Pasaman Barat | Suaraindonesia1.id – Menolak adanya pungutan uang komite dari siswa, diduga hari ini, Rabu (12/4) Komite Sekolah SMA 1 Lembah Melintang Periode 2023 – 2024 yang baru di SK kan 1 Februari 2023 lalu dibubarkan kepala sekolah yang baru. Dan akan dilakukan pemilihan ulang komite sekolah.
Padahal, Komite Sekolah di Ketuai Dr. Sawil Huda, SH, SPdi, MA dan Sekretaris Husni Thamrin, S.Ag ditetapkan Kepala Sekolah SMAN 1 Lembah Melintang, Erwin, S.Ag, MA melalui SK Nomor 421.3/138/SMAN1LM/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang pembentukan dan penetapan komite sekolah SMAN 1 Lembah Melintang untuk periode 2023-2024.
Kepala Sekolah SMAN 1 Lembah Melintang yang baru, Ahmad Yandri kepada media ini melalui telepon seluler membenarkan, sesuai undangan yang Ia tandatangani akan digelar acara pemilihan Komite Sekolah yang baru pukul 09.00 WIB.
Katanya, pelaksanaan pemilihan Komite Sekolah tersebut berdasarkan surat Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah VI Sumatera Barat, Efri Syahputra. “Saya melaksanakan perintah surat dari Kacabdin, yang menyatakan membubarkan Komite Sekolah yang di Ketuai Sawil Huda dan supaya dilakukan pemilihan Komite Sekolah yang baru. Dan ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari,” katanya.
Dia sampaikan, sebagai Kepala Sekolah ia tidak memihak siapapun. Akan tetapi, dari informasi yang ia terima Ketua Komite Sekolah Sawil Huda telah melawan arus, yakni melarang adanya pungutan uang komite kepada siswa.
“Apa bedanya sekolah ini dengam sekolah lain. Disekolah lain ada pungutan dana komite,” katanya.
Sehingga ada keinginan kembali terbentuk Komite Sekolah yang baru dan terjadi kembali pungutan dan komite seperti yang ada di sekolah-sekolah lain. “Jadi ini keiingan bersama supaya ada lagi pungutan komite. Sementara Sawil Huda melarang pungutan di sekolah ini. Itukan tidak wajar, apa bedanya sekolah ini dengan yang lain,” ujarnya.
Terpisah Ketua Komite Sekolah SMAN 1 Lembah Melintang, Sawil Huda mengatakan, Ia bersama anggita komite lainnya tegas menolak adanya pungutan di sekolah dari siswa, apapun itu dalil dan alasannya. Sebab hal tersebut termasuk pungutan liar (pungli) dan masuk ranah Tindak Pidana Korupsi.
Katanya, anggaran dana BOS SMAN 1 Lembah Melintang Rp 1,5 juta pertahun persiswa. Jumlah Siswanya lebih dari 1.000 orang. “Miliaran dana BOS yang diterima sekolah ini setiap tahun, untuk apa lagi pungutan, ” tukasnya.
Disisi lain, bukti Kacabdin mengakui Ia sebagai Ketua Komite Sekolah, bahwa tanggal 8 Februari 2023 dilaksanakan rapat internal. Dihadiri, Kacabdin, Efri Syahputra, Kepala Sekolah, Erwin, Pengawas, Puardi, Ketua Komite, Sawil Huda.
Dia sampaikan, saat ini SMAN 1 Lembah Melintang dililit hutang. Ditemukan lebih dari Rp 1,5 miliar hutang sekolah. Sehingga anggaran BOS tahun 2023 tersedot untuk bayar hutang tanpa ada di Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
” Ini sudah bertahun – tahun dibiarkan Kacabdin.Karena itu kita wajib mengungkap kejahatan didunia pendidikan ini. Maka sebagai Komite , kami tidak mau melakukan pungutan. Karena sebab itu pula, mereka mau mengganti Komite sepihak, tanpa komunikasi dengan kami,” ungkap Sawil Huda.
Sawil Huda menegaskan tidak terima, jika nanti terjadi pergantian Komite Sekolah. Dan siap mengusut dan mengungkap setiap kebusukan dan kecurangan yang terjadi di SMAN 1 Lembah Melintang.
Kacabdin Pendidikan Wilayah VI Sumatera Barat, Efri Syahputra membenarkan hari ini ada paripurna di SMAN 1 Lembah Melintang, untuk membahas posisi komite dan kemajuan sekolah kedepan.
Sebab katanya, versi komite disekolah itu banyak, sehingga perlu dicari secara legalnya di paripurna tersebut.Katanya, keberadaan Komite sangat mendukung program sekolah, sementara.saat ini situasi tidak kondusif.
“Beberapa waktu lalu kepala sekolah baru dilantik, tentu banyak yang perlu ditata. Makanya di undang wali murid, tokoh masyarakat, pihak terkait lainnya,” ujarnya. Namun demikian ia tidak hadir, sebab sedang melaksanakan dinas ke Provinsi.
“Kita dari Kacabdin sifatnya menyarankan untuk kondusifitas sekolah. Siapapun komite tidak ada kepentingan Kacabdin. Yang penting sekolah kondusif, kegiatan berjalan. Jad keputusan petonya itu dirapat paripurna,” kata Kacabdin. (*)