Bitung – Suaraindonesia1, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia – Appsi Kota Bitung, telah membentuk tim pemantau disetiap pengurus komisariat pasar, dalam menyikapi rencana penyaluran minyak goreng subsidi ke pasar tradisional, oleh kementrian perdagangan, dalam waktu dekat.
Hal ini ditegaskan KH. Hairrudin Bandu S.Sos, ketua Appsi Bitung saat dikonfirmasi dikantor DPD Appsi Pasar Winenet Hari ini 23/1-2022, tentang kesiapan pedagang dalam menyikapi, penyaluran minyak goreng subsidi, ke pasar tradisional.
Bandu menjelaskan secara nasional Pimpinan DPP Appsi dijakarta telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepengurusan tingkat komisariat disetiap pasar, untuk membentuk tim pemantau.
Baca: Maraknya kasus Investasi Bodong Polda Kalteng Imbau Masyarakat Jangan Mudah Tergiur
“saya sudah perintahkan sekretaris Appsi Bitung Vanny Kaunang hari ini, untuk mengkondisikan situasi disetiap komisariat, agar menunjuk pimpinan komisariat sebagai koordinator tim pemantau penyaluran minyak goreng subsidi dengan harga 14 ribu rupiah” tegas Bandu. Menurutnya, Catatan pemantauan setiap hari akan dilaporkan kepada DPD, dan diteruskan ke DPP melalui Grup WA Forum Appsi Nasional, yang berdikoordinir oleh sekretaris jenderal Appsi Bpk. Mujiburohman.
Bandu menambahkan, tim pemantau disetiap komisariat pasar di Bitung, sebenarnya adalah pedagang. Contohnya Andi Daud dipasar Sagerat, dan Tamrin Bandu di pasar Winenet. Mereka pimpinan komisariat Appsi, yang akan mudah mengawasi kondisi penyaluran, sehingga akan melaporkan setiap perkembangan. “ kita berharap kontrol Appsi akan menggema secara nasional, menyusul kurang efektifnya penyaluran minyak goreng subsidi lewat toko modern, pada tahap pertama penyaluran” kata Bandu.
Sementara Direktur Utama Perumda Pasar Bitung Harto Kahiking ketika dikonfirmasi mengakui, sejak awal Appsi sudah dilibatkan dalam tahap Sosialisasi penyaluran minyak goreng ke pasar tradisional. Pemerintah lewat Disperindag kota Bitung menginformasikan untuk memberikan waktu sepekan sejak tanggal 19 januari, untuk pedagang menghabiskan stok.
Agar ketika penyaluran dilakukan, maka tujuan subsidi satu harga berjalan efektif. “Selama ini pemerintah dan Perumda Pasar Bitung selalu mengandalkan Appsi dalam berbagai sosialisasi, terkait kebijakan untuk pedagang” tegas Kahiking.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono telah memerintahkan pengurusnya di seluruh Indonesia untuk membentuk Satgas Khusus Monitoring Pasok Minyak Goreng Satu Harga yang nantinya ditugaskan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat untuk mengawasi rantai pasok minyak goreng satu harga ke pasar tradisional.
Langkah tersebut sebagai upaya mencegah terjadinya penimbunan dan aksi borong. Satgas ini juga bertugas untuk memonitoring langsung di lapangan serta melakukan pendampingan kepada pedagang pasar tradisional dalam mekakukan penyesuaian harga terhadap kebijakan minyak goreng satu harga Rp. 14.000 per liter.
APPSI ingin kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendapat keuntungan pribadi maupun kelompok.
Selain itu mengantisipasi kekisruhan terjadi saat pemberlakuan kebijakan ini di pasar tradisional karena sampai saat ini belum ada kejelasan alur pembayaran subsidi terhadap kebijakan penerapan minyak goreng satu harga Rp. 14.000 per liter ke pedagang pasar tradisional. “Aksi borong dan penimbunan akan sangat rawan sekali terjadi dalam situasi ini.
Karenanya kami akan monitor terus selama beberapa bulan kedepan. Pastikan harga, rantai pasok lancar dan stok aman, Appsi juga berharap sejak hari pertama kebijakan minyak goreng satu harga ini diberlakukan di pasar tradisional kekisruhan antara pedagang pasar dengan pemerintah dan penegak hukum karena hal-hal yang sifatnya miskomunikasi bisa diantisiapasi,” kata Sudaryono usai rapat terbatas di Sekretariat DPP APPSI, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Sabtu malam (22/1/2022). (Aten SK)
