022).

Laporan dugaan pelanggaran Undang- undang ITE ini terkait pencemaran nama baik, baik perorangan maupun organisasi, menyebarkan berita bohong atau hoax dan memberikan ultimatum.ppwi

Ketua PPWI Sorong Raya, Riswandy Pandjaitan mengatakan pencaplokan KTA kami tanpa izin adalah bentuk tindakan yang menyalahi hukum dan etika.

Baca: KAPOLDA Papua Hadir Secara Langsung dan Melihat Kegiatan Vaksinasi Covi-19 Di Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Apalagi ditayangkan melalui Balleo News (BalleoTV, kanal YouTube- red), yang konon mitra media Kumparan untuk wilayah Papua Barat, entah sudah punya AHU dari Kementerian Hukum dan HAM atau tidak, kami belum tahu pasti,” ungkapnya.

“Dan bentuk penayangan tanpa izin serta konfirmasi kepada kami pemilik KTA, sangat merendahkan harkat dan martabat kami, juga merusak nama baik dan martabat lembaga kami (PPWI) dengan wawasannya yang dangkal tanpa pengetahuan,” lanjutnya.

“Terlihatlah jelas wajah- wajah kami yang tampan, nama- nama kami, ditayangkan oleh Ketua PWI Sorong Raya bersama Balleo News (BalleoTV, kanal YouTube- red), yang (katanya) paham UU Pers tapi lupa konfirmasi pemilik,” ucap Riswandy heran. “Katanya Ahli Pers, kok buta aturan?,” katanya.

Ikhlas Arsyad juga mengungkapkan, pada menit 6.18, Ketua IJTI mengatakan bahwa PPWI adalah lembaga ilegal, yang tidak diakui negara dan Dewan Pers, adalah bentuk ultimatum resmi seperti para hakim memutuskan perkara di pengadilan.

“Saya kira Dewan Pers harus mencabut SKW Ketua IJTI dan memberikan kursus kilat tentang ilmu kebangsaan, tata negara, biar paham bahwa legalitas sebuah lembaga disahkan oleh KemenkumHAM, bukan oleh Dewan Pers,” tegasnya.

“Jangan jual nama negara dengan kebohongan, jangan sok pintar kalau pa paham,” ungkap Ikhlas.

Kabiro media Info Pengawas Korupsi, Siberandus Refun yang KTA-nya juga tercaplok mengatakan sangat keberatan dengan tindakan yang dilakukan Ketua PWI dan Ketua IJTI serta BALLEO NEWS (BalleoTV, kanal YouTube- red).

“Wartawan senior yang seharusnya paham mekanisme pemberitaan, tanpa informasi mencaplok KTA saya, gimana ni Bapak Dewan Pers, selama ini melatih wartawannya?” ungkap Siber.

Laporan tim PPWI Sorong Raya diterima oleh Penyidik Polres Aimas, Sorong dengan nomor STBLP/07/IV/2022/SPKT perihal permohonan penanganan perkara pencemaran nama baik UU ITE/ UUNomor 11 Tahun 2008 dengan Terlaporatasnama Taufan Yusup, Wahyudi (Ketua PWI Sorong Raya) dan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Wilayah Papua Barat & Maluku, Chanry Andrew Suripatty.(*)

Must Read

Related News

Kunjungi Serikat Pekerja Bali, Komite II Semangati Sektor Pariwisata

  Bali - Suaraindonesia1, Geliat sektor pariwisata dalam jelang masa transisi pandemi menuju endemi Covid-19 semakin meningkat. Terlebih di Provinsi Bali sebagai destinasi wisata nasional...

LaNyalla Minta Pemerintah Segera Tangani Banjir Rob di Pesisir Utara Jawa

SURABAYA - Suaraindonesia1, Fenomena banjir rob yang menerjang pesisir wilayah utara Pulau Jawa memantik perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia meminta...

LaNyalla Dukung Keris Desa Wisata Aeng Tong-tong Jadi Souvenir KTT G20

  SURABAYA - Suaraindonesia1, Rencana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadikan keris asal Desa Wisata Aeng Tong-tong, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebagai souvenir Konferensi Tingkat...

BAP DPD RI Tindak Lanjut Pengaduan Pekerja Jaringan Irigasi Desa

  JAKARTA-Suaraindonesia1, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang tergabung dalam 26 Tim Merah Putih. Hal tersebut perihal permohonan keadilan atas permasalahan...

Ketidakadilan Penegak Hukum Bagi Masyarakat Kecil.

    Oleh_Siti Melani Kantohe Mahasiswa_Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado Bolmut, Suaraindonesia1- Di dalam suatu kelompok masyarakat, terjadi hubungan – hubungan satu sama lain yang mana...

KPU Dituntut Setarakan Lembaga Tinggi Negara pada Pemilu 2024, Termasuk Penomoran Calon Anggota DPD

  Jakarta - Suaraindonesia1, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menuntut kesetaraan dalam Pemilu serentak yang akan diselenggarapan pada 2024 mendatang. Sebagai lembaga tinggi negara, perlakuannya...

Minta Masyarakat Waspada, Sultan: Banjir Rob Adalah Ancaman Nyata Perubahan Iklim

  Jakarta - Suaraindonesia1, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta masyarakat pesisir Indonesia untuk mewaspadai ancaman banjir rob yang terjadi...

Raker dengan KPU dan Bawaslu, Senator DPD RI Fernando Sinaga Desak Penyusunan PKPU Dipercepat

  Jakarta – Suaraindonesia1, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Raker dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum...

Guna Mengoptimalkan Pembangunan Sumbar, Ketua DPRD dan Gubernur Bertemu Perantau

  PADANG- Suaraindonesia1, Bahas sejumlah isu strategis untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi beserta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah, adakan pertemuan...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.