Senator Filep: Jangan Jadikan Aspek Keamanan Acuan Utama DOB di Papua

 

Papua – Suaraindonesia1, Anggota DPD RI asal Papua Barat Dr. Filep Wamafma S.H., M.Hum menyoroti keputusan pemerintah bersama DPR RI yang akhirnya mengesahkan tiga draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua. Filep meminta agar aspek keamanan tidak dijadikan acuan utama pembentukan DOB di Papua

Pasalnya, Filep menilai, faktor utama yang mendasari keputusan pemerintah dan DPR itu adalah aspek keamanan yang melihat ketiga DOB yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Pegunungan Tengah sebagai daerah rawan konflik terutama konflik antara TNI/Polri dan TPNPB-OPM.

Baca: Diklaim Malaysia, Ketua DPD RI Tegaskan Reog Ponorogo Kesenian Khas Indonesia

“Ketiga daerah itu dipandang memiliki potensi konflik, baik itu konflik politik dan juga konflik yang paling utama adalah konflik antara TNI/Polri dan kelompok TPNPB-OPM. Sehingga pemerintah dan TNI/Polri berharap dengan pemekaran daerah dapat lebih fokus menyelesaikan konflik bersenjata khususnya di wilayah Pegunungan Tengah dan sekitarnya,” ujarnya, Sabtu (9/4/2022).

“Sedangkan daerah lain seperti Papua Utara, Papua Barat Daya belum dianggap sebagai daerah yang rawan konflik sehingga dinilai belum urgent dan belum waktunya untuk dimekarkan,” sambungnya.

Di sisi lain, Filep menyampaikan bahwa berdasarkan kunjungan kerja Komite I DPD RI di Papua, telah mendapati bahwa pemerintah provinsi, MRP dan DPR turut menolak pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) tersebut. Hal yang sama juga diutarakan oleh masyarakat, organisasi pemuda hingga gereja termasuk tokoh-tokoh adat setempat.

Filep memandang, hingga saat ini pemerintah belum mampu menjawab kekhawatiran masyarakat asli Papua terkait pemekaran. Menurutnya, masyarakat masih diselimuti kekhawatiran akan termarginalkan, ketakutan akan meningkatnya eskalasi gangguan keamanan dan pemenuhan terhadap pelayanan dasar.

“Sejauh ini pemerintah pusat belum mampu menjawab masalah-masalah yang dikhawatirkan oleh masyarakat, kelompok, organisasi dan juga kelompok lain bahwa apakah ada ketentuan dengan pemekaran provinsi ini, orang asli Papua sebagai penduduk asli terproteksi dari kekhawatiran termarginalkan dalam aspek ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Selain itu, muncul kekhawatiran akan lebih tinggi lagi eskalasi politik dan keamanan termasuk juga yang berdampak pada makin tingginya tingkat pelanggaran HAM di Papua dan banyak faktor lain yang sampai dengan saat ini belum mampu dijawab pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini, pemerintah bersama DPR RI tidak perlu terburu-buru tentang agenda pemekaran provinsi di Papua sepanjang pembentukan DOB itu masih menuai konflik dan pertentangan dari masyarakat.

Terkait dengan tujuan mendekatkan pelayanan bagi masyarakat, Filep menyampaikan bahwa DPD RI lebih condong kepada aspirasi pembentukan DOB di tingkat kabupaten maupun kota. Menurutnya, hal itu lebih realistis untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat terutama bagi orang asli Papua.

“Kami memandang bahwa keputusan ini bukanlah suatu aspirasi yang berdasarkan kebutuhan dan keinginan dari bawah tetapi kebijakan pemekaran di Papua ini pemerintah lebih condong menggunakan pendekatan top-down, artinya tidak lagi menghendaki adanya aspirasi dari rakyat. Pemerintah menggunakan haknya dari pusat dan wajib dilaksanakan di daerah,” katanya.

Menurutnya, dalam hal ini, era kepemimpinan Presiden Jokowi hari ini bersifat otoriter dalam merumuskan kebijakan di daerah. Selaku senator, Filep melihat bawah keputusan tersebut merupakan kebijakan dan strategi nasional pemerintah pusat di Papua yang salah satunya didasarkan kepada aspek keamanan.

“Dalam beberapa kesempatan saya sudah mengingatkan kepada Mendagri dan juga pihak-pihak terkait termasuk DPR bahwa jangan jadikan Papua sebagai laboratorium konflik. Sudah cukup peristiwa konflik itu terjadi akibat kesalahan dan pelanggaran HAM masa lalu yang sampai dengan saat ini tidak pernah dituntaskan apalagi diselesaikan,” terangnya.

“Saya berharap pemerintah memahami itu dan mengerti situasi itu serta berpikir lebih profesional dan memiliki dasar yang kuat sehingga tidak ada lagi konflik yang memakan korban pelanggaran HAM baru di era pemekaran wilayah,” katanya.

Selain itu, Filep juga menyoroti kinerja Kemendagri berkaitan dengan rencana pemekaran wilayah ini. Ia memandang Mendagri harusnya bersinergi dengan banyak pihak termasuk kepala daerah dan lembaga di daerah. Menurutnya, dalam persoalan ini Mendagri sudah tidak mampu melakukan komunikasi secara langsung dengan pemerintah provinsi dan daerah karena berbeda pandangan.

“Hari ini pemerintah pusat menciptakan satu konsep besar terkait dengan gap, pandangan dan cipta kondisi yang luar biasa antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan rakyat termasuk antara pemerintah daerah dan pusat ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang dipegang oleh Mendagri adalah sistem yang berada di luar hakekat pemerintahan yang diharapkan, yaitu hubungan pemerintah pusat dan daerah berjalan tidak seturut dengan asas demokrasi. Tetapi dalam kenyataannya adalah lebih kepada sistem otoriter,” ujarnya.

Menurut Filep, perdebatan dan persoalan pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah dan tidak berdasarkan keinginan pemerintah pusat. Ia mengatakan, pemekaran di Papua ini merupakan konsep dan pikiran pemerintah pusat yang dipelopori oleh Bappenas, Mendagri dan DPR.

“Dan lagi Papua jangan dijadikan sebagai laboratorium konflik di tanah Papua karena Papua membutuhkan kedamaian, kenyamanan dan Papua juga membutuhkan pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang tidak hanya sebatas pemekaran wilayah tapi masih banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.**

Must Read

Related News

Mairizal, SH. Resmi Jadi Ketua PAC Pemuda Pancasila Lubuk Kilangan

  Padang, Suaraindonesia1 - Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumbar Mairizal, SH secara resmi dilantik oleh Majelis Pimpinan Cabang (MPC)...

Resmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, LaNyalla Sebut Negara Krisis Akhlak dan Adab

  LAMONGAN - SuaraIndonesia1, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan negara kekurangan orang beretika dan bermoral. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya Lembaga...

Diduga Perusahaan Pembakaran Logam Timah Tidak Mengantongi Ijin

  Jakarta, suaraindonesia1 - Tepatnya dijalan rawa kompeni kelurahan kamal kecamatan kalideres diduga ada sebuah perusahan Pembakaran Logam Timah tidak mengantongi perijinan. Saat dikonfirmasi dengan awak...

Dandim 1709/Yawa Sampaikan Selamat Hari Bhayangkara Ke-76 Kepada Kapolres Kepulauan Yapen

  Yapen Waropen-Suaraindonesia1. Id. Dandim 1709/Yawa, Letkol Catur Prasetiyo Nugroho,S.IP.,M.I.P di dampingi Danramil,Perwira staf dan anggota Kodim 1709/Yawa mendatangi Mapolres Kepulauan Yapen untuk memberikan ucapan...

Jembatan Darurat Desa Kilong Putus Diterjang Banjir, Ini Langka Cepat PU-PR Pultab

  Taliabu - Suaraindonesia1, Akses jembatan darurat Desa Kilong yang menghubungkan warga Ibu Kota Taliabu dan Taliabu Barat Laut, Lede, Utara terputus setelah dihantam banjir....

Royke Tangkere: Sosok Milenial Optimis dan Bersahaja.

  Bitung- Suaraindonesia1, sosok milenial dan bersahaja ini, adalah merupakan tokoh muda yang cukup terkenal di kota Bitung (Sulut). Banyak prestasi-presti serta ide-ide cemerlang yang...

Senator Aceh Fadhil: Ganja untuk Keperluan Medis Dimungkinkan..!

  JAKARTA- Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, mengatakan sangat memungkinkan jika di Indonesia melakukan pelegalan ganja untuk medis. Hal ini...

Klarifikasi Lengkap Oknum Anggota Polisi Yang Diduga Ikut Lakukan Pengeroyokan

  Boalemo - Suaraindonesia1, Terkait dengan dugaan pengeroyokan yang menyeret nama Oknum Polisi ZI alias DI bertugas di Polda Gorontalo bersama beberapa warga Desa Rejonegoro...

Aspirasi Masyarakat Pulau Bunaken Diserap Komite II DPD RI

  BUNAKEN — Sulut, Suaraindonesia1, Komite II DPD RI menyerap aspirasi masyarakat Pulau Bunaken terkait masalah kepemilikan hak atas tanah warga. Pertemuan ini dihadiri oleh...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.