Exclusive Content:

PT. DDP Bangun 3 Halte Sekolah di Ipuh 

Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Daria Dharma Pratama (PT. DDP)...

Dharma Bhakti TMMD Wujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah

Dengan mengusung Dharma Bhakti  TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di...

Wartawan Luak Limopuluah ” Todong” Wahyudi Thamrin Ikuti Konstetasi Pilwako Payakumbuh 2024- 2029

Wartawan Luak Limopuluah pantas acungkan jempol atas kemunculan Wahyudi...
BerandaNASIONALPemerintah-DPR Sepakat Revisi UU Kedokteran, Sutan: Proses Legislasi Harus By Evidence Bukan...

Pemerintah-DPR Sepakat Revisi UU Kedokteran, Sutan: Proses Legislasi Harus By Evidence Bukan By Accident

Author

Date

Category

 

Jakarta – Suaraindonesia1, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengaku prihatin dengan proses pembentukan perundang-undangan pemerintah dan DPR yang cenderung subjektif dan tidak aspiratif hanya untuk memenuhi kepentingan politik tertentu. Hal ini disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu untuk merespon rencana pemerintah dan DPR yang berniat merevisi UU Kedokteran dan sebelumnya telah melakukan proses revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

“Kita ketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam proses legislasi adalah mutlak. Karena setiap produk UU merupakan jawaban atas persoalan dan pemenuhan kebutuhan hukum terhadap kepentingan masyarakat, bukan ujug-ujug disusun dan direvisi sesuai kebutuhan apalagi kepentingan elit tertentu, sehingga basisnya harus by evidence bukan by accident”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (29/04).kedokteran

Menurutnya, DPR dan pemerintah tidak boleh sepihak dan subjektif dalam memutuskan untuk mengubah materi UU tertentu demi hanya ingin meloloskan RUU yang memiliki kecacatan formal dalam proses pembentukannya. Apalagi sampai merevisi UU karena hanya mengakomodir kepentingan pihak tertentu, seperti terjadi pada UU PPP dan UU praktek Kedokteran.

Baca: Belajar Dari CPO dan Migor, Sultan: Pasal-pasal Terkait UU Perkebunan Dalam RUU Cipta Kerja Harus Dievaluasi

“Kami ingin mengatakan bahwa semua aturan perundang-undangan pada prinsipnya bertujuan untuk membatasi kecenderungan dan ego kita semua sebagai warga negara dalam menjaga kondusifitas sosial politik dalam kehidupan berbangsa yang harus dijalankan secara konsekuen. Jika tidak, maka akan terjadi kekacauan hukum yang cepat atau lambat akan menimbulkan polarisasi sosial politik dalam masyarakat”, tegasnya.

Dalam kasus konflik IDI dan dr. Terawan misalnya, kata Sultan, Pemerintah Sebaiknya melalukan rekonsiliasi bukan justru melakukan pembelahan terhadap organisasi profesi yang merupakan amanah UU praktek Kedokteran itu. Jangan sampai, proses sebuah kebijakan yang dinilai cacat formil dan melanggar hukum, kemudian memaksa kita untuk merevisi aturan hukum rujukannya.

“Masyarakat jangan diajarkan untuk melanggar hukum, bahkan setelah divonis bersalah, aturan hukumnya yang diubah seenaknya. Ini tentu akan menjadi preseden yang buruk bagi masyarakat dari para pembuat aturan hukum dan perundang-undangan”, tutupnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments