Sultan Minta DPD RI Dilibatkan Dalam Proses Pembahasan Revisi UU PPP

 

Jakarta – Suaraindonesia1, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta agar Badan Legislasi DPR RI turut melibatkan Panitia Perancangan UU DPD RI dalam proses pembahasan DIM Revisi undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Permintaan itu disampaikan Sultan guna mendorong proses pembahasan Revisi UU PPP yang lebih singkat dan menghasilkan produk UU yang representatif dan inklusif dalam sistem legislasi lembaga perwakilan Indonesia.Sultan

“Kami sangat mengapresiasi kinerja kolega kami di Badan legislasi DPR dan tentunya Pemerintah dalam menyusun DIM dan berupaya menyamakan perspektif terkait Revisi UU PPP ini. Kami percaya Revisi UU yang sangat krusial ini akan memberikan transformasi politik legislasi yang signifikan dalam proses pembentukan dan melahirkan produk UU yang lebih aspirasional dan berkualitas”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Minggu (10/04).

Baca: Sultan Ingatkan Pemerintah Waspadai Paparan Krisis Ekonomi dan Politik Sri Lanka

Menurutnya, sebagai sesama lembaga legislatif, DPD RI tentu berkepentingan untuk turut terlibat aktif dan mendalam pada proses pembahasan DIM Revisi UU PPP tersebut. Kita ingin UU PPP benar-benar menjadi standar politik hukum baru dengan semangat politik yang lebih fleksibel dan inklusif serta meniadakan border sektoral yang dibangun selama ini.

“Bahwa secara kelembagaan DPD RI menyadari bahwa konstitusi hanya memberikan sedikit kewenangan dalam proses legislasi, kami tentu sangat menghormati itu. Namun dalam rangka mencapai tujuan perbaikan kualitas produk UU yang lebih representatif terutama yang terkait dengan tugas pokok kelembagaan, DPD tentu tidak bisa dilepaskan dari proses legislasi yang satu ini”, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Meski demikian, Sultan mengaku tidak memaksakan harapannya agar DPD RI dilibatkan secara aktif dalam rangkaian proses Revisi UU PPP yang dilaksanakan oleh Panitia kerja Baleg DPR tersebut. Tapi DPD selalu siap memberikan pandangan-pandangan politik hukum secara proporsional jika dibutuhkan.

“Idealnya DPD RI memang harus dilibatkan dalam proses pembahasan Revisi UU PPP ini. Demi masa depan politik hukum nasional yang lebih baik dan proporsional”, tutupnya.

Diketahui, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) selesai sebelum masa persidangan DPR saat ini berakhir, 14 April 2022.

“Kami berharap, kalau memungkinkan bisa selesai sebelum masa sidang ini ditutup, kami upayakan. Kami akan meminta kesediaan teman-teman fraksi nanti untuk segera mungkin kirim panja dan melakukan pembahasan,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agats, Kamis, 7 April 2022.

Must Read

Related News

Mairizal, SH. Resmi Jadi Ketua PAC Pemuda Pancasila Lubuk Kilangan

  Padang, Suaraindonesia1 - Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumbar Mairizal, SH secara resmi dilantik oleh Majelis Pimpinan Cabang (MPC)...

Resmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, LaNyalla Sebut Negara Krisis Akhlak dan Adab

  LAMONGAN - SuaraIndonesia1, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan negara kekurangan orang beretika dan bermoral. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya Lembaga...

Diduga Perusahaan Pembakaran Logam Timah Tidak Mengantongi Ijin

  Jakarta, suaraindonesia1 - Tepatnya dijalan rawa kompeni kelurahan kamal kecamatan kalideres diduga ada sebuah perusahan Pembakaran Logam Timah tidak mengantongi perijinan. Saat dikonfirmasi dengan awak...

Dandim 1709/Yawa Sampaikan Selamat Hari Bhayangkara Ke-76 Kepada Kapolres Kepulauan Yapen

  Yapen Waropen-Suaraindonesia1. Id. Dandim 1709/Yawa, Letkol Catur Prasetiyo Nugroho,S.IP.,M.I.P di dampingi Danramil,Perwira staf dan anggota Kodim 1709/Yawa mendatangi Mapolres Kepulauan Yapen untuk memberikan ucapan...

Jembatan Darurat Desa Kilong Putus Diterjang Banjir, Ini Langka Cepat PU-PR Pultab

  Taliabu - Suaraindonesia1, Akses jembatan darurat Desa Kilong yang menghubungkan warga Ibu Kota Taliabu dan Taliabu Barat Laut, Lede, Utara terputus setelah dihantam banjir....

Royke Tangkere: Sosok Milenial Optimis dan Bersahaja.

  Bitung- Suaraindonesia1, sosok milenial dan bersahaja ini, adalah merupakan tokoh muda yang cukup terkenal di kota Bitung (Sulut). Banyak prestasi-presti serta ide-ide cemerlang yang...

Senator Aceh Fadhil: Ganja untuk Keperluan Medis Dimungkinkan..!

  JAKARTA- Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, mengatakan sangat memungkinkan jika di Indonesia melakukan pelegalan ganja untuk medis. Hal ini...

Klarifikasi Lengkap Oknum Anggota Polisi Yang Diduga Ikut Lakukan Pengeroyokan

  Boalemo - Suaraindonesia1, Terkait dengan dugaan pengeroyokan yang menyeret nama Oknum Polisi ZI alias DI bertugas di Polda Gorontalo bersama beberapa warga Desa Rejonegoro...

Aspirasi Masyarakat Pulau Bunaken Diserap Komite II DPD RI

  BUNAKEN — Sulut, Suaraindonesia1, Komite II DPD RI menyerap aspirasi masyarakat Pulau Bunaken terkait masalah kepemilikan hak atas tanah warga. Pertemuan ini dihadiri oleh...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.