Minta Dukungan Jadi Kabupaten Kepulauan, Pemkab dan DPRD Sumenep Temui Ketua DPD RI

 

SURABAYA – Suaraindonesia1, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bersama anggota DPRD Kabupaten Sumenep meminta dukungan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mendapatkan status kabupaten daerah kepulauan.

Aspirasi itu disampaikan langsung kepada LaNyalla yang tengah melakukan kegiatan reses di Jawa Timur, Rabu (27/7/2022).

Pada kesempatan itu, hadir di antaranya Hamid Alimunir (Ketua Banggar DPRD Kabupaten Sumenep), Syukri (Wakil Ketua Banggar), dan anggota Banggar masing-masing Dul Siam, Abu Hasan, M Muhri, M Ramzi, Jubriyanto, Syaiful Bar, Irwan Hayat, Akhmad Jasuli, AZ Rakhman, Subaidi, Holik, Suwaifi Qoyyum. Hadir pula Yayak Nurwahyudi, Kepala Bappeda Pemkab Sumenep berserat jajarannya.kabupaten

Ketua Banggar DPRD Kabupaten Sumenep, Hamid Alimunir, berharap RUU Daerah Kepulauan dapat segera disahkan dan Kabupaten Sumenep termasuk di dalamnya.

Baca: Berharap Industri Pameran Didukung, Asperapi Jatim Temui Ketua DPD RI

“Kami meminta agar hal ini bisa dikawal DPD RI, agar Kabupaten Sumenep bisa diakui sebagai Kabupaten Kepulauan,” kata Hamid di Surabaya.kabupaten

Dikatakannya, Sumenep memiliki syarat untuk dapat diakui sebagai daerah kepulauan. Sumenep sebagai wilayah kepulauan juga banyak memberikan kontribusi untuk devisa negara. “Tapi tak ada DAK yang masuk ke kami. Tidak boleh katanya,” ujar Hamid.

Anggota Banggar DPRD Kabupaten Sumenep, Dul Siam, menambahkan, keinginan untuk menjadi kabupaten kepulauan sudah puluhan tahun diupayakan.

“Kami meminta dukungan untuk itu, karena jika dilihat dari sisi geografis, Sumenep lebih memungkinkan menyandang predikat daerah kepulauan dibanding daerah lainnya di Madura ini. Kami memiliki 126 kepulauan,” kata Dul Siam.

Kepala Bappeda Pemkab Sumenep, Yayak Nurwahyudi, menjelaskan pihaknya telah menempuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan status daerah kepulauan. Pada pertemuan sekitar 5 tahun lalu untuk membahas draf RUU Daerah Kepulauan, Yayak menjelaskan jika Sumenep telah tercantum sebagai daerah kepulauan.

“Kami berada di peringkat enam. Kriterianya sudah jelas. Kami berharap agar RUU tersebut dapat segera disahkan menjadi undang-undang, namun sampai hari ini belum juga diundangkan,” ujar Yayak.

Yang ia ketahui, inisiasi RUU Daerah Kepulauan datang dari DPD RI. Oleh karenanya, ia datang menemui LaNyalla dengan harapan dapat segera mendorong kembali agar RUU Daerah Kepulauan dapat segera menjadi prioritas untuk dibahas di parlemen.

“Kami berharap dapat dijadikan prioritas agar RUU Daerah Kepulauan ini segera dibahas dan diundangkan,” ujar Yayak.

Sementara LaNyalla mengakui jika RUU Daerah Kepulauan memang merupakan inisiatif DPD RI. Meski sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun faktanya draf RUU Daerah Kepulauan ditarik kembali.

“Saya akan tetap berusaha untuk memperjuangkan agar RUU Daerah Kepulauan dapat segera dibahas dan diundangkan,” kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, UU itu menjadi jawaban permasalahan daerah kepulauan dalam mengejar ketertinggalan pembangunan fisik dan sumber daya manusia. Selain itu, UU Daerah Kepulauan bisa menjadi pendongkrak kebangkitan perekonomian daerah kepulauan di masa pandemi.

“Dengan hadirnya UU Daerah Kepulauan, aksesibilitas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan yang baik, serta produktivitas pulau-pulau kecil, investasi pesisir dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir dapat terwujud,” kata LaNyalla.

Dikatakannya, DPD RI melihat bahwa UU Daerah Kepulauan pun sejalan dengan visi dan misi Presiden untuk menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia dan sebagai wujud kehadiran negara di daerah kepulauan, sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 18A dan Pasal 18B.

La Nyalla menjelaskan, ada 9 subtansi penting dari RUU tentang Daerah Kepulauan yang semuanya berorientasi kepada paradigma pembangunan Maritim. Di dalamnya juga mengakomodasi 6 elemen penting seperti posisi geografis, bentuk fisik, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter pemerintahan dan karakter bangsa.

Substansi pertama adalah perhatian khusus atas paradigma pembangunan maritim, selain paradigma pembangunan daratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah saat ini.

“Kedua yakni jaminan pemenuhan kebutuhan fisik dasar dan perlindungan dari cuaca ekstrem. Ketiga, adalah pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah serta kesehatan yang ditanggung oleh negara,” jelasnya.

Keempat, lanjutnya, adalah pendanaan khusus melalui dana khusus kepulauan. Kelima, RUU tersebut mengatur konsep Dana Khusus Kepulauan (DKK) dengan besaran minimal 5% dari dana transfer umum dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil.

“Keenam, berkaitan dengan perizinan yaitu izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal tangkap ikan, pendaftaran kapal tangkap untuk bobot 30 sampai 60 gross ton, dan penerbitan usaha serta pengolahan hasil perikanan lintas daerah kepulauan, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan,” paparnya.

Ketujuh, mengatur tentang kewenangan tertentu dalam bidang energi dan sumber daya mineral. Kedelapan, adalah tentang kewenangan bidang perdagangan antar pulau skala besar.

Sedangkan kesembilan, menyangkut konsepsi bahwa Pulau-pulau Kecil Terluar atau PPKT, adalah aset strategis nasional sebagai penguat kedaulatan NKRI.(***)

*BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA*
www.lanyallacenter.id

Must Read

Related News

Puskesmas Kejuruan Muda Laksanakan Vaksinasi Masyarakat Pangkalan.

    Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Polsek Kejuruan Muda melaksanakan kegiatan pengamanan dan monitoring Vaksinasi Covid 19 terhadap masyarakat, serta anak-anak umur dua belas tahun keatas, para Lansia...

TTE Bertujuan Mempersingkat Proses Administrasi

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, Sekretaris Daerah dan para Asisten mengikuti simulasi penggunaan aplikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang diselenggarakan oleh...

“Intoleransi, aliran sesat, radikalisme dan terorisme” Bupati : Perkokoh Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Bingkai NKRI.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Tamiang laksanakan kegiatan Dialog tokoh Agama Islam dengan tema “Intoleransi, aliran sesat, radikalisme dan terorisme,...

Angka Perokok Anak Terus Meningkat, Jadikan E-KTP Syarat Beli Rokok

  Jakarta - SuaraIndonesia1, Berbagai data menunjukkan jumlah perokok anak di Indonesia meningkat. Bahkan jika merujuk data dari Global Youth Tobacco Survey, Riset Kesehatan Dasar...

Sah! Ketua DPD RI Jadi Warga PSHT

  JAKARTA - Suaraindonesia1, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, resmi dilantik menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun. Acara yang mengambil tema...

Mix Donal Kepala OPD Terbaik Aceh Tamiang.

  Suaraindonesia1- Aceh Tamiang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Aceh Tamiang, Mix Donal dinyatakan sebagai Kepala Organiasi Perangkat...

Kemeriahan HUT RI Ke 77 Akan Diwarnai Donor Darah.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Sebagai wujud kepedulian Antar sesama,di dalam momen memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke 77 Pemerintahan Kampung Kesehatan akan mengadakan kegiatan...

Kapolres Yapen Berharap Para Wartawan Ikut Gelorakan HUT RI Ke 77 Lewat Pemberitaan.

  Yapen Waropen-Suaraindonesia1. Id. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragih dalam mengikuti pelaksanaan Vicon Kabidhumas Polda Papua bersama Jajaran Kasi Humas Jajaran Polda Papua dalam...

Pemerintah Tetapkan Harga Beli Kelapa Sawit Diatas 2.000

  Suaraindonesia1- Aceh Tamiang, Manajemen Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Tanjung Seumantoh PTPN 1 Aceh mengaku telah menerapkan kebijakan Pemerintah terkait harga beli Tandan Buah Segar...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.