Presiden Larang Ekspor CPO, Sultan: Merugikan Petani dan Ekonomi Daerah Penghasil Sawit

 

Bengkulu – Suaraindonesia1, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin menyayangkan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang secara total menutup keran ekspor Coconut Palm oil (CPO) berikut produk Minyak Goreng, dalam rangka menstabilkan harga minyak goreng di pasaran.

“Kami mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan menstabilkan harga minyak goreng juga bahan pokok lainnya. Namun jika upaya itu dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang tidak fair dan berlebihan tentu akan menimbulkan masalah baru lainnya di level petani dan daerah”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (23/04).sultan

Menurutnya, kebijakan menutup total keran ekspor sangat berbahaya bagi reputasi dagang RI di pasar global, khususnya bagi para eksportir. Pemerintah sebaiknya utamakan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan domestik dan memenuhi permintaan pasar ekspor yang akan berpengaruh langsung pada posisi neraca perdagangan kita.

Baca: Jokowi Larang Ekspor CPO, LaNyalla Dukung Sebagai Terapi Kejut: Tetapi Bukan Itu Jurusnya

“Dalam hal ini Kami percaya bahwa tujuan pemerintah adalah baik, terutama pasca ditetapkannya beberapa tersangka mafia minyak goreng dari pihak kementerian terkait dan beberapa pengusaha. Namun kebijakan ini tidak akan signifikan mempengaruhi nilai tukar petani dan gejolak ekonomi di daerah penghasil sawit”, tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Sultan menerangkan bahwa kebijakan pemerintah ini akan merugikan neraca dagang RI di tengah meningkatnya permintaan dan harga CPO di pasar ekspor. Masyarakat hanya meminta agar harga minyak goreng baik kemasan maupun curah kembali ke harga semula, sebelum terjadi penghapusan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Price Domestik Obligation berikut HET.

“Jika kebijakan ini dipaksakan, maka yang rugi tentu jutaan petani serta karyawan perkebunan sawit dan tentunya pertumbuhan ekonomi daerah penghasil sawit pun akan bergejolak. Di sisi lain akan mempengaruhi etos kerja dan produktivitas sawit, karena meningkatnya harga pupuk dan biaya produksi. Padahal produksi CPO kita sangat jauh melampaui kebutuhan pasar domestik, kecuali jika sisa konsumsi CPO dialihkan semuanya menjadi campuran Biosolar mungkin akan cukup bagus”, tutupnya.

Must Read

Related News

Kunjungi Serikat Pekerja Bali, Komite II Semangati Sektor Pariwisata

  Bali - Suaraindonesia1, Geliat sektor pariwisata dalam jelang masa transisi pandemi menuju endemi Covid-19 semakin meningkat. Terlebih di Provinsi Bali sebagai destinasi wisata nasional...

LaNyalla Minta Pemerintah Segera Tangani Banjir Rob di Pesisir Utara Jawa

SURABAYA - Suaraindonesia1, Fenomena banjir rob yang menerjang pesisir wilayah utara Pulau Jawa memantik perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia meminta...

LaNyalla Dukung Keris Desa Wisata Aeng Tong-tong Jadi Souvenir KTT G20

  SURABAYA - Suaraindonesia1, Rencana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadikan keris asal Desa Wisata Aeng Tong-tong, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebagai souvenir Konferensi Tingkat...

BAP DPD RI Tindak Lanjut Pengaduan Pekerja Jaringan Irigasi Desa

  JAKARTA-Suaraindonesia1, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang tergabung dalam 26 Tim Merah Putih. Hal tersebut perihal permohonan keadilan atas permasalahan...

Ketidakadilan Penegak Hukum Bagi Masyarakat Kecil.

    Oleh_Siti Melani Kantohe Mahasiswa_Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado Bolmut, Suaraindonesia1- Di dalam suatu kelompok masyarakat, terjadi hubungan – hubungan satu sama lain yang mana...

KPU Dituntut Setarakan Lembaga Tinggi Negara pada Pemilu 2024, Termasuk Penomoran Calon Anggota DPD

  Jakarta - Suaraindonesia1, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menuntut kesetaraan dalam Pemilu serentak yang akan diselenggarapan pada 2024 mendatang. Sebagai lembaga tinggi negara, perlakuannya...

Minta Masyarakat Waspada, Sultan: Banjir Rob Adalah Ancaman Nyata Perubahan Iklim

  Jakarta - Suaraindonesia1, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta masyarakat pesisir Indonesia untuk mewaspadai ancaman banjir rob yang terjadi...

Raker dengan KPU dan Bawaslu, Senator DPD RI Fernando Sinaga Desak Penyusunan PKPU Dipercepat

  Jakarta – Suaraindonesia1, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Raker dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum...

Guna Mengoptimalkan Pembangunan Sumbar, Ketua DPRD dan Gubernur Bertemu Perantau

  PADANG- Suaraindonesia1, Bahas sejumlah isu strategis untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi beserta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah, adakan pertemuan...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.