Pemerintah-DPR Sepakat Revisi UU Kedokteran, Sutan: Proses Legislasi Harus By Evidence Bukan By Accident

 

Jakarta – Suaraindonesia1, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengaku prihatin dengan proses pembentukan perundang-undangan pemerintah dan DPR yang cenderung subjektif dan tidak aspiratif hanya untuk memenuhi kepentingan politik tertentu. Hal ini disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu untuk merespon rencana pemerintah dan DPR yang berniat merevisi UU Kedokteran dan sebelumnya telah melakukan proses revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

“Kita ketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam proses legislasi adalah mutlak. Karena setiap produk UU merupakan jawaban atas persoalan dan pemenuhan kebutuhan hukum terhadap kepentingan masyarakat, bukan ujug-ujug disusun dan direvisi sesuai kebutuhan apalagi kepentingan elit tertentu, sehingga basisnya harus by evidence bukan by accident”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (29/04).kedokteran

Menurutnya, DPR dan pemerintah tidak boleh sepihak dan subjektif dalam memutuskan untuk mengubah materi UU tertentu demi hanya ingin meloloskan RUU yang memiliki kecacatan formal dalam proses pembentukannya. Apalagi sampai merevisi UU karena hanya mengakomodir kepentingan pihak tertentu, seperti terjadi pada UU PPP dan UU praktek Kedokteran.

Baca: Belajar Dari CPO dan Migor, Sultan: Pasal-pasal Terkait UU Perkebunan Dalam RUU Cipta Kerja Harus Dievaluasi

“Kami ingin mengatakan bahwa semua aturan perundang-undangan pada prinsipnya bertujuan untuk membatasi kecenderungan dan ego kita semua sebagai warga negara dalam menjaga kondusifitas sosial politik dalam kehidupan berbangsa yang harus dijalankan secara konsekuen. Jika tidak, maka akan terjadi kekacauan hukum yang cepat atau lambat akan menimbulkan polarisasi sosial politik dalam masyarakat”, tegasnya.

Dalam kasus konflik IDI dan dr. Terawan misalnya, kata Sultan, Pemerintah Sebaiknya melalukan rekonsiliasi bukan justru melakukan pembelahan terhadap organisasi profesi yang merupakan amanah UU praktek Kedokteran itu. Jangan sampai, proses sebuah kebijakan yang dinilai cacat formil dan melanggar hukum, kemudian memaksa kita untuk merevisi aturan hukum rujukannya.

“Masyarakat jangan diajarkan untuk melanggar hukum, bahkan setelah divonis bersalah, aturan hukumnya yang diubah seenaknya. Ini tentu akan menjadi preseden yang buruk bagi masyarakat dari para pembuat aturan hukum dan perundang-undangan”, tutupnya.

Must Read

Related News

Rapat Paripurna Bersama DPRD, Bupati Pohuwato Tandatangani Persetujuan KUA PPAS T.A 2022

Suaraindonesia1, Pohuwato - Hadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, tandatangani berita acara persetujuan bersama tentang KUA PPAS Perubahan APBD...

Jaksa Agung RI Prof ST Burhanuddin: Pemidanaan Korporasi Dengan Cara Penutupan Korporasi Jangan Merugikan Orang Yang Tidak Berdosa

  Jawa Barat, suaraindonesia1, Jaksa Agung, Prof ST Burhanuddin menegaskan, pemidanaan terhadap korporasi tidak semata-mata persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial kemasyarakatan. Pemidanaan yang lebih...

Ketua DPD RI: Konflik Lahan di Banyuwangi Tak Boleh Korbankan Siswa

  JAKARTA - SuaraIndonesia1, Konflik lahan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, membuat siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda tak bisa melaksanakan...

Bupati Aceh Tamiang Lepas Peserta Pawai Pakaian Adat dan Sepeda Santai.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang-Bupati Aceh Tamiang Mursil SH MKn, melepas peserta pawai pakaian adat dalam rangka memeriahkan HUT RI ke- 77. Kegiatan dipusatkan di lapangan belakang...

Bupati Membuka Acara Lomba Masak Serba Ikan dan Cipta Menu B2SA

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang-Bupati Aceh Tamiang Mursil SH MKn membuka acara lomba memasak serba ikan dan lomba cipta menu B2SA. Kegiatan berlangsung di lapangan belakang kantor...

Sidang Paripurna DPD RI Putuskan Tamsil Linrung Gantikan Fadel Muhammad  

  JAKARTA - Suaraindonesia1, Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di...

Kukuhkan Paskibraka, Bupati Pohuwato : Laksanakan Tugas Yang Dipercayakan

Suaraindonesia1, Pohuwato - Kukuhkan anggota pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka), Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga langsung menitipkan pesan agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan...

DPD RI Akan Tindaklanjuti Sengketa Harga Ganti Rugi Tanah Pembangunan Blok Masela

  JAKARTA – SuaraIndonesia1, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono beserta Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar,...

Kini Uang Pecahan Baru 2022, Sudah Bisa Didapatkan

  JAKARTA – Suaraindonesia1, Bertepatan pada HUT-77 Kemerdekaan RI. Pemerintah dan Bank Indonesia meluncurkan 7 (tujuh) pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 (Uang TE...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.