Mahkamah Kontitusi Layak Dibubarkan Bila Biarkan Oligarki Ekonomi Masuk Melalui Presidential Threshold

 

SOLO – Suaraindonesia1, Kritikan pedas diberikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, ke Mahkamah Konstitusi dalam Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (5/6/2022).

Menurut LaNyalla, Mahkamah Konstitusi layak dibubarkan jika membiarkan Oligarki ekonomi masuk melalui Presidential Threshold.

Baca: Selama Ada Oligarki Ekonomi, Siapapun Capres 2024 Tidak Akan Bisa Wujudkan Janji Kampanye

“DPD RI secara kelembagaan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bagi kami, Pasal tentang ambang batas pencalonan Presiden ini adalah pasal penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia. Melalui pasal ini Oligarki Ekonomi mengatur permainan untuk menentukan pimpinan nasional bangsa ini,” ujar Senator asal Jawa Timur itu.mahkamah

Menurutnya, Pasal 222 memaksa Partai Politik untuk berkoalisi dalam mengusung pasangan Capres dan Cawapres.

“Hal itu menjadi pintu masuk bagi Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik untuk mengatur dan mendesain pemimpin nasional yang akan mereka ajukan ke rakyat melalui Demokrasi Prosedural yang disebut sebagai Pilpres,” kata LaNyalla pada dialog bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN itu.

LaNyalla menjelaskan, Oligarki Ekonomi inilah yang membiayai semua proses itu. Mulai dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun koalisi partai, hingga biaya pemenangan dalam proses Pilpres.

Ditambahkannya, hal inilah yang mendasari DPD RI secara kelembagaan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Menurut LaNyalla, selain melanggar Konstitusi, juga menghalangi terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini seperti tertulis di dalam Naskah
Pembukaan Konstitusi.

“Jadi bila Mahkamah Konstitusi nanti menolak gugatan DPD RI atas
Pasal 222, maka saya katakan di sini, bahwa Mahkamah Konstitusi telah
dengan sengaja memberi ruang kepada Oligarki Ekonomi untuk menyandera dan mengendalikan negara ini untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka. Sehingga sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi dibubarkan. Karena tidak lagi menjaga negara ini dari kerusakan akibat produk perundangan yang merugikan rakyat dan menjadi penyebab kemiskinan struktural di negara ini,” tegasnya.

LaNyalla mengatakan, Pasal 222 telah membatasi munculnya putra-putri terbaik bangsa. Juga mematikan ruang bagi Partai Politik peserta pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden karena adanya kewajiban menggunakan basis suara hasil pemilu 5 tahun sebelumnya.

“Dan yang lebih esensi adalah Pasal 222 tersebut sama sekali tidak derivatif dari Konstitusi di Pasal 6A Undang-Undang Dasar kita,” tuturnya.

Dalam dialog Nasional tersebut, Ketua DPD RI hadir didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero.

Selain itu hadir juga Deklarator dan Pendiri Mega Bintang Mudrick Setiawan M. Sangidoe, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, pengamat politik Rocky Gerung, Ferry Juliantono (Sekjen Syarikat Islam) M. Jumhur Hidayat (Ketua KSPSI), Syukri Fadholi (Ketua Presidium FUI DIY), Syahganda Nainggolan, Lieus Sungkharisma, Ustad Alfian Tanjung
Kol (Purn) Sugeng Waras, Boyamin Saiman dan lainnya.(***)

*BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA*
www.lanyallacenter.id

Must Read

Related News

Bupati Tanggamus Resmikan Gedung Ketahanan Pangan di Pekon Terbaya.

  SuaraIndonesia1.Tanggamus-- Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, Menghadiri dan Meresmikan Gedung Baru Ketahanan Pangan yang merupakan Kegiatan Pemerintahan Pekon. Di Jalan Bumi Jaya Pekon Terbaya...

Syarifah: Pemda Aceh Tamiang Terus Pandu Sekolah Lapang.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Tamiang melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang, dibawi koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Karang Baru,...

Dishub Sosialisasikan Keselamatan Angkutan Sungai

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Dishub Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan Sosialisasi dan Pengawasan Keselamatan penyeberangan kepada Operator angkutan sungai (getek) yang berada di beberapa kampung dalam wilayah...

Pembersihan Makam Pahlawan Sambut HUT RI Ke-77

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Puluhan personel Kodim 0117/Aceh Tamiang bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang dan Ormas, laksanakan Gotong Royong membersihkan Taman Makam Pahlawan Nasional...

Pemerintahan Kampung Alur Bemban Laksanakan Santunan Anak Yatim.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Pemerintahan Kampung Alur Bemban laksanakan kegiatan santunan anak Yatim dalam rangka menyambut Muharram. Acara berlangsung di Masjid Babul Falah pada senin, (8/8/2022). Panitia penyelenggara...

Panitia Anggaran DPRK Sampaikan Pendapat Terkait KUA PPAS APBK 2023

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang sampaikan pendapat terkait KUA PPAS APBK tahun 2023, kegiatan berlangsung dalam rapat Paripurna,...

Pansus BLBI DPD RI Akan Panggil Antoni Salim Untuk Ketiga Kali

  Jakarta - Suaraindonesia1, Pada tanggal 10 Agustus 2022, Pansus BLBI DPD RI menggelar rapat pendalaman materi dengan mengundang Fadel Muhammad dan Antoni Salim. Rapat...

LaNyalla: Hilangnya Pancasila Sebagai Identitas Konstitusi Jadi Pangkal Utama Karut Marut Bangsa

  JAKARTA - Suaraindonesia1, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut adalah dihilangkannya Pancasila...

Puskesmas Kejuruan Muda Laksanakan Vaksinasi Masyarakat Pangkalan.

    Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Polsek Kejuruan Muda melaksanakan kegiatan pengamanan dan monitoring Vaksinasi Covid 19 terhadap masyarakat, serta anak-anak umur dua belas tahun keatas, para Lansia...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.