Polda Banten Terindikasi Lakukan Industri Hukum terhadap Wartawan

 

Jakarta – Suaraindonesia1, Terkait surat Nomor: B.67 / Res.1.10/2022/Dirreskrimum dari Kepolisian Daerah Banten, tertanggal 07 Januari 2022, tentang pemanggilan wartawan media online anekafakta.com atas nama Eva Andriani sebagai tindak lanjut atas laporan pemilik gudang dan atau importir di Balaraja, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menegaskan kepada oknum-oknum polisi yang terlibat masalah ini agar jangan sekali-kali menggunakan hukum untuk mengkriminalisasi wartawan dan pewarta.

Hal itu disampaikannya kepada jaringan redaksi media se-nusantara menanggapi adanya surat Undangan Klarifikasi dari Subdit III Dirreskrimum Polda Banten terhadap anggota PPWI, Eva Andriani, Sabtu, 8 Januari 2022.

Baca: Ketua DPRD Pultab Meilan Mus Lecehkan Profesi Wartawan 

 

Pola kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum polisi di Polda Banten, sambung alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, menggunakan tangan warga sipil perwakilan pemilik gudang dan importir bernama Rofiq Hakim Safari untuk menjerat wartawan adalah salah satu contoh industri hukum yang dimaksudkan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD, di depan para petinggi Polri beberapa waktu lalu [1]. Oknum aparat mencari-cari pasal dalam perundangan untuk menyalahkan dan menghukum seseorang.

Setiap anggota Polri dan aparat hukum di negeri ini harus mengetahui, mengerti, memahami, dan menerapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bahwa wartawan yang menjalankan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers jelas-jelas dilindungi oleh UU Pers itu sendiri dan Pasal 50 KUHP. “Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak boleh dipidana,” tegas Wilson Lalengke [2].

Dalam investigasi keberadaan kegiatan yang diduga ilegal di gudang Balaraja, Tangerang, Banten, oleh wartawan Eva Andriani dan kawan-kawan beberapa waktu lalu, mereka melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers tersebut. Jika oknum polisi di Polda Banten mendakwakan wartawan yang melakukan tugas investigasi dengan pasal-pasal yang tidak relevan dengan konteks peristiwa di lapangan, seperti disangkakan memasuki pekarangan tanpa ijin, dan lain sebagainya, maka patut diduga bahwa para oknum polisi ini tidak mengerti dan memahami hukum dan perundang-undangan.

“Mereka semestinya tidak bertugas sebagai polisi penegak hukum karena akan salah dalam penerapan hukum, tapi sebaiknya dimutasi sebagai tukang foto kopi di unit usaha koperasi saja,” ujar tokoh pers yang selalu gigih membela wartawan itu.

Justru dengan pemanggilan terhadap wartawan Eva Andriani, lanjut Lalengke, hal itu menunjukan bahwa mereka sedang melakukan industri hukum untuk kepentingan pribadi dan kelompok oknum-oknum terkait. Sangat patut diduga, rekayasa hukum terhadap Eva Andriani ini terkait erat dengan pelaporan oknum-oknum polisi di lingkungan Polda Banten oleh Eva dan kawan-kawan yang sedang berproses di Divisi Propam Mabes Polri.

“Oleh karena itu, PPWI mendesak Kapolri agar segera mengevaluasi oknum-oknum polisi di Polda Banten yang mencoba mengkriminalisasi wartawan. Wartawan dan pewarta adalah mitra Anda dalam mengontrol setiap perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh oknum warga masyarakat, seperti yang diduga dilakukan pemilik Gudang Balaraja, Rofiq Hakim Safari, dan jaringan mafia importir pakaian bekas-nya itu,” pinta trainer jurnalistik yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, PNS, ASN, mahasiswa, wartawan, ormas, LSM, dan masyarakat umum itu berharap.

Lalengke selanjutnya menutup releasenya dengan pesan agar seluruh jaringan PPWI mengawal kasus ini, “Kepada jaringan Persatuan Pewarta Warga Indonesia di seluruh Indonesia dan luar negeri, kawal kasus ini, sesuaikan dengan SOP masing-masing,” pungkasnya. (APL/Red)

Catatan:

[1] VIDEO FULL Mahfud MD Menko Jokowi Ulas Mafia Industri Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi Main; https://www.youtube.com/watch?v=sMlHife5Oz0

[2] Pasal 50 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); https://yuridis.id/pasal-50-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/

Must Read

Related News

Mairizal, SH. Resmi Jadi Ketua PAC Pemuda Pancasila Lubuk Kilangan

  Padang, Suaraindonesia1 - Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumbar Mairizal, SH secara resmi dilantik oleh Majelis Pimpinan Cabang (MPC)...

Resmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, LaNyalla Sebut Negara Krisis Akhlak dan Adab

  LAMONGAN - SuaraIndonesia1, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan negara kekurangan orang beretika dan bermoral. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya Lembaga...

Diduga Perusahaan Pembakaran Logam Timah Tidak Mengantongi Ijin

  Jakarta, suaraindonesia1 - Tepatnya dijalan rawa kompeni kelurahan kamal kecamatan kalideres diduga ada sebuah perusahan Pembakaran Logam Timah tidak mengantongi perijinan. Saat dikonfirmasi dengan awak...

Dandim 1709/Yawa Sampaikan Selamat Hari Bhayangkara Ke-76 Kepada Kapolres Kepulauan Yapen

  Yapen Waropen-Suaraindonesia1. Id. Dandim 1709/Yawa, Letkol Catur Prasetiyo Nugroho,S.IP.,M.I.P di dampingi Danramil,Perwira staf dan anggota Kodim 1709/Yawa mendatangi Mapolres Kepulauan Yapen untuk memberikan ucapan...

Jembatan Darurat Desa Kilong Putus Diterjang Banjir, Ini Langka Cepat PU-PR Pultab

  Taliabu - Suaraindonesia1, Akses jembatan darurat Desa Kilong yang menghubungkan warga Ibu Kota Taliabu dan Taliabu Barat Laut, Lede, Utara terputus setelah dihantam banjir....

Royke Tangkere: Sosok Milenial Optimis dan Bersahaja.

  Bitung- Suaraindonesia1, sosok milenial dan bersahaja ini, adalah merupakan tokoh muda yang cukup terkenal di kota Bitung (Sulut). Banyak prestasi-presti serta ide-ide cemerlang yang...

Senator Aceh Fadhil: Ganja untuk Keperluan Medis Dimungkinkan..!

  JAKARTA- Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, mengatakan sangat memungkinkan jika di Indonesia melakukan pelegalan ganja untuk medis. Hal ini...

Klarifikasi Lengkap Oknum Anggota Polisi Yang Diduga Ikut Lakukan Pengeroyokan

  Boalemo - Suaraindonesia1, Terkait dengan dugaan pengeroyokan yang menyeret nama Oknum Polisi ZI alias DI bertugas di Polda Gorontalo bersama beberapa warga Desa Rejonegoro...

Aspirasi Masyarakat Pulau Bunaken Diserap Komite II DPD RI

  BUNAKEN — Sulut, Suaraindonesia1, Komite II DPD RI menyerap aspirasi masyarakat Pulau Bunaken terkait masalah kepemilikan hak atas tanah warga. Pertemuan ini dihadiri oleh...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.