Jakarta – Ketua Umum ( Ketum ) PPWI minta Dubes RI di Tokyo diganti, karena kinerjanya dinilai buruk. Pelayanan KBRI Tokyo yang buruk dan sikap menyepelekan warganya sendiri tersebut sudah disampaikan ke Menlu RI Retno melalui berbagai akun.
Pernyataan Ketum PPWI itu disampaikannya pada media, Selas ( 14/11/2023 ) via WathsApp, di tanah air – sepulangnya dari Tokyo dalam kegiatan studi Banding Kepariwisataan di beberapa kota di Jepang.
Studi banding Kepariwisataan itu dilakukan pada 4 -12 November 2023, diikuti 10 personil PPWI yang dipimpin Wilson. Tim mengunjungi beberapa kota wisata di Jepang, seperti Kota Iiyama, Nagano, Tokyo, Saitama, dan lain-lain. Menurutnya study banding yang itu berjalan dengan sukses dan lancer.
Rombongan pewarta PPWI diterima oleh Wakil Walikota Liyama, H.E. Yukari Ito, didampingi seluruh staff Kantor Walikota yang berkaitan dengan Kepariwasataan. Turut menyambut Tim, CEO Hippo Lex Family Club, Mr. Kenshi Suzuki. Petinggi Hippo Lex Institute ini juga ditemani para staf dan pegawainya.
Kesepuluh peserta PPWI berasal dari beberapa daerah, yakni 2 orang dari Aceh, seorang dari Sumatera Selatan, 2 orang dari Lampung, 3 orang dari Jakarta dan 2 peserta dari Jawa Barat.
Kegiatan berlangsung lancar, hampir tak ada hambatan. Pihak partner di Jepang membantu sepenuhnya dan memfasilitasi rombongan pada semua aspek yang diperlukan dan yang berkaitan dengan kegiatan. Jadual-jadual kegiatan tertata rapi dan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Satu hal yang sangat disesalkan dalam kegiatan ke Jepang ini adalah niat Tim PPWI untuk melakukan kunjungan kepada Kedutaan Besar RI di Tokyo tidak terwujud. Padahal, PPWI berharap dari kunjungan ke Kedubes RI di Tokyo bisa mendapat masukan atau informasi juga dari staff/atase Kebudayaan di Keduataan Besar RI di Tokyo.
Sebelumnya, kunjungan tersebut, Wilson Lalengke, telah berkirim surat elektornik resmi kepada pihak Kedutaan ( 9 Oktober 2023). Namun sampai kegiatan selesai dan Tim PPWI tiba di tanah air, sama sekali tak ada jawaban dari pihak Kedubes RI itu.
Ketua Umum PPWI juga mengkonfirmasi bahwa di samping mengirimkan surat melalui 3 alamat email milik Kedubes (sociocultural@kbritokyo.jp, education@kbritokyo.jp, info@kbritokyo.jp).
Wilson juga menyampaikan surat permohonan tersebut melalui nomor WhatsApp KBRI di +81-701-531-3619. Pesan WA itu sama sekali tidak digubris, walaupun terlihat bahwa pesan telah sampai di nomor dimaksud (centang dua).
Pelayanan KBRI Tokyo yang buruk kepada warganya sendiri tersebut juga disampaikan melalui berbagai akun Menlu RI Retno yang menyayangkan sikap staf-nya, yang dirasakan sebagai sikap menyepelekan warganya sendiri. Hal ini mengingat salah satu seruan Presiden Jokowi agar staf kedutaan di luar negeri dapat berperan sebagai marketer produk-produk Indonesia.
Atas pengalaman buruk di atas, PPWI mempertanyakan kinerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang. Untuk memberi kabar dan atau membalas surat permohonan dari warga Indonesia yang notabene merupakan rakyat yang membayar mahal hidup mereka di Tokyo sana saja, mereka tidak peduli. Mungkin mereka lelah, yang oleh karena itu perlu segera diganti.
“Sebaiknya Dubes RI di Tokyo segera diganti dengan pejabat yang bisa bekerja secara profesional, yang mampu memberikan pelayanan bagi warga masyarakat yang ingin berurusan dengan mereka. Uang negara habis untuk membiayai hidup si Dubes dan stafnya, tapi kinerja mereka buruk, tidak profesional, dan sangat mengecewakan. Pemerintah Jepang saja memberikan pelayanan yang sangat baik terhadap kami, mengapa pemerintah kita sendiri malah bobrok begitu?” cetus Wilson Lalengke dalam press-releasenya, Senin, 13 November 2023. (APL/Red)