Wakil Bupati Hadiri Pandangan Umum Fraksi DPRK Aceh Tamiang

154
fraksi

 

Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Wakil Bupati Aceh Tamiang T. Insyafuddin hadiri rapat Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Aceh Tamiang terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun 2021. Kegiatan berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRK Aceh Tamiang pada Kamis (16/06/2022).

Dalam sidang Paripurna tersebut,
fraksi Tamiang Sepakat menyampaikan Pandangan umum terhadap rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2021 yang disampaikan oleh Erawati, menyoroti Silpa sebesar Rp 93.028.635.608.02.

“Fraksi Tamiang Sepakat menilai angka tersebut masih terlalu besar, seharusnya anggaran bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Aceh Tamiang.

Baca: Aceh Tamiang Bersiap Menyambut Liga Santri

“Hasil pemeriksaan BPK RI terdapat beberapa temuan diantaranya, realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran Rp. 417.463.516,21.
Kekurangan volume pekerjaan Rp 529.551.536,92 terhadap 9 paket pekerjaan belanja modal pada lima SKPK,” tegas Erawati.

Selanjutnya Fraksi Partai Aceh melalui juru bicaranya Miswanto menyampaikan, beberapa catatan hasil pemeriksaan BPK RI dan berharap agar dilakukan efisiensi anggaran pada saat perencanaan, serta untuk lebih transparan terhadap alokasi anggaran yang bersifat mendahului,”jelasnya.

Kesempatan yang sama, Purwati dari Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan menyampaikan, diharapkan kepada Bupati Aceh Tamiang untuk lebih melihat kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru-guru Taman Pendidikan Alquran. Mereka saat ini sudah tidak menerima bantuan honor dari Alokasi Dana Desa, untuk itu diharapkan perhatian dari Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Tamiang bisa menyelesaikan keluhan tersebut.

Dari Fraksi Gerindra, Salbiah
menyampaikan pandangan umumnya di tahun 2020 mengenai pembagian pendapatan laba dari PT. Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 6.355 488.488 sedangkan di tahun 2021 sebesar Rp. 5.317.940.99 dalam hal ini terjadi perbedaan deviden atau laba terkait dengan penyertaan modal Kabupaten Aceh Tamiang dan hal ini harus mendapat penjelasan yang lebih real dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang,”ungkapnya.

“Realisasi retribusi di tahun 2021 juga mengalami penurunan yang hanya mencapai 63% atau sebesar Rp. 3.493.856.621,75 dan hal ini harus mendapatkan penjelasan yang lebih detail terkait penurunan retribusi daerah tersebut.

“Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2021 terdapat nilai tanah sebanyak 12% yang tidak sesuai atau diragukan nilai kewajarannya dan sebanyak 220 persil tanah tidak bersertifikat. Selanjutnya terdapat pekerjaan pengerasan jalan di kampung Kuala Penega Kecamatan Bendahara pada tahun anggaran 2018 dan informasinya belum selesai dibayarkan hingga saat ini,”ungkap Salbiah.(edi.s)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.