Wakil Ketua I Komite I DPD RI Sampaikan Pandangan Komite I Terhadap 5 RUU tentang Provinsi

 

JAKARTA – SuaraIndonesia1, Wakil Ketua I Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma S.H., M.Hum menyampaikan Pandangan Komite I terhadap 5 RUU tentang Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dalam Rapat Kerja Tingkat I bersama DPR RI dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta hari ini, Selasa (31/5/2022).

Dalam kesemparan itu, Filep menyampaikan DPD RI menyambut baik dan siap berperan aktif dalam pembahasan lebih lanjut 5 RUU tentang Provinsi bersama DPR RI dan Pemerintah. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait keterlibatan DPD RI dalam pembahasan tersebut.komite I

“DPD RI secara umum dapat memahami bahwa pembahasan 5 RUU tentang Provinsi ini sebagaimana yang telah dilakukan pada pembahasan 7 RUU tentang Provinsi sebelumnya, dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan ketertiban dalam implementasi hukum administrasi negara, dimana pembahasan RUU lebih ditujukan kepada penyempurnaan alas hukum pembentukan daerah,” katanya.

Baca: Nono Sampono Ajak Generasi Muda Perkuat Nilai-nilai Kebangsaan

Dalam rapat kerja tingkat I ini, DPD RI memandang bahwa seyogyanya setiap Provinsi/Kabupaten/Kota harus memiliki undang-undang tersendiri dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah. Hal ini didasarkan pada konsep desentralisasi yang dianut negara dan tercermin dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Adapun pasal tersebut menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri dari daerah-daerah kabupaten dan kota yang mana tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

“DPD memahami bahwa penyusunan Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu memberikan alas hukum yang baik sehingga daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah,” lanjut Filep.komite I

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang mengatakan pembahasan ini dilakukan karena UU Provinsi sudah tidak relevan dengan konstitusi yang berlaku saat ini.

“Ditambah lagi adanya perubahan atas batas wilayah karena lahirnya provinsi baru akibat pemekaran wilayah dan bertambahnya kabupaten baru di satu provinsi. Selain itu, 5 UU Provinsi tersebut belum memuat materi keragaman, adat, dan budaya daerah. Dengan kata lain, perubahan yang ada perlu penataan provinsi,” kata Junimart di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/5).

Oleh sebab itu, Komisi II mengajukan pembentukan RUU 5 Provinsi sebagai usul inisiatif DPR. Ia juga mengungkapkan, sejumlah tujuan pembahasan RUU 5 Provinsi ini antara lain.

Pertama, untuk melakukan penataan kembali dasar hukum pembentukan kelima provinsi sesuai kondisi dan perkembangan ketata negaraan di Indonesia yang sesuai UUD 1945 dalam kerangka NKRI. Kedua, untuk menyesuaikan konsep otonomi daerah saat ini, terutama berlandaskan pasal 18 ayat 1 UUD 1945 bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang setiapnya memiliki pemda yang diatur UU.

Ketiga, dengan pembentukan RUU diharapkan mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian berharap pembahasan RUU 5 Provinsi dapat diakukan dengan cepat dan akan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kelima UU ini tentu akan sangat bermanfaat. Yang pertama adalah untuk kepastian hukum, yaitu satu provinsi satu UU. Yang kedua untuk memperkuat turunan UU. Kita ketahui bahwa UU Provinsi akan jadi salah satu dasar untuk pembuatan turunannya, perda-perda baik tingkat provinsi, kabupaten, kota. Memang agak ironis kalau seandainya perda-perda didasarkan pada dasar atau konstitusi yang bukan berlaku saat ini,” jelasnya. (UWR)

Must Read

Related News

Bupati Tanggamus Resmikan Gedung Ketahanan Pangan di Pekon Terbaya.

  SuaraIndonesia1.Tanggamus-- Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, Menghadiri dan Meresmikan Gedung Baru Ketahanan Pangan yang merupakan Kegiatan Pemerintahan Pekon. Di Jalan Bumi Jaya Pekon Terbaya...

Syarifah: Pemda Aceh Tamiang Terus Pandu Sekolah Lapang.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Tamiang melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang, dibawi koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Karang Baru,...

Dishub Sosialisasikan Keselamatan Angkutan Sungai

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Dishub Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan Sosialisasi dan Pengawasan Keselamatan penyeberangan kepada Operator angkutan sungai (getek) yang berada di beberapa kampung dalam wilayah...

Pembersihan Makam Pahlawan Sambut HUT RI Ke-77

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Puluhan personel Kodim 0117/Aceh Tamiang bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang dan Ormas, laksanakan Gotong Royong membersihkan Taman Makam Pahlawan Nasional...

Pemerintahan Kampung Alur Bemban Laksanakan Santunan Anak Yatim.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Pemerintahan Kampung Alur Bemban laksanakan kegiatan santunan anak Yatim dalam rangka menyambut Muharram. Acara berlangsung di Masjid Babul Falah pada senin, (8/8/2022). Panitia penyelenggara...

Panitia Anggaran DPRK Sampaikan Pendapat Terkait KUA PPAS APBK 2023

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang sampaikan pendapat terkait KUA PPAS APBK tahun 2023, kegiatan berlangsung dalam rapat Paripurna,...

Pansus BLBI DPD RI Akan Panggil Antoni Salim Untuk Ketiga Kali

  Jakarta - Suaraindonesia1, Pada tanggal 10 Agustus 2022, Pansus BLBI DPD RI menggelar rapat pendalaman materi dengan mengundang Fadel Muhammad dan Antoni Salim. Rapat...

LaNyalla: Hilangnya Pancasila Sebagai Identitas Konstitusi Jadi Pangkal Utama Karut Marut Bangsa

  JAKARTA - Suaraindonesia1, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut adalah dihilangkannya Pancasila...

Puskesmas Kejuruan Muda Laksanakan Vaksinasi Masyarakat Pangkalan.

    Suaraindonesia1-Aceh Tamiang, Polsek Kejuruan Muda melaksanakan kegiatan pengamanan dan monitoring Vaksinasi Covid 19 terhadap masyarakat, serta anak-anak umur dua belas tahun keatas, para Lansia...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.