SuaraIndonesia1 – Ketua LSM Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) DPD Kaltim, DR. HC Bambang S.Pd, menyampaikan seruan kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh masyarakat Indonesia yang mendiami Bumi Kalimantan Timur (Kaltim).
Ia mengatakan, setiap tahun, masyarakat patut merayakan Hari Anti Korupsi se-dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember. Menurutnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki nilai-nilai budaya yang kuat, tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia harus bersatu melawan tindak kejahatan korupsi.
Baca: BPBD Malut Evakuasi Warga Di Panggung Kedaton’ Pengungsi Tidak Mau !!!
“Bapak Presiden (red, agar) mengingatkan kepada seluruh lembaga pemerintah agar terus meningkatkan transparasi, meningkatkan akuntabilitas, mengembangkan budaya antikorupsi, serta profesionalitas aparat penegak hukum atas penindakan dan pencegahan korupsi,” ujar ketua LPK DPD Kaltim, Bambang, Kamis (9/10/2021).
Untuk itu, Bambang menjelaskan, Koalisi Anti Korupsi yang terdiri dari LSM LI TIKOR & MAFIA HUKUM, PKN dan FAKTA mengingatkan kepada seluruh Aparat Penegak Hukum di KALTIM bahwa pada saat ini korupsi sudah menjamur dan mengakar sampai ke seluruh Desa/kampung.
“Apalagi para oknum auditor internal dan eksternal yang ikut berpesta memainkan peranannya sebagai lembaga auditor Negara yang bersembunyi di bawah ketiak pejabat daerah. Diduga para oknum Aparat Penegak Hukum (APH) bersama auditor ikut bermain dalam kesempatan ini,” tegasnya.
Bambang mengatakan, dirinya bersama aktivis anti korupsi di Kalimantan Timur yang saat ini membantu Presiden Jokowi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kaltim justru seolah-olah tidak dihargai oleh Aparat Penegak Hukum.
“Apa arti sebuah laporan atau pengaduan kalau tidak perna jelas perkembangannya, kita hendak melaporkan kemana lagi, diduga laporan masyarakat dimanfaatkan sebagai proyek. Ingat, korupsi tidak akan habisnya di negeri ini karena masih banyak oknom elit politik di provinsi dan daerah yang bermain,” katanya.
Ia menekankan, Presiden harus tegas mengambil sikap karena menurutnya, banyak musuh di sekelilingnya yang tidak peduli pada korupsi. Bambang menyebutkan ada beberapa menteri yang sudah di-OTT. Ia meminta kepada presiden agar memanggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk tegasa kepada jajarannya yang tidak serius menanggapi laporan masyarakat.
“Kami meminta dengan hormat kepada bapak presiden agar bertindak tegas karena kami sudah membantu bapak presiden. Banyak laporan, yang sudah dilaporkan ke Polres , Polres Kutai Barat, Polres PPU, kejaksaan tinggi Kaltim dan Polda Kaltim tetapi sampai saat ini mandek di tangan pihak penegak hukum.
“Atas Undang-Undang NKRI maka kami meminta dengan hormat para penegak hukum di atas bangsa ini tidak boleh lengah, tidak boleh takut, bahkan tidak boleh tunduk kepada para koruptor, bangsa kita kuat karena ada rakyatnya.
Jika rakyat kita miskin dan pembangunan tidak merata maka itu menjadi ancaman buat Negara kita, seperti yang disampaikan oleh Presiden Pertama Ir. Soekarno, ‘Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri,” tegas Bambang.
