KPU Dituntut Setarakan Lembaga Tinggi Negara pada Pemilu 2024, Termasuk Penomoran Calon Anggota DPD

 

Jakarta – Suaraindonesia1, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menuntut kesetaraan dalam Pemilu serentak yang akan diselenggarapan pada 2024 mendatang. Sebagai lembaga tinggi negara, perlakuannya semestinya tidak dibedakan dengan lembaga lainnya, bahkan dimulai sejak proses pemilihan anggotanya.

“Mengapa untuk penomoran partai politik dimulai dari nomor urut 1, 2, 3, sedang DPD diberi nomor 21, 22, 23. Kebetulan Pemilu tahun 2019 partai politik berjumlah 20, kalau misalnya nanti jumlah partai yang terverifikasi menjadi 26, berarti calon anggota DPD akan dimulai dari angka 27. Padahal pada Pemilihan Presiden diberi nomor 01 dan 02. Hal ini menunjukkan perlakuan yang tidak setara DPD dibanding lembaga tinggi negara lainnya. Untuk itu, soal penomoran calon anggota DPD mohon dipikirkan kembali,” ujar Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (24/05) siang. Lembaga Tinggi

Hal lain yang dituntut oleh DPD dalam Pemilu Serentak mendatang adalah proses verifikasi. Jika partai politik yang sudah lolos parliamentary threshold. bisa hanya dilakukan verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual, hal tersebut mestinya bisa juga dilakukan untuk calon anggota DPD RI.

Baca: Minta Masyarakat Waspada, Sultan: Banjir Rob Adalah Ancaman Nyata Perubahan Iklim

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa hal itu merupakan ketentuan dalam UU Pemilu sehingga pihaknya hanya bisa menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan dalam UU No 7 tahun 2017.

“Kalau DPD ingin mendapatkan kesetaraan dengan lembaga lainnya, bisa mengajukan judicial review karena kami hanya bekerja sesuai UU. Karena ada perubahan-perubahan akan kami ikuti. Kami tidak bisa apa-apa karena in di level UU,” kata mantan Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jawa Tengah tersebut.

Penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya tahun 2012 itu juga menyatakan bahwa secara faktual belum pernah ada calon anggota DPD yang menggugat nomor urut, tetapi ada yang pernah menggugat soal urutan pencalonan berdasarkan urut abjad.

Terkait verifikasi, Hasyim menegaskan bahwa hal itu merupakan amanat undang-undang. Kalau partai politik ya tetap daftar sesuai UU, hanya saja verifikasinya hanya administrasi, faktualnya tidak perlu. Aturannya, DPD berbeda dengan partai politik.

Meski demikian, Komite I DPD RI menyatakan, tidak ada aturan dalam UU bahwa nomor urut calon anggota DPD RI harus dimulai setelah urutan partai politik. Oleh sebab itu, bisa dirumuskan alternatifnya.

Sesuai dengan kesimpulan raker yang ditandatangi oleh Ketua Komite I DPD RI, KPU, dan Bawaslu, Hasyim menyatakan akan mengkaji ulang dan dalam penomoran surat suara akan berkonsultasi dengan DPD RI. Hal ini diharapkan secepatnya, sebelum tahapan Pemilu dimulai.

Hal selanjutnya yang menjadi tuntutan DPD RI adalah tidak ada lagi korban petugas KPPS seperti pemilu sebelumnya yang menewaskan 894 petugas. Untuk itu, KPU diminta untuk betul-betul melakukan antisipasi agar tidak lagi terulang.

Selain itu, DPD RI juga mendorong KPU RI dan Bawaslu RI untuk mengupayakan kenaikan besaran honor dan santunan bagi badan AdHoc penyelenggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih transparan dan efesien serta lebih mudah diakses, dan menyusun regulasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di daerah-daerah khusus dengan memperhatikan kekhususan yang diatur oleh UU kekhususannya.

Senator asal Yogyakarta yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut juga menegaskan agar KPU dan Bawaslu menjaga independensinya, tidak diintervensi oleh pihak mana pun, termasuk soal penundaan pemilu. Diharapkan, Pemilu 2024 tetap sesuai dengan konsitusi dan undang-undang. KPU dan Bawaslu perlu menjamin Pemilu berlangsung dengan jujur dan adil.

“Ini penting saya tegaskan karena kapasitas politik bergantung pada proses politik. Kegagalan kita mendapatkan calon-calon pemimpin yang baik sesungguhnya adalah kegagalan KPU dan Bawaslu, yang berarti KPU dan Bawaslu ikut berperan serta menyumbang proses demokrasi kita tidak sehat dan tidak bermartabat,” pungkas pria yang juga menjabat sebagai Katib Syuriah PBNU tersebut.

Must Read

Related News

Mairizal, SH. Resmi Jadi Ketua PAC Pemuda Pancasila Lubuk Kilangan

  Padang, Suaraindonesia1 - Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumbar Mairizal, SH secara resmi dilantik oleh Majelis Pimpinan Cabang (MPC)...

Resmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, LaNyalla Sebut Negara Krisis Akhlak dan Adab

  LAMONGAN - SuaraIndonesia1, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan negara kekurangan orang beretika dan bermoral. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya Lembaga...

Diduga Perusahaan Pembakaran Logam Timah Tidak Mengantongi Ijin

  Jakarta, suaraindonesia1 - Tepatnya dijalan rawa kompeni kelurahan kamal kecamatan kalideres diduga ada sebuah perusahan Pembakaran Logam Timah tidak mengantongi perijinan. Saat dikonfirmasi dengan awak...

Dandim 1709/Yawa Sampaikan Selamat Hari Bhayangkara Ke-76 Kepada Kapolres Kepulauan Yapen

  Yapen Waropen-Suaraindonesia1. Id. Dandim 1709/Yawa, Letkol Catur Prasetiyo Nugroho,S.IP.,M.I.P di dampingi Danramil,Perwira staf dan anggota Kodim 1709/Yawa mendatangi Mapolres Kepulauan Yapen untuk memberikan ucapan...

Jembatan Darurat Desa Kilong Putus Diterjang Banjir, Ini Langka Cepat PU-PR Pultab

  Taliabu - Suaraindonesia1, Akses jembatan darurat Desa Kilong yang menghubungkan warga Ibu Kota Taliabu dan Taliabu Barat Laut, Lede, Utara terputus setelah dihantam banjir....

Royke Tangkere: Sosok Milenial Optimis dan Bersahaja.

  Bitung- Suaraindonesia1, sosok milenial dan bersahaja ini, adalah merupakan tokoh muda yang cukup terkenal di kota Bitung (Sulut). Banyak prestasi-presti serta ide-ide cemerlang yang...

Senator Aceh Fadhil: Ganja untuk Keperluan Medis Dimungkinkan..!

  JAKARTA- Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, mengatakan sangat memungkinkan jika di Indonesia melakukan pelegalan ganja untuk medis. Hal ini...

Klarifikasi Lengkap Oknum Anggota Polisi Yang Diduga Ikut Lakukan Pengeroyokan

  Boalemo - Suaraindonesia1, Terkait dengan dugaan pengeroyokan yang menyeret nama Oknum Polisi ZI alias DI bertugas di Polda Gorontalo bersama beberapa warga Desa Rejonegoro...

Aspirasi Masyarakat Pulau Bunaken Diserap Komite II DPD RI

  BUNAKEN — Sulut, Suaraindonesia1, Komite II DPD RI menyerap aspirasi masyarakat Pulau Bunaken terkait masalah kepemilikan hak atas tanah warga. Pertemuan ini dihadiri oleh...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.