Raker Dengan Sri Mulyani, Komite IV Bahas Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal

 

JAKARTA – SuaraIndonesia1, Komite IV DPD RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal dan Dana Transfer Daerah dalam RUU APBN tahun 2023, Selasa (7/6).

Dalam rapat tersebut, Komite IV menilai kebijakan refocusing penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di APBN 2022 sebesar Rp94,2 triliun untuk penanganan Covid-19, berdampak adanya penurunan pendapatan APBD.komite IV

“Pada saat yang bersamaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami tekanan sebagai dampak dari berkurangnya aktivitas perekonomian di daerah yang diperkirakan menurun sebesar 34 persen,” ucap Wakil Ketua Komite IV DPD RI Casytha A Kathmandu dalam Raker yang digelar di DPD RI tersebut.

Baca: Berani Suarakan Kebenaran, LaNyalla Dapat Gelar Ma Eli Ra Disa dari Kesultanan Dompu

Dana trasfer ke daerah dalam APBN 2023, lanjut Casytha, berpotensi mengalami tekanan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya nomenklatur baru terkait pagu pengganggaran.komite IV

“Karena di UU HKPD yang baru, terdapat perubahan nomenklatur dan perubahan ketentuan pagu penganggaran dana transfer ke daerah dari pagu tetap ke pagu dinamis,” imbuhnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah saat ini adalah untuk memulihkan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya tekanan dari inflasi dunia. Dan hal tersebut menimbulkan subsidi melonjak tinggi.komite IV

“Subsidi energi Rp208,9 triliun, kompensasi BBM & listrik Rp293,5 triliun. Ini konsekuensi kita kalo ingin melindungi daya beli masyarakat dengan menahan dampak dari kenaikan harga energi dunia melalui subsidi,” imbuh Sri Mulyani.

Kebijakan ekonomi pemerintah, menurut Sri Mulyani adalah dengan menjaga harga dalam negeri sebagai monmentum pemulihan ekoonomi dan daya beli masyarakat melalui APBN. Hal tersebut berakibat adanya perubahan dalam postur APBN. Menurutnya, fleksibilitas APBN menjadi sangat penting. Salah satunya dengan adanya penyesuaian, termasuk pos TKDD dan belanja K/L.

“APBN tidak boleh dikorbankan, jika APBN sakit tidak kredibel, maka APBN tidak menjadi sumber solusi, tetapi sumber masalah. Pemulihan ekonomi, menjaga masyarakat, dan menjaga APBN merupakan tiga hal yang sangat penting,” jelasnya.

Di akhir rapat kerja tersebut, Komite IV mendukung kebijakan pemerintah untuk tetap menjaga komitmen amanat UU No. 2 Tahun 20220, di antaranya defisit kembali maksimal 3 persen di tahun 2023. Komite IV juga mendukung kebijakan dalam merespon kenaikan harga komoditas dengan melindungi daya beli masyarakat, menjaga pemulihan ekonomi dan menjaga fiskal tetap sehat. Komite IV juga meminta agar kebijakan TKD 2023 yang meliput peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta penguatan TKD untuk mendukung sektor prioritas yang meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dapat terwujud.

“Komite IV DPD RI juga berharap kepada pemerintah agar arah kebijakan Transfer ke Daerah tahun 2023 dapat meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Casytha yang juga Senator dari Jawa Tengah ini.***

Must Read

Related News

Rapat Paripurna Bersama DPRD, Bupati Pohuwato Tandatangani Persetujuan KUA PPAS T.A 2022

Suaraindonesia1, Pohuwato - Hadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, tandatangani berita acara persetujuan bersama tentang KUA PPAS Perubahan APBD...

Jaksa Agung RI Prof ST Burhanuddin: Pemidanaan Korporasi Dengan Cara Penutupan Korporasi Jangan Merugikan Orang Yang Tidak Berdosa

  Jawa Barat, suaraindonesia1, Jaksa Agung, Prof ST Burhanuddin menegaskan, pemidanaan terhadap korporasi tidak semata-mata persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial kemasyarakatan. Pemidanaan yang lebih...

Ketua DPD RI: Konflik Lahan di Banyuwangi Tak Boleh Korbankan Siswa

  JAKARTA - SuaraIndonesia1, Konflik lahan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, membuat siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda tak bisa melaksanakan...

Bupati Aceh Tamiang Lepas Peserta Pawai Pakaian Adat dan Sepeda Santai.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang-Bupati Aceh Tamiang Mursil SH MKn, melepas peserta pawai pakaian adat dalam rangka memeriahkan HUT RI ke- 77. Kegiatan dipusatkan di lapangan belakang...

Bupati Membuka Acara Lomba Masak Serba Ikan dan Cipta Menu B2SA

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang-Bupati Aceh Tamiang Mursil SH MKn membuka acara lomba memasak serba ikan dan lomba cipta menu B2SA. Kegiatan berlangsung di lapangan belakang kantor...

Sidang Paripurna DPD RI Putuskan Tamsil Linrung Gantikan Fadel Muhammad  

  JAKARTA - Suaraindonesia1, Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di...

Kukuhkan Paskibraka, Bupati Pohuwato : Laksanakan Tugas Yang Dipercayakan

Suaraindonesia1, Pohuwato - Kukuhkan anggota pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka), Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga langsung menitipkan pesan agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan...

DPD RI Akan Tindaklanjuti Sengketa Harga Ganti Rugi Tanah Pembangunan Blok Masela

  JAKARTA – SuaraIndonesia1, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono beserta Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar,...

Kini Uang Pecahan Baru 2022, Sudah Bisa Didapatkan

  JAKARTA – Suaraindonesia1, Bertepatan pada HUT-77 Kemerdekaan RI. Pemerintah dan Bank Indonesia meluncurkan 7 (tujuh) pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 (Uang TE...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.