SuaraIndonesia1, Penajam, Kaltim – Ketua LSM LPK DPD Kaltim, Bambang mengatakan, pihaknya menyoroti penambangan batubara ilegal yang diduga didukung oleh oknum aparat TNI dan Polri.
Oleh karena itu, ia berharap kepada Pimpinan TNI dan Polri untuk menindak tegas oknum aparat yang diduga mendukung operasional tambang ilegal di Desa Sidimuyo, Semoi 3, tepatnya di Gunung Tengkorak, Kecamatan Sepaku, Kabupaten, Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalmantan Timur (Kaltim).
“Kami minta ketegasan pimpinan Polri dan TNI untuk melakukan penertiban orang-orangnya, oknum-oknumnya yang mem-backup pertambangan ilegal,” kata dia , Kamis (3/2/2022).
Baca: Dalam Waktu Dekat Presiden Jokowi Akan Berkemah di Titik Nol Ibu Kota Negara Nusantara
Bambang menjelaskan, aktivitas tambang ilegal hampir terjadi secara merata di wilayah Kalimantan Timur. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi hampir semua di Kabupaten, Provinsi Kalimantan Timur ada aktivitas tambang ilegal, Khususnya di Bukit Tengkorak padahal di Desa Sidomuyo Semoi 3 Kecamatan Sepaku, sangat dekat dengan lokasi titik Nol Ibu Kota Negara (IKN),
Bambang menilai, penambangan ilegal tak mungkin berjalan lancar apabila tidak ada dukungan dari oknum aparat keamanan.
“Oknum aparat keamanan yang ditugaskan di daerah sekitar tambang itu saya kira kantongnya pasti tebal dari kegiatan tambang ilegal. itu sekali lagi kalau dibiarkan akan semakin merusak lingkungan dan jalan umum, sebab hauling tambang batu bara tersebut mengunakan jalan raya IKN,” katanya.
Kepala Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Samin mengatakan penambang itu terus beroperasi dan aman-aman saja. “Hanya jumlahnya saat ini berkurang. Jadi tiga titik saja,” kata Samin kepada awak media, kemarin (4/1/2022). Dikutip dari Kaltim Post
Dia mengatakan, sebagai kepala desa bertanggung jawab kepada warganya yang disebutnya terdampak akibat aktivitas penambangan tersebut. Utamanya, terkena debu pada saat hauling menggunakan kawasan jalan yang melewati perkampungan Suko Mulyo.
Dia pun menyesalkan aparat penegak hukum yang hingga kini belum tampak melakukan penertiban optimal, dan permanen. “Saya sebagai kepala desa sudah berupaya maksimal meneruskan aspirasi warga agar penambangan tersebut ditertibkan,” pungkasnya.
