Marak Pelecehan Seksual di Transportasi Publik, Kemenhub Diminta Buat Regulasi Pencegahan

Suaraindonesia1, Jakarta, 20 Juli 2022—Transportasi publik atau angkutan umum menjadi denyut aktivitas sehari-hari warga terutama di kota-kota besar dan  wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek. Di Jakarta saja, pada periode 8 Maret- 6 April 2022, jumlah penumpang transportasi umum sebanyak 1,1 juta orang per hari.

Karena sudah menjadi ruang publik yang menyatu dengan keseharian warga, transportasi umum bukan hanya harus selamat, nyaman, terintegrasi dan tarifnya terjangkau tetapi juga aman dari tindakan pelecehan seksual. Oleh karena itu, regulasi di sektor transportasi untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap penumpang harus segera dirumuskan diimplementasikan.transportasi

Anggota Komite II DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan transportasi atau perhubungan mengungkapkan, sejauh ini regulasi sektor transportasi terkait keselamatan dan kenyaman sudah cukup baik terutama memastikan keselamatan, kenyaman dan fasilitas bagi ibu hamil, anak, penyandang disabilitas, dan manula. Namun, regulasi sektor transportasi khusus yang mengatur soal pencegahan pelecehan seksual belum ada.

Baca: Temui Ketua DPD RI, APERSI Sampaikan Kendala Pembangunan Rumah KPR

“Kita harus akui regulasi di sektor transportasi belum optimal mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap penumpang. Idealnya Kementerian Perhubungan sudah mulai merumuskan regulasi yang melindungi penumpang dari pelecehan seksual, agar standarnya sama di semua daerah dan berlaku secara nasional. Libatkan semua pemangku kepentingan dalam merumuskan regulasi ini mulai dari komunitas penumpang angkutan umum, lembaga pemberdayaan dan advokasi perempuan, LSM yang concern terhadap isu kekerasan seksual, penegak hukum dan tentunya operator angkutan umum.

Poin penting dari regulasi ini adalah memastikan operator menyempurnakan standar operasional prosedur dan memastikan penegak hukum membawa kasus ini ke ranah hukum terutama lewat payung Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),” ujar Fahira Idris melalui keterangan tertulisnya (20/7).

Menurut Fahira, fenomena pelecehan seksual di transportasi umum harus diatur dari hulu hingga hilir sehingga sama sekali menutup peluang terjadi pelecehan seksual. Dari hilir misalnya kewajiban bagi operator menggencarkan kampanye melawan pelecehan seksual, mengajak korban jangan takut melapor, sosialisasi ancaman sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual serta upaya mitigasi lainnya misalnya pemasangan CCTV di transportasi umum massal (kereta api, MRT, LRT, Transjakarta dan lainnya). Dari sisi hilir, memastikan kasus pelecehan seksual di bawa ke ranah hukum dengan payung hukum UU TPKS.

Bagi Fahira, harus ada shock therapy bagi pelaku pelecehan seksual di angkutan umum yaitu dijerat dengan UU TPKS. Pelecehan yang terjadi di angkutan umum biasanya pelecehan seksual non fisik dan fisik. Pelecehan seksual non fisik misalnya gerak tubuh atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Dalam UU TPKS pelecehan seksual non fisik ini bisa dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda paling banyak Rp10 juta. Sementara untuk pelecehan fisik, pelaku dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda hingga Rp300 juta.

“Harus ada shock therapy agar ada efek jera. Bagi yang pernah melakukannya tidak akan berani lagi melakukannya karena sudah dihukum berat. Sementara bagi yang mau mencoba-coba akan takut melakukannya karena beratnya hukumannya yang akan ditanggung para pelaku pelecehan seksual ini di angkutan umum ini,” pungkas Senator Jakarta ini. #

FAHIRA IDRIS, S.E., M.H

Anggota DPD RI DKI Jakarta

Telp: 0818430086/08170877686

Must Read

Related News

Bupati Tanggamus Resmikan Gedung Ketahanan Pangan di Pekon Terbaya.

  SuaraIndonesia1.Tanggamus-- Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, Menghadiri dan Meresmikan Gedung Baru Ketahanan Pangan yang merupakan Kegiatan Pemerintahan Pekon. Di Jalan Bumi Jaya Pekon Terbaya...

Syarifah: Pemda Aceh Tamiang Terus Pandu Sekolah Lapang.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Tamiang melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang, dibawi koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Karang Baru,...

Dishub Sosialisasikan Keselamatan Angkutan Sungai

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Dishub Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan Sosialisasi dan Pengawasan Keselamatan penyeberangan kepada Operator angkutan sungai (getek) yang berada di beberapa kampung dalam wilayah...

Pembersihan Makam Pahlawan Sambut HUT RI Ke-77

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Puluhan personel Kodim 0117/Aceh Tamiang bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang dan Ormas, laksanakan Gotong Royong membersihkan Taman Makam Pahlawan Nasional...

Pemerintahan Kampung Alur Bemban Laksanakan Santunan Anak Yatim.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Pemerintahan Kampung Alur Bemban laksanakan kegiatan santunan anak Yatim dalam rangka menyambut Muharram. Acara berlangsung di Masjid Babul Falah pada senin, (8/8/2022). Panitia penyelenggara...

Panitia Anggaran DPRK Sampaikan Pendapat Terkait KUA PPAS APBK 2023

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang sampaikan pendapat terkait KUA PPAS APBK tahun 2023, kegiatan berlangsung dalam rapat Paripurna,...

Pansus BLBI DPD RI Akan Panggil Antoni Salim Untuk Ketiga Kali

  Jakarta - Suaraindonesia1, Pada tanggal 10 Agustus 2022, Pansus BLBI DPD RI menggelar rapat pendalaman materi dengan mengundang Fadel Muhammad dan Antoni Salim. Rapat...

LaNyalla: Hilangnya Pancasila Sebagai Identitas Konstitusi Jadi Pangkal Utama Karut Marut Bangsa

  JAKARTA - Suaraindonesia1, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut adalah dihilangkannya Pancasila...

Puskesmas Kejuruan Muda Laksanakan Vaksinasi Masyarakat Pangkalan.

    Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Polsek Kejuruan Muda melaksanakan kegiatan pengamanan dan monitoring Vaksinasi Covid 19 terhadap masyarakat, serta anak-anak umur dua belas tahun keatas, para Lansia...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.