SAMARINDA – Suaraindonesia1, Komite II DPD RI melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka menjembatani dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur terkait desa tertinggal yang belum memiliki aliran listrik sehingga menghambat roda perekonomian masyarakat pada hari Rabu (15/6) di kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Avun, Plt. Bupati Penajam Paser Utara Hamdam, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartananegara Sunggono, Asisten II Kabupaten Kutai Timur Ahmad Fauzan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Samarinda Heri Suriansyah, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar, General Manager UIW Kaltimra Saleh Siswanto, SRM Perencanaan PLN Kaltim Uwaisul Qarni, Manager UP3 PLN Samarinda Ari Titraprawita, Manager UP2K Kaltim Rahmatan dan pemangku kepentingan lainnya.
Lukky Semen selaku pimpinan rombongan Kunker Komite II mengawali sambutannya dengan menyampaikan bahwa kehadiran DPD RI di Provinsi Kalimantan Timur sebagai respon cepat terhadap aspirasi yang datang dari masyarakat Kalimantan Timur pada saat kunjungan Pimpinan dan Anggota DPD RI yang dilaksanakan pada 30 Januari s.d. 2 Februari 2022. Senator asal Sulawesi Tengah tersebut juga menyampaikan harapannya dalam kegiatan advokasi tersebut.
Baca: LaNyalla Terima Mandat untuk Kembalikan UUD 1945 Hasil Proklamasi
“Selain menginventarisir masukan, tanggapan, ide, maupun saran terkait masalah kelistrikan di Kalimantan Timur, Komite II DPD RI juga memberikan dukungan dan sekaligus penegasan bahwa DPD RI melalui Komite II akan terus mengawal penyelesaian masalah listrik ini agar seluruh masyarakat dapat secara adil mendapat pelayanan dan hak nya,” tegas Wakil Ketua Komite II DPD RI tersebut.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengapresiasi kegiatan kunjungan kerja Komite II DPD RI. Selain itu, Hadi Mulyadi juga mengatakan bahwa jumlah pendapat daerah dari sektor energi yang disetor ke pusat tidak sebanding dengan nilai yang dikembalikan ke daerah. “Setiap tahun kami menyetor PAD 500 triliun ke pusat, namun kondisi kelistrikan di daerah kami masih belum sepenuhnya tersambung oleh jaringan listrik, terutama bagi daerah-daerah pelosok,” ujarnya.
Selanjutnya Wakil Bupati Mahakam Ulu, Yohanes Avun, menyampaikan harapan, “Wilayah Mahakam Ulu supaya mendapatkan prioritas listrik agar wilayah perbatasan ada yang tinggal dan menjaga”, tegasnya. Demikian pula harapan dari Kutai Timur ataupun Penajam Paser Utara agar wilayah mereka dapat dialiri listrik sebagai penyangga IKN.
Tim Kunker Komite II DPD RI di Provinsi Kalimantan Timur sendiri diketuai oleh Lukky Semen (Sulawesi Tengah) dan diikuti oleh Anggota Komite II DPD RI, yaitu Aji Mirni Mawarni (Kaltim), Alexander Fransiscus (Kep. Babel), Adilla Aziz (Jawa Timur), TGH Ibnu Khalil (NTB), Habib Hamid Abdullah (Kalsel), dan Anna Latuconsina (Maluku). (*)