Mahkamah Agung Menolak Gugatan Bupati Kotim kepada PKN, PKN Ajukan Aksekusi Putusan Mahkamah Agung Ke PTUN.

 

Bekasi-Suaraindonesia1. Id.
Patar Sihotang, SH, MH Ketua Pemantau Keuangan Negara telah menjelaskan Mahkamah Agung Menolak Gugatan Bupati Kotim kepada PKN, selanjutnya PKN ajukan eksekusi Putusan Mahkamah agung ke PTUN Palangkaraya dan PKN juga akan melakukan Praperadilan ke KPK atas proses hukum Mantan Bupati Supian Hadi sebagai tersangka pada 1 Februari 2019 dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada tiga perusahaan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kamis, (24/03/2022).

“Mahkamah Agung Menolak Gugatan Bupati Kotim kepada PKN, selanjutnya PKN ajukan eksekusi Putusan Mahkamah agung ke PTUN Palangkaraya dan PKN akan melakukan Praperadilan ke KPK atas proses hukum Mantan Bupati Supian Hadi sebagai tersangka pada 1 Februari 2019 dalam kasus dugaan korupsi”. Jelasnya Patarmahkamah agung

Majelis Hakim Mahkamah agung Menolak Gugatan Bupati Kotawaringin Timur di Jl Sudirman nomor 1 Sampit Sebagai Pemohon Kasasi/semula pemohon Keberatan Dalam Perkara antara:
Perkumpulan Pemantau keuangan negara berkedudukan di Jalan Caman Raya No .7 Jatibening Bekasi sebagai Termohon Kasasi/ semula termohon Keberatan\
Dengan amar Putusan : 1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Bupati Kotawaringin Timur (Kotim ). 2.Menghukum Pemohon (Bupati Kotim ) membayar Biaya Perkara Rp 500.000.

Baca: Amos Sampetoding: Gelar Pelatihan, Jasa Raharja Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM Bidang Manajemen Risiko

Ketua Umum PKN pada saat membuka acara Konprensi Pers yang di laksanakan di Kantor PKN Pusat jl Caman Raya no 7 Jatibening Bekasi. (Mr).

- Advertisement -

Must Read

- Advertisement -

Related News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.