Tantangan Besar Indonesia Mewujudkan Sila Kelima

Jakarta, Suaraindonesia1, 28 Mei 2022—Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat luhur sila kelima Pancasila, pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  (UUD NRI) 1945 masih menjadi sebuah tantangan besar bagi negeri ini. Sejatinya, sila kelima dalam Pancasila ini menegaskan bahwa tugas besar bangsa Indonesia setelah merdeka adalah mengentaskan kemiskinan.

Anggota DPD RI atau Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, sila kelima Pancasila mengharuskan para pemimpin bangsa ini menghadirkan demokrasi ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan semata-mata demokrasi politik saja. Keduanya harus berjalan beriringan dan dirasakan kehadirannya oleh seluruh rakyat.mewujudkan

“Sejauh ini demokrasi politik yang diwujudkan lewat keadilan politik sudah kita rasakan. Namun untuk demokrasi ekonomi yang wujud  nyata nya adalah keadilan ekonomi masih harus kita perjuangkan bersama. Mewujudkan keadilan sosial memang masih menjadi tantangan besar bagi bangsa ini sejak merdeka hingga saat ini. Rakyat memang harus ikut berperan mewujudkannya, tetapi sumber daya terbesar mewujudkan keadilan sosial ada di tangan para pengambil kebijakan negeri ini,” ujar Fahira Idris di sela-sela Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (28/5).

Baca: Anggota KPU Daerah yang Masa Jabatan Berakhir Saat Tahapan Pemilu 2024, Lebih Baik Diperpanjang

Menurut Fahira, keadilan sosial bisa terwujud jika bersemai persamaan, emansipasi dan partisipasi rakyat di bidang perekonomian. Prinsip utama keadilan sosial adalah kesejahteraan ekonomi yang dampaknya mengalir deras ke segenap anak bangsa secara adil dan berkesinambungan. Ini artinya, dasar negara kita yaitu Pancasila tidak menginginkan adanya penguasaan ekonomi oleh segelintir orang karena hal ini bukan hanya bertentangan tetapi juga bertabrakan dengan prinsip sila kelima Pancasila.

Bagi Fahira, sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung semua unsur dalam empat sila Pancasila lainnya. Jika  didalami, salah satu moral ketuhanan adalah keadilan bagi semua manusia. Keadilan sosial juga menjadi dasar prinsip-prinsip perikemanusian. Keadilan sosial adalah ‘kata kerja’ dari nilai-nilai kemanusian. Persatuan Indonesia juga akan semakin kokoh jika segenap rakyatnya melihat dan merasakan keadilan. Rasa persatuan sering sekali goyah saat ada sebagian rakyat merasa diperlakukan tidak adil. Sila keempat yang bermakna kedaulatan rakyat juga hanya bisa berdiri kokoh dan mantap saat rakyat sudah merasakan kesejahteraan.

“Kalau kita baca konstitusi atau undang-undang dasar kita, maka baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh, sila keadilan sosial ini dilukiskan secara konkret. Secara konkret artinya dibahasakan dengan kata kerja yang tegas yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh negara, dan menerapkan sistem perekonomian Pancasila. Jadi Pancasila dan konstitusi kita menghendaki bahwa kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan bisa dinilai dari usaha nyatanya dalam mewujudkan keadilan sosial,” pungkas Fahira Idris. #

FAHIRA IDRIS, S.E., M.H

Anggota DPD RI DKI Jakarta

Telp: 0818430086/08170877686

Must Read

Related News

Rapat Paripurna Bersama DPRD, Bupati Pohuwato Tandatangani Persetujuan KUA PPAS T.A 2022

Suaraindonesia1, Pohuwato - Hadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, tandatangani berita acara persetujuan bersama tentang KUA PPAS Perubahan APBD...

Jaksa Agung RI Prof ST Burhanuddin: Pemidanaan Korporasi Dengan Cara Penutupan Korporasi Jangan Merugikan Orang Yang Tidak Berdosa

  Jawa Barat, suaraindonesia1, Jaksa Agung, Prof ST Burhanuddin menegaskan, pemidanaan terhadap korporasi tidak semata-mata persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial kemasyarakatan. Pemidanaan yang lebih...

Ketua DPD RI: Konflik Lahan di Banyuwangi Tak Boleh Korbankan Siswa

  JAKARTA - SuaraIndonesia1, Konflik lahan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, membuat siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda tak bisa melaksanakan...

Bupati Aceh Tamiang Lepas Peserta Pawai Pakaian Adat dan Sepeda Santai.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang-Bupati Aceh Tamiang Mursil SH MKn, melepas peserta pawai pakaian adat dalam rangka memeriahkan HUT RI ke- 77. Kegiatan dipusatkan di lapangan belakang...

Bupati Membuka Acara Lomba Masak Serba Ikan dan Cipta Menu B2SA

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang-Bupati Aceh Tamiang Mursil SH MKn membuka acara lomba memasak serba ikan dan lomba cipta menu B2SA. Kegiatan berlangsung di lapangan belakang kantor...

Sidang Paripurna DPD RI Putuskan Tamsil Linrung Gantikan Fadel Muhammad  

  JAKARTA - Suaraindonesia1, Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di...

Kukuhkan Paskibraka, Bupati Pohuwato : Laksanakan Tugas Yang Dipercayakan

Suaraindonesia1, Pohuwato - Kukuhkan anggota pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka), Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga langsung menitipkan pesan agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan...

DPD RI Akan Tindaklanjuti Sengketa Harga Ganti Rugi Tanah Pembangunan Blok Masela

  JAKARTA – SuaraIndonesia1, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono beserta Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar,...

Kini Uang Pecahan Baru 2022, Sudah Bisa Didapatkan

  JAKARTA – Suaraindonesia1, Bertepatan pada HUT-77 Kemerdekaan RI. Pemerintah dan Bank Indonesia meluncurkan 7 (tujuh) pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 (Uang TE...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.