UU Sumbar Ditolak, Sultan Dorong Masyarakat Mentawai Lakukan JR Ke MK

 

Jakarta – Suaraindonesia1, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mendorong Aliansi masyarakat adat Mentawai yang menolak kehadiran Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat melakukan Judicial review (JR) Ke mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya kira setiap warga negara berhak untuk mengajukan keberatan atas setiap produk hukum dan itu dijamin oleh konstitusi. negara sudah menyiapkan instrumen dan lembaga hukum yang secara khusus menyelesaikan sengketa konstitusional atau kebijakan antara pemerintah dan masyarakat, baik secara pribadi maupun sekelompok masyarakat”, ujar mantan wakil Gubernur Bengkulu itu melalui keterangan resminya pada Rabu (03/08).sultan

Menurutnya, sejak awal pihaknya sudah menduga bahwa kehadiran UU Sumbar yang baru akan menuai kontroversi baik secara lokal di tingkat daerah maupun di level nasional. Sebagai bangsa kita wajib menghormati hasil dari setiap proses poltik kebijakan yang berlangsung di lembaga legislatif, khususnya DPR RI.

Baca: Kasus Apeng, Ketua DPD RI LaNyalla Ingatkan Kepala Daerah Tak Salahgunakan Wewenang

“Produk UU yang dihasilkan tidak selalu memenuhi keinginan semua pihak, meskipun dinilai telah memenuhi prinsip Inklusifitas dan mengakomodasi kepentingan semua pihak terkait. Termasuk kelompok yang dianggap sebagai “minoritas” dalam wilayah NKRI”, terangnya.

Lebih lanjut, Sultan meminta pemerintah dan DPR untuk menerima nota protes masyarakat Mentawai sebagai referensi penting dalam proses legislasi. Bahwa prinsip partisipasi masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam proses legislasi nasional. Jangan sampai ada yang merasa tidak diajak bicara terutama dalam pembahasan kebangsaan yang cukup sensitif seperti ini.

“Kami sangat memahami psikologi masyarakat adat Mentawai yang merasa diabaikan dengan ketentuan dalam UU Sumbar yang baru. Tentu hal semacam ini tidak boleh diabaikan agar tidak menjadi polemik di level daerah dalam jangka panjang”, tegas Sultan.

Koalisi Masyarakat Mentawai yang diberi nama Aliansi Mentawai Bersatu menyatakan menolak Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU Provinsi Sumbar) yang baru disahkan DPR.

Koalisi tersebut terdiri dari berbagai komunitas, seperti Forum Masyarakat Mentawai, Mahasiswa Mentawai dan lain sebagainya. Mereka menilai UU Sumbar mengkerdilkan budaya Mentawai.

Must Read

Related News

Bupati Tanggamus Resmikan Gedung Ketahanan Pangan di Pekon Terbaya.

  SuaraIndonesia1.Tanggamus-- Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, Menghadiri dan Meresmikan Gedung Baru Ketahanan Pangan yang merupakan Kegiatan Pemerintahan Pekon. Di Jalan Bumi Jaya Pekon Terbaya...

Syarifah: Pemda Aceh Tamiang Terus Pandu Sekolah Lapang.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Tamiang melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang, dibawi koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Karang Baru,...

Dishub Sosialisasikan Keselamatan Angkutan Sungai

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Dishub Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan Sosialisasi dan Pengawasan Keselamatan penyeberangan kepada Operator angkutan sungai (getek) yang berada di beberapa kampung dalam wilayah...

Pembersihan Makam Pahlawan Sambut HUT RI Ke-77

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Puluhan personel Kodim 0117/Aceh Tamiang bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang dan Ormas, laksanakan Gotong Royong membersihkan Taman Makam Pahlawan Nasional...

Pemerintahan Kampung Alur Bemban Laksanakan Santunan Anak Yatim.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Pemerintahan Kampung Alur Bemban laksanakan kegiatan santunan anak Yatim dalam rangka menyambut Muharram. Acara berlangsung di Masjid Babul Falah pada senin, (8/8/2022). Panitia penyelenggara...

Panitia Anggaran DPRK Sampaikan Pendapat Terkait KUA PPAS APBK 2023

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang sampaikan pendapat terkait KUA PPAS APBK tahun 2023, kegiatan berlangsung dalam rapat Paripurna,...

Pansus BLBI DPD RI Akan Panggil Antoni Salim Untuk Ketiga Kali

  Jakarta - Suaraindonesia1, Pada tanggal 10 Agustus 2022, Pansus BLBI DPD RI menggelar rapat pendalaman materi dengan mengundang Fadel Muhammad dan Antoni Salim. Rapat...

LaNyalla: Hilangnya Pancasila Sebagai Identitas Konstitusi Jadi Pangkal Utama Karut Marut Bangsa

  JAKARTA - Suaraindonesia1, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut adalah dihilangkannya Pancasila...

Puskesmas Kejuruan Muda Laksanakan Vaksinasi Masyarakat Pangkalan.

    Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Polsek Kejuruan Muda melaksanakan kegiatan pengamanan dan monitoring Vaksinasi Covid 19 terhadap masyarakat, serta anak-anak umur dua belas tahun keatas, para Lansia...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.