Ketika dugaan isu keluhan dari warga Desa Balekambang, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor berkembang, terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Aduan tersebut, di mana menurut informasi dari warga di Desa Balekambang, Kabupaten Bogor.

Mereka disinyalir telah mengeluarkan pembiayaan, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang melebihi nominal ketentuan peraturan dari Pemerintah.

Hal itu mendapat kajian dan penelusuran adanya temuan tersebut, di mana nominal yang sesuai PTSL tertera dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) .

BACA JUGA: Sidang Lanjutan Kasus Mantan Kakanwil BPN DKI Jakarta Timbulkan Ketakutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama meliputi 3 menteri, menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), sebesar Rp.150.000.

Beberapa warga mengaku, ada nilai yang diduga melebihi pembiayaan dari ketentuan tersebut. Dari Rp.200.000 hingga Rp.400.000.

Ketika pada hari Senin (22/1) crew media sambangi PTSL wilayah II Bogor Timur. Yusep, selaku koordinator PTSL memberikan penjelasan terkait adanya dugaan hal tersebut.

BACA JUGA: Tanpa Surat Tugas Oknum Petugas BPN Patok Tanah Ulayat

Ia mengatakan, “tidak ada data maupun aduan warga desa tersebut ke pihak kami,” ungkap Yusep, saat di kantor BPN Kecamatan Jonggol pada Rabu, (22/01/2025).

Yusep menyebut, jikapun ada terkait dugaan pembiayaan lebih dari nominal ketentuan, pihak BPN tidak mengetahui akan hal tersebut.

“Andaipun ada, kami tidak tahu’, karena yang memegang anggaran juga bukan dari kami, melainkan adalah desa,” tutur Yusep.

“Tapi jika ada hal terkait tersebut juga sangat disayangkan sekali ya,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, adanya pembiayaan melebihi dari nominal itu, mungkin ada yang belum bayar pajak dan lain sebagainya.

Menurutnya pembayaran “Rp150.000 itu sudah meliputi persiapan dokumen, sesuai anjuran peraturan pemerintah melalui SKB dari ketiga Menteri yang diuraikan di atas,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, untuk proses pembuatan SHM itu kurang lebih sekitar 3 bulan, dan paling cepat adalah 2 bulan.

“Jadi kami pastikan adanya laporan nominal penambahan biaya tersebut, yang jelas tidak ada unsur dari kami. Kami juga justru membantu masyarakat dari pagi, hingga malam hari,” kata Yusep.

“Saya harap laporan tersebut, dari orang yang belum membayar pajak dan lain sebagainya ya. Sangat disayangkan sekali jika ada laporan tersebut, yang jadi merugikan dan membebankan pihak masyarakat,” tutupnya.