Undang Pakar Ekonomi, DPD RI Bahas Ekonomi Pemerataan yang Menyejahterakan

 

JAKARTA – Suaraindonesia1, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, membuka Executive Brief bertema ‘Perekonomian Negara Kesejahteraan: Pasal 33 Ayat 1,2 dan 3’, di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (7/5/2022).

Hadir sebagai narasumber diskusi ekonom Faisal Basri, Ichsanuddin Noorsy dan Anthony Budiawan, yang juga Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS).Dpd Ri

Sementara LaNyalla didampingi anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan Tamsil Linrung, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Reydonnyzar Moenek, analis kebijakan DPD RI dan Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol.

Baca: Bagi Tips Sukses ke Artis Edwin Bejo, Ketua DPD RI: Kuncinya Tahajud dan Dhuha

Menurut LaNyalla, melalui forum Executive Brief yang difokuskan kepada persoalan ekonomi, DPD RI ingin mendapat proposal pemikiran yang konkret untuk mengembalikan konsepsi perekonomian yang menyejahterakan sesuai cita-cita para pendiri bangsa.

“DPD RI juga ingin mendapatkan proposal nyata untuk membantu bangsa ini terbebas dari jebakan utang luar negeri atau utang dengan negara tertentu, baik yang dilakukan pemerintah maupun BUMN,” katanya.

Menurutnya, aksi implementasi Pasal 33 Ayat 1, 2 dan 3 mutlak dibutuhkan demi mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Rekomendasi dari forum diskusi ini nantinya bisa kita kirimkan kepada eksekutif, selaku pemegang kebijakan,” tukas dia.

Menurut LaNyalla sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, negara ini semakin menjauh dari cita-citanya.

“Dalam koridor perekonomian, persoalan yang dihadapi daerah adalah kemampuan fiskal daerah yang lemah, kemiskinan, kesenjangan/gap antar wilayah, serta ketidakadilan dalam pengelolaan atau penguasaan Sumber Daya Alam di daerah,” kata LaNyalla.

Kesimpulan itu diperoleh LaNyalla dalam kunjungannya ke daerah. Sejak dilantik 1 Oktober 2019, Ketua DPD RI telah mengunjungi 34 Provinsi, dan lebih dari 300 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Tidak hanya bertemu pejabat pemerintah daerah, tetapi juga beberapa stakeholder di daerah dan elemen civil society lainnya. Mulai dari perguruan tinggi, pemangku adat dan kerajaan nusantara, hingga tokoh serta komunitas dan golongan-golongan masyarakat.

“Sesuai tugas dan fungsi, saya melakukan kunjungan ke daerah untuk mendengar dan melihat langsung aspirasi dan apa yang dirasakan, serta apa hambatan dan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh daerah,” paparnya.

Atas hal itu, DPD RI menyimpulkan bahwa ada persoalan di wilayah fundamental, atau di wilayah Hulu yang harus dibenahi. Karena tidak mungkin persoalan yang bersifat mendasar tersebut dibenahi dengan pendekatan Karitatif atau Kuratif di Hilir.

“Pada Sidang Bersama, 16 Agustus 2021 lalu, di hadapan Presiden dan Wakil Presiden, serta pimpinan MPR RI dan DPR RI, saya sudah menyatakan perlunya negara ini melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Perlunya membaca kembali konsepsi Negara Kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar naskah asli di ayat 1, 2 dan 3,” tukasnya.

Sejak saat itu, dirinya mulai memantik kesadaran publik, baik elit politik maupun segenap elemen bangsa Indonesia, untuk melakukan refleksi dan pendalaman atas suasana kebatinan para pendiri bangsa dalam menyusun cita-cita negara ini, seperti termaktub di dalam naskah pembukaan UUD 1945.

“Kondisi bangsa saat ini tak bisa didiamkan. Harus ada teguran kepada pemerintah supaya kembali ke jalan yang lurus. Ikhtiar kita ini murni ingin agar Indonesia lebih baik dan keberpihakan yang konkret kepada rakyat,” katanya.

“Kalau para pengamat ekonomi sudah bersuara, tetapi dianggap angin lalu, maka saya siap menyuarakan pikiran-pikiran dari para pakar ini karena yang disampaikan adalah kebenaran,” tegas LaNyalla.

Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung mengaku bahwa sekarang ini sudah terbangun imej bahwa Ketua DPD RI dan lembaganya adalah simbol perlawanan. Dalam arti perlawanan yang positif, karena membela kepentingan rakyat.

“Negara kita bisa disebut sebagai negara gagal, karena terlalu banyak masalah dan utang. Makanya DPD RI minta masukan-masukan dari berbagai elemen, terutama dari para pakar ekonomi untuk membenahi bangsa ini,” kata dia.(***)

*BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA*
www.lanyallacenter.id

Must Read

Related News

Bupati Tanggamus Resmikan Gedung Ketahanan Pangan di Pekon Terbaya.

  SuaraIndonesia1.Tanggamus-- Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, Menghadiri dan Meresmikan Gedung Baru Ketahanan Pangan yang merupakan Kegiatan Pemerintahan Pekon. Di Jalan Bumi Jaya Pekon Terbaya...

Syarifah: Pemda Aceh Tamiang Terus Pandu Sekolah Lapang.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Tamiang melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang, dibawi koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Karang Baru,...

Dishub Sosialisasikan Keselamatan Angkutan Sungai

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Dishub Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan Sosialisasi dan Pengawasan Keselamatan penyeberangan kepada Operator angkutan sungai (getek) yang berada di beberapa kampung dalam wilayah...

Pembersihan Makam Pahlawan Sambut HUT RI Ke-77

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Puluhan personel Kodim 0117/Aceh Tamiang bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang dan Ormas, laksanakan Gotong Royong membersihkan Taman Makam Pahlawan Nasional...

Pemerintahan Kampung Alur Bemban Laksanakan Santunan Anak Yatim.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Pemerintahan Kampung Alur Bemban laksanakan kegiatan santunan anak Yatim dalam rangka menyambut Muharram. Acara berlangsung di Masjid Babul Falah pada senin, (8/8/2022). Panitia penyelenggara...

Panitia Anggaran DPRK Sampaikan Pendapat Terkait KUA PPAS APBK 2023

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang sampaikan pendapat terkait KUA PPAS APBK tahun 2023, kegiatan berlangsung dalam rapat Paripurna,...

Pansus BLBI DPD RI Akan Panggil Antoni Salim Untuk Ketiga Kali

  Jakarta - Suaraindonesia1, Pada tanggal 10 Agustus 2022, Pansus BLBI DPD RI menggelar rapat pendalaman materi dengan mengundang Fadel Muhammad dan Antoni Salim. Rapat...

LaNyalla: Hilangnya Pancasila Sebagai Identitas Konstitusi Jadi Pangkal Utama Karut Marut Bangsa

  JAKARTA - Suaraindonesia1, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut adalah dihilangkannya Pancasila...

Puskesmas Kejuruan Muda Laksanakan Vaksinasi Masyarakat Pangkalan.

    Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Polsek Kejuruan Muda melaksanakan kegiatan pengamanan dan monitoring Vaksinasi Covid 19 terhadap masyarakat, serta anak-anak umur dua belas tahun keatas, para Lansia...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.