Anggota komisi VI DPR RI Nevi Zuairina, rapat pendapat bersama jajaran BUMN, terkait dengan evaluasi jajaran BUMN, (1/6.2024).
Nevi Zuairina anggota komisi VI DPR RI dalam sidang di ruang komisi menyampaikan, hal tersebut harus mencakup pengaturan pengawasan.
Seperti apa,’ia menyampaikan dari induk perusahaan, anak perusahaan, dan cucu perusahaan di bawah Biofarma serta BUMN lain yang memiliki struktur serupa, kata politisi asal dari fraksi PKS ini.
Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa, sistem pengawasan berjalan efektif” dan mencegah terjadinya penyimpangan di masa mendatang,” ungkapnya.
Selama ini, Kementerian BUMN telah mengeluarkan berbagai aturan terkait Good Corporate Governance (GCG) dan nilai-nilai Akhlak BUMN.
Namun, menurut Nevi, aturan-aturan tersebut perlu diperbaiki dan diimplementasikan dengan lebih baik di lapangan.
BACA JUGA: Anies – AHY Deklarasi di Padang, Ini Ungkapan Hati Politisi Senior Partai Demokrat
BACA JUGA: Syech Fadhil Sambangi Ulama Kharismatik dan Politisi Aceh, Ada Apa?
Kejadian di Indofarma bisa menjadi titik tolak untuk memastikan bahwa aturan GCG dan Akhlak BUMN.
Bukan sekadar slogan semata, tetapi diterapkan secara nyata dan menghasilkan dampak yang terukur.
Nevi Zuairina berharap agar kejadian di Indofarma ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh BUMN.
Nevi juga mendorong seluruh karyawan, direksi, dan komisaris BUMN untuk mematuhi aturan GCG dan nilai-nilai Akhlak BUMN.
Dengan demikian, integritas dan profesionalisme BUMN dapat terjaga, dan perusahaan-perusahaan ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian negara.
“Saya menekankan pentingnya kerja sama antara BPK, Kejaksaan Agung, dan Kementerian BUMN dalam menangani kasus ini.
Saya berharap agar investigasi dan penegakan hukum dapat berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.
Kami di DPR juga mengajak masyarakat untuk terus memantau, perkembangan kasus ini dan mendukung upaya-upaya.
Yang dilakukan demi menjaga keuangan negara,” tutup Nevi Zuairina. (DPD SPMI Bogor Raya).