Jakarta – Suaraindonesia1, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi distribusi dan program pengelolaan hutan sosial kepada masyarakat lokal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
Hal ini disampaikan Sultan saat menyampaikan pandangannya terkait perubahan iklim dan strategi pengendalian deforestasi saat menerima kunjungan Direktur Eksekutif WALHI, Zenzi Suhadi di Kantornya Gedung Nusantara III Senayan Jakarta pada Jum’at (01/07).
“Kita harus mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam melakukan aksi pengendalian terhadap ancaman perubahan iklim dengan terus berupaya menekan laju deforestasi melalui program Perhutanan Sosial. Hal ini jelas merupakan komitmen yang harus dihargai oleh dunia internasional dalam agenda penurunan tingkat emisi karbon yang sudah disepakati bersama”, ujar Sultan melalui keterangan resminya.
Baca: Mahalnya Biaya Politik Disebut LaNyalla Jadi Penyebab Tingginya Korupsi
Menurutnya, kebijakan Perhutanan Sosial berpotensi memberikan dampak ekonomi sekaligus ekologi yang positif secara siginifikan bagi masyarakat lokal jika dikelola dengan pendekatan sistem agroforestri berbasis digital. Digitalisasi agroforestri harus menjadi bisnis model yang melengkapi program Perhutanan Sosial pemerintah.
“Jutaan hektar lahan hutan yang melibatkan ribuan bahkan jutaan masyarakat adat harus dikelola secara profesional dengan tetap memperhatikan lokal wisdom yang ada. Terutama dalam konteks mapping potensi lahan, pengembangan jenis komoditi dan teknik agroforestri yang sesuai dengan kebutuhan pasar”, terang mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Sehingga, kata Sultan, sistem pengelolaan yang paling mungkin dilakukan adalah dengan pendekatan digital. Dalam hal ini, saya kira WALHI harus bersedia untuk menjadi leading sektor pengembangan industri agroforestri berbasis digital ini.
“Saya kira WALHI perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat lokal dan kemudian berkolaborasi dengan platform digital yang konsen terhadap pengembangan industri kreatif dan komoditi pertanian berkualitas ekspor. Sudah saatnya WALHI memperluas paradigma sosial movement-nya pada konteks pengawas kebijakan dan advokasi masalah lingkungan, menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan kawasan Perhutanan Sosial”, tutupnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Zenzi Suhadi mengungkapkan bahwa kolaborasi pengelolaan kawasan Perhutanan Sosial dengan pendekatan digital berpotensi akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat pelaku usaha agroforestri. Dengan demikian luasan hutan yang dikelola untuk tujuan ekonomi masyarakat akan bisa dikurangi.
