Senator Filep Harap Permendagri Penunjukan Pj Kepala Daerah Akan Berjalan

 

Jakarta – Suaraindonesia1, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku tengah menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang mekanisme penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah. Dalam aturan tersebut, DPRD akan diberikan kesempatan untuk mengusulkan 3 nama calon Pj kepala daerah, selain nama yang disediakan Kemendagri.

Terkait hal Permendagri  itu, Filep Wamafma selaku anggota DPD RI yang pernah memberikan kritik atas penunjukan penjabat kepala daerah, memberikan tanggapan positif. Akan tetapi, Senator Papua Barat ini menyayangkan rancangan aturan ini baru dibuat sekarang. Menurutnya, Mendagri seharusnya memiliki inisiatif lebih baik demi tata pemerintahan yang efektif dan teratur.Permendagri

“Saya mengapresiasi upaya Kemendagri ini. Tapi kenapa tidak dari dulu? Persoalan ini kan sudah disuarakan sejak beberapa tahun yang lalu. Seharusnya antisipasi berupa aturan operasionalnya sudah dibuat. Fungsi antisipatif ini yang kurang dari Kemendagri”, kata Filep, Kamis (16/6/2022).

Baca: Sultan: Soft Skill dan Kolaborasi Adalah Human Capital Menuju Indonesia Emas 2045

“Kalau mau jujur, seharusnya Kemendagri memperhatikan Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Nomor 15/PUU-XX/2022. Disana MK menegaskan kiranya perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat kepala daerah tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi,” jelas Filep.Permendagri

Filep menilai, kebijakan yang kurang antisipatif dari Kemendagri ini menunjukkan semrawutnya tata pemerintahan selama ini. Selain itu, ia menegaskan bahwa aturan yang akan dibuat ini juga berpotensi diskriminatif, karena pada tahun ini belum semua daerah mendapatkan penjabat kepala daerah.

“Walaupun dari sisi tranparansi rencana aturan ini sangat bagus, namun saya khawatir timbul diskriminasi. Bulan Juli nanti ada 1 gubernur dan 10 bupati dan walikota di Aceh yang akan ditunjuk jadi penjabat kepala daerah. Kalau aturan ini diberlakukan untuk mereka, bagaimana dengan yang sudah ditunjuk beberapa waktu yang lalu?” tanya Filep.

“Walaupun aturan tidak berlaku surut, tapi nuansa diskriminasi itu pasti terasa,” sambungnya.

Dengan alasan tersebut, Filep berharap agar aturan ini benar-benar dipersiapkan secara matang dan diterapkan pada waktu yang tepat.

“Ini persoalan timing, persoalan efektivitas waktu jika aturan ini berhasil dibuat dan diterapkan. Persoalan waktu penerapan ini harus dipikirkan matang-matang agar tidak menimbulkan gejolak atau pro kontra di masyarakat, khususnya di daerah,” pungkas Filep.

Diketahui, dalam Permendagri itu juga akan mengatur syarat dan keriteria calon Pj kepala daerah, misalnya pimpinan tinggi madya untuk penjabat gubernur sedangkan untuk penjabat bupati dan walikota merupakan pimpinan pratama.

Selain itu, Kemendagri diketahui telah mengirimkan surat ke DPRA Aceh untuk mengusulkan 3 nama sebagai calon Pj kepala daerah. Nantinya tim Kemendagri juga akan mengusulkan 3 nama sehingga ada 6 nama yang akan dirapatkan dalam sidang TPA menjadi 3 orang. Selanjutnya ketiga nama ini dirapatkan dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Presiden.

Must Read

Related News

Rapat Paripurna Bersama DPRD, Bupati Pohuwato Tandatangani Persetujuan KUA PPAS T.A 2022

Suaraindonesia1, Pohuwato - Hadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, tandatangani berita acara persetujuan bersama tentang KUA PPAS Perubahan APBD...

Jaksa Agung RI Prof ST Burhanuddin: Pemidanaan Korporasi Dengan Cara Penutupan Korporasi Jangan Merugikan Orang Yang Tidak Berdosa

  Jawa Barat, suaraindonesia1, Jaksa Agung, Prof ST Burhanuddin menegaskan, pemidanaan terhadap korporasi tidak semata-mata persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial kemasyarakatan. Pemidanaan yang lebih...

Ketua DPD RI: Konflik Lahan di Banyuwangi Tak Boleh Korbankan Siswa

  JAKARTA - SuaraIndonesia1, Konflik lahan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, membuat siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda tak bisa melaksanakan...

Bupati Aceh Tamiang Lepas Peserta Pawai Pakaian Adat dan Sepeda Santai.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang-Bupati Aceh Tamiang Mursil SH MKn, melepas peserta pawai pakaian adat dalam rangka memeriahkan HUT RI ke- 77. Kegiatan dipusatkan di lapangan belakang...

Bupati Membuka Acara Lomba Masak Serba Ikan dan Cipta Menu B2SA

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang-Bupati Aceh Tamiang Mursil SH MKn membuka acara lomba memasak serba ikan dan lomba cipta menu B2SA. Kegiatan berlangsung di lapangan belakang kantor...

Sidang Paripurna DPD RI Putuskan Tamsil Linrung Gantikan Fadel Muhammad  

  JAKARTA - Suaraindonesia1, Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di...

Kukuhkan Paskibraka, Bupati Pohuwato : Laksanakan Tugas Yang Dipercayakan

Suaraindonesia1, Pohuwato - Kukuhkan anggota pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka), Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga langsung menitipkan pesan agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan...

DPD RI Akan Tindaklanjuti Sengketa Harga Ganti Rugi Tanah Pembangunan Blok Masela

  JAKARTA – SuaraIndonesia1, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono beserta Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar,...

Kini Uang Pecahan Baru 2022, Sudah Bisa Didapatkan

  JAKARTA – Suaraindonesia1, Bertepatan pada HUT-77 Kemerdekaan RI. Pemerintah dan Bank Indonesia meluncurkan 7 (tujuh) pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 (Uang TE...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.