LBH Perisai Kebenaran Sesalkan Penetapan Status Tersangka Nurhayati, Dan Siap Bantu Pendampingan Hukum

CIREBON – Suaraindonesia1, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran H. Sugeng, S.H., M.Si angkat bicara terkait perkara penetapan tersangka pada Nurhayati seorang pelapor kasus dugaan tindak pidana korupsi di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Diketahui kasus tersebut viral di berbagai kanal media pemberitaan juga platform media sosial, hingga terus bergulir sampai saat ini. Dan mendapat perhatian publik yang cukup besar.

Baca:Gegara Permintaan tak di turuti, Pelaku Ancam Ortu pake Sajam

Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran (LBH-PK) H. Sugeng, S.H., M.Si mengatakan, Nurhayati yang merupakan Bendahara Desa Citemu itu sebagai “Whistleblower” karena dia orang yang memberikan informasi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Citemu mengenai dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Desa Citemu Supriyadi dari tahun 2018 hingga 2020. (Rabu, 23/02/2022)

“Whistleblower adalah istilah bagi orang atau pihak yang merupakan karyawan, mantan karyawan, pekerja, atau anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang.  Jadi Nurhayati itu sebetulnya bisa sebagai whistleblower,” Jelas Sugeng.

H. Sugeng, S.H., M.Si yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Nasional Bantuan Hukum (Fornas-Bankum) menjelaskan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Permendagri No.110/2016 Pasal 31 memiliki fungsi, pertama membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, kedua menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, ketiga melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dengan demikian, menurut pendapat Sugeng, laporan Nurhayati kepada BPD mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu yang kemudian oleh BPD dilanjutkan kepada pihak kepolisian, itu sudah tepat.

“Sudah tepat dan sudah sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimiliki BPD atas kinerja kepala Desa,” pungkas Sugeng, selaku orang nomor satu di LBH-PK yang menggondol akreditasi “A” selama 4 periode berturut-turut tanpa jeda itu.

Sugeng juga menyampaikan terkait Surat Edaran Mahkamah Agung No.04/2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (WhistleBlower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators/JC) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Menurut Sugeng substansi dan inti surat edaran Mahkamah Agung itu whistleblower, pelapor tindak pidana harus mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan khusus.

“Perlindungan hukum dan perlakuan khusus, bukan ditetapkan menjadi tersangka ya,” cetus Sugeng.

Dikatan pula oleh Sugeng, perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborators/JC) telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Yakni sebagai berikut, dalam ayat (1). Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya. Dan, dalam ayat (2). Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Sugeng pun menyampaikan untuk perkara Nurhayati karena whistleblower harusnya mendapat perlindungan hukum, penghargaan serta apresiasi. Kendati demikian ia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dan Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran (LBH-PK) siap untuk mendampingi Ibu Nurhayati dalam pembelaan.

“Kami juga menghimbau kepada para aktivis anti korupsi serta masyarakat umum, dengan adanya kasus seperti itu tidak menyurutkan semangat dalam peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi.”Tutupnya. (Red)

Must Read

Related News

LaNyalla Dukung Keris Desa Wisata Aeng Tong-tong Jadi Souvenir KTT G20

  SURABAYA - Suaraindonesia1, Rencana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadikan keris asal Desa Wisata Aeng Tong-tong, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebagai souvenir Konferensi Tingkat...

BAP DPD RI Tindak Lanjut Pengaduan Pekerja Jaringan Irigasi Desa

  JAKARTA-Suaraindonesia1, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang tergabung dalam 26 Tim Merah Putih. Hal tersebut perihal permohonan keadilan atas permasalahan...

Ketidakadilan Penegak Hukum Bagi Masyarakat Kecil.

    Oleh_Siti Melani Kantohe Mahasiswa_Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado Bolmut, Suaraindonesia1- Di dalam suatu kelompok masyarakat, terjadi hubungan – hubungan satu sama lain yang mana...

KPU Dituntut Setarakan Lembaga Tinggi Negara pada Pemilu 2024, Termasuk Penomoran Calon Anggota DPD

  Jakarta - Suaraindonesia1, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menuntut kesetaraan dalam Pemilu serentak yang akan diselenggarapan pada 2024 mendatang. Sebagai lembaga tinggi negara, perlakuannya...

Minta Masyarakat Waspada, Sultan: Banjir Rob Adalah Ancaman Nyata Perubahan Iklim

  Jakarta - Suaraindonesia1, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta masyarakat pesisir Indonesia untuk mewaspadai ancaman banjir rob yang terjadi...

Raker dengan KPU dan Bawaslu, Senator DPD RI Fernando Sinaga Desak Penyusunan PKPU Dipercepat

  Jakarta – Suaraindonesia1, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Raker dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum...

Guna Mengoptimalkan Pembangunan Sumbar, Ketua DPRD dan Gubernur Bertemu Perantau

  PADANG- Suaraindonesia1, Bahas sejumlah isu strategis untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi beserta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah, adakan pertemuan...

LaNyalla: Harga Bahan Pokok Tak Stabil di Surabaya Ganggu Roda Perekonomian

  SURABAYA - Suaraindonesia1, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan perhatian terhadap harga sejumlah bahan pokok di Surabaya, Jawa Timur, yang sangat fluktuatif. LaNyalla...

Bareskrim Polri Ungkap Sindikat Penyalahgunaan BBM Solar di Pati

  Pati,Suaraindonesia1 - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ungkap sindikat penimbunan BBM jenis solar bersubsidi. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memimpin press release kasus penyalahgunaan...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.