Penyelewengan Solar Bersubsidi Berhasil Diungkap Polres Balikpapan

 

Suaraindonesia1.id, Balikpapan, – Polresta Balikpapan mengungkap penyelewengan solar bersubsidi untuk nelayan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebanyak tiga orang pria ditetapkan tersangka dalam kasus ini yakni TH (68) dan KM (42) dan SL (40).

Pengungkapan bermula dari laporan masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan pengangkutan atau pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi yakni solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBBN) kawasan Balikpapan Timur.solar bersubsidi

Polsek Balikpapan Timur bersama Sat Reskrim Polresta Balikpapan langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, seorang tersangka berinisial TH (13/4/2022) sekira pukul 12.30 Wita.

Baca: Pemko Fasilitasi Mudik Gratis Bagi Mahasiswa

“Tersangka saat itu membawa mobil Kijang kapsul warna biru kehijauah. Saat dilakukan penggeledahan, ternyata terdapat lima jeriken di dalam mobil berisi solar bersubsidi sekitar 150 liter,” kata Kapolresta Balikpapan Kombes Thirdy Hadmiarso saat konferensi press di Mapolresta Balikpapan, kamis (21/4/2022).

Polisi pun langsung melakukan pengembangan kasus ini. Hasilnya seorang pria berinisial KM diamankan lantaran memberikan solar subsidi kepada TH.

Rupanya modus yang digunakan keduanya yakni KM berperan sebagai pembeli solar subsidi di SPBBN Manggar lantaran memiliki surat rekomendasi dari pemerintah dalam mendapatkan solar subsidi untuk nelayan.

Pelaku ini (KM) punya surat rekomendasi pengisian BBM untuk nelayan. Surat rekomendasi itu asli, namun disalahgunakan. Seharusnya untuk nelayan namun diperdagangkan di eceran,” tutur Thirdy.

Pengakuan KM, ia membeli solar subsidi tersebut sebanyak 150 liter per hari dengan harga per liternya sebesar Rp 5.150. Guna mendapatkan keuntungan lebih, KM menjual solar subsidi tersebut secara eceran dengan harga Rp 9.500.

Dari pengakuannya aktivitas ini sudah dijalani sekitar tiga bulan. Ini masih kami proses pengembangan terhadap kasus ini, apakah ada oknum dari SPBBN yang terlibat atau tidak,” ungkapnya.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam dijerat Pasal Yang bersangkutan kita kenakan Pasal 40 ayat 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang penyalahgunaan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquified petroleum gas yang disubsidi pemerintah akan dipidana penjara paling banyak 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 milliar. (bbm)*

 

Must Read

Related News

Kunjungi Serikat Pekerja Bali, Komite II Semangati Sektor Pariwisata

  Bali - Suaraindonesia1, Geliat sektor pariwisata dalam jelang masa transisi pandemi menuju endemi Covid-19 semakin meningkat. Terlebih di Provinsi Bali sebagai destinasi wisata nasional...

LaNyalla Minta Pemerintah Segera Tangani Banjir Rob di Pesisir Utara Jawa

SURABAYA - Suaraindonesia1, Fenomena banjir rob yang menerjang pesisir wilayah utara Pulau Jawa memantik perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia meminta...

LaNyalla Dukung Keris Desa Wisata Aeng Tong-tong Jadi Souvenir KTT G20

  SURABAYA - Suaraindonesia1, Rencana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadikan keris asal Desa Wisata Aeng Tong-tong, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebagai souvenir Konferensi Tingkat...

BAP DPD RI Tindak Lanjut Pengaduan Pekerja Jaringan Irigasi Desa

  JAKARTA-Suaraindonesia1, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang tergabung dalam 26 Tim Merah Putih. Hal tersebut perihal permohonan keadilan atas permasalahan...

Ketidakadilan Penegak Hukum Bagi Masyarakat Kecil.

    Oleh_Siti Melani Kantohe Mahasiswa_Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado Bolmut, Suaraindonesia1- Di dalam suatu kelompok masyarakat, terjadi hubungan – hubungan satu sama lain yang mana...

KPU Dituntut Setarakan Lembaga Tinggi Negara pada Pemilu 2024, Termasuk Penomoran Calon Anggota DPD

  Jakarta - Suaraindonesia1, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menuntut kesetaraan dalam Pemilu serentak yang akan diselenggarapan pada 2024 mendatang. Sebagai lembaga tinggi negara, perlakuannya...

Minta Masyarakat Waspada, Sultan: Banjir Rob Adalah Ancaman Nyata Perubahan Iklim

  Jakarta - Suaraindonesia1, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta masyarakat pesisir Indonesia untuk mewaspadai ancaman banjir rob yang terjadi...

Raker dengan KPU dan Bawaslu, Senator DPD RI Fernando Sinaga Desak Penyusunan PKPU Dipercepat

  Jakarta – Suaraindonesia1, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Raker dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum...

Guna Mengoptimalkan Pembangunan Sumbar, Ketua DPRD dan Gubernur Bertemu Perantau

  PADANG- Suaraindonesia1, Bahas sejumlah isu strategis untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi beserta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah, adakan pertemuan...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.